Hasil Pencarian

Ditemukan 136 dokumen yang sesuai dengan query

Audina Sintasari, author

Pembatalan akta jual beli yang tidak sesuai perjanjian pengikatan jual beli : studi kasus putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8/Pdt.G/2018/Pn Lbj) = The cancellation of the sale and purcase deed because of the sale and puchase agreement was not implemented : case study of Labuan Bajo Court Decision Number 8/PDT.G/2018/PN Lbj

Pada dasarnya suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi tertentu dapat ditemukan hal yang memungkinkan kesepakatan tersebutberakibatmengalamipembatalan,baikdibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. Salah satu kasus yang ingin penulis angkat dalam tulisan ini adalah pembatalan Akta Jual Beli yang harga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ricky Samuel S., author

Kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT terhadap kepemilikan hak atas tanah (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2002, Nomor : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.) = Probative force of the deed of sale and purchase by PPAT toward the ownership of land right. (juridical review of West Jakarta District court’s verdict, dated September 5th 2002, number : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.)

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat,...

2014

T42072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angga Adhyaksa Suryaputra, author

Akta jual beli versus surat di bawah tangan tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung Jawa Barat (studi kasus: putusan pengadilan negeri Bandung no:404/PDT/G/2010/PN.BDG) = Deed of sale and purchase versus letter for the transfer right of the ownership certificate number 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung/Jawa Barat (case study: resolution of district court of bandung number 404/PDT/G/2010/PN/BDG)

[ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama,...

2015

T42679

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hesti Kurnia Dewi, author

Pembuatan akta jual beli atas tanah yang obyeknya masih dalam proses peradilan (Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2017/PT.PLG) = The making of deed of sale and purchase of land which object is in trial process (A Case Study on High Court Judgement of Palembang Number 111/Pdt/2017/PT.Plg)

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami yang diperoleh karena hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing. Berakhirnya harta bersama hanya karena putusnya perkawinan. Obyek jual beli tanah saat suami istri dalam proses...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54288

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aulia Farazenia, author

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan kepada pihak pembeli (Studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019) = The responsibility of a Notary Public in making sale and purchases deed based on the full paid-purchase binding agreement, in which the payments are returned to the purchaser (Study of The Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019.

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54566

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Esta Putri Menda Subrakti, author

Kebatalan akta jual beli berdasarkan surat kuasa substitusi menjual yang dipalsukan: studi putusan Pengadilan Tinggi Negeri nomor 41/PDT/2017/PT. KALBAR = Cancellation of buying and selling deed based on substitution power of attorney selling forged: study of decision of West Kalimantan High Court number 41/PDT/2017/PT. KALBAR

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak pada dasarnya wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata begitu juga dengan perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin hak seseorang terlebih jika tanah tersebut akan dijadikan sebagai objek jaminan dari hubungan utang-piutang....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53686

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Frieska Renita Hartanto, author

Pemberian kuasa membeli dalam akta jual beli dan penyerahan hak yang dilakukan secara lisan

Aktivitas yang padat dapat membuat salah satu pihak yang ingin mengadakan suatu transaksi jual beli tidak dapat hadir dalam perbuatan akta jual beli, untuk itu pihak yang tidak hadir itu menguasakan kepada pihak lain untuk mewakili dalam transaksi jual beli tersebut. Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16483

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Perpetua Graciana Kanta, author

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Finona Raissa Anselma, author

Pembatalan akta jual beli dan akta pemberian hak tanggungan karena adanya penggelapan oleh penjual atas pembeli sebelumnya: studi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 8/PDT.G/2019/PN.PWT Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.525/PDT/2019/PT.SMG = Cancellation of sale and purchase deed and mortgage deed due to the existence of embezzlement by the seller on previous buyer: study of Purwokerto District Court No.8/PDT.G/2019/PT.PWT Junto Central Java High Court decision No.525/PDT/2019/PT.SMG

Jual beli tanah di bawah tangan tidak dapat memberikan bukti yang kuat sehingga penjual yang beritikad buruk berpeluang menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hal tanah dijual kembali diam-diam di hadapan PPAT maka dapat menimbulkan sengketa antara para pembeli yang merasa berhak. Pokok permasalahan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutadjulu, Dara Nabila, author

Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed

Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49389

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian