Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mohamad Ibrahim, author
Akibat Hukum terhadap Musnahnya Barang-barang Sitaan atas Tindakan Sita dan Lelang oleh P.U.P.N./B.U.P.L.N. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)
Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T 02645
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mawar Fitriany, author
Pelaksanaan dan Hambatan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan Aset pada Pencucian Uang Hasil Korupsi : Studi Hubungan MLA antara Indonesia-Hong Kong SAR, Indonesia-Konfederasi Swiss, dan ASEAN = Implementation and Challenges of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters on Asset Freezing, Seizure and Confiscation of Money Laundering from Corruption : Studies on MLA between Indonesia- Hong Kong SAR, Indonesia- Swiss Confederation, and ASEAN
Korupsi dan tindak pidana ikutannya berupa pencucian uang merupakan tindak pidana yang memberikan dampak negatif secara meluas. Tindak pidana tersebut semakin berkembang karena globalisasi yang menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak jelas. Pencucian uang kini dilakukan secara lintas batas sehingga perlu bantuan hukum timbal balik antar negara untuk melawannya. Salah satu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54126
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hesti Widyaningrum, author
Penyitaan oleh penyidik KPK terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi = Seizure by investigator of indonesian corruption eradication commission against assets of suspected corruption
Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41812
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 >>