Hasil Pencarian

Ditemukan 239 dokumen yang sesuai dengan query

Irvon Septian, author

Peran dan Bentuk Badan Hukum Jasa Raharja Sebagai Penyelenggara Program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dalam Kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional = Role And Legal Entity Form Jasa Raharja As Organizer of A Passenger Accident Obligatory Insurance Fund And Road Traffict Accident Fund In The Framework of A National Social Security System

Tesis ini membahas PT Jasa Raharja penyelenggara program jaminan perlindungan dasar berupa Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan UU No.33/1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan UU No.34/1964 dengan pokok permasalahan 1 apakah prinsip-prinsip jaminan sosial dalam penyelenggaran program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hana Salsabila Putri Luftyantari, author

Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Biro Perjalanan Wisata Ditinjau dari Asas Kemudahan Administrasi = Analysis of Value Added Tax Policy on the Delivery of Travel Agency Services in terms of the Ease of Administration Principle

Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Endah Ariani, author

Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Umum Dikaitkan dengan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974

Universitas Indonesia, 2004

T36205

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agung Saptano Kurniafatra, author

Dampak undang-undang No.9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap yayasan pendidikan di Indonesia

Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26195

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Edit Ernawati Wahyuningtyas, author

Analisis fasilitas sunset policy di bidang perpajakan ( suatu tinjauan atas Pasal 37A Endang -Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Tugas Karya Akhir ini membahas tentang salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pasal 37A Undang-Undang No.28 tahun 2007, yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Luciana Eveline, author

Kewajiban notaris untuk merahasiakan akta dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27437

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Indar Sri Bulan, author

Tanggung jawab pribadi pemegang saham berdasarkan kepemilikan sahamnya menurut ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan preaktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Juncto Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27519

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Makhfud, author

Kedudukan peraturan daerah menurut UUD 1945 dan pengujian legalitas Peraturan Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 / Makhfud

2008

T37140

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Muh. Kadarisman, author

Analisis struktur organisasi badan kepegawaian negara akibat diterapkannya undang-undang nomor 43 tahun 1999 : 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Kajian dari persepsi pegawai)

ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat responden tentang: 1. pencapaian sasaran program dan pengembangan SDM BKN tahun 2001. 2. Kesesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi, job description dan hirarki (perintah serta tanggungjawab). 3. Keberadaan perangkat komputer dan fungsinya dalam manajemen kepegawaian. 4. Keberadaan peralatan teknologi dan manfaatnya dalam manajemen kepegawaian. 5. Pelaksanaan tugas...

2002

T3803

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hak-hak anak dan peradilan anak: suatu tinjauan atas UU No.3 Tahun 1997

Kejahatan yang dilakukan anak-anak memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu ke- tentuan yang lebih dikenal dengan Beijing Rules yang memuat kondisi minimum dalam penanganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia juga telah membuat suatu peraturan yang mengatur tentang Peradilan Anak,...

Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 113-123, 1998

HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-113

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian