Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 879 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ashanti Nurshafira Joesoef, author
Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Notaris Atas Pembuatan Akta Jual Beli Dan Akta Pengalihan Piutang Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta Nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA/IX/2020 = Imposition Of Administrative Sanction To Notary On Establishment Of Sell And Purchase Deed And Transfer Of Receivables Deed Based On The Decision Of Notary Regional Supervisory Board Area Of Dki Jakarta Provinces's Number 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA
Penelitian ini membahas mengenai  penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan  melawan hukum dalam  Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris  dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sayyida Syahla Salsabila, author
Tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap adanya kesalahan dalam pembuatan akta terkait subjek dan jenis akta (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3727/K/Pdt/2019) = Responsibilities of Notaries and Land Deed Officials for errors in making the deed related to the subject and type of deed (Case Study of Supreme Court Decision Number 3727/K/Pdt/2019)
Tesis ini membahas tentang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang dibuatnya, terdapat kesalahan dengan tidak membacakan akta, kesalahan dalam pembuatan akta dan tanda tangan tidak di waktu yang bersamaan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan pokok, yang pertama tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap kesalahan penulisan para pihak dan penerapan hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simanungkalit, Jessica Priscilla, author
Perbuatan Melawan Hukum PPAT Dalam Pembuatan AJB Dengan Blangko Kosong = Actions Against The Law of PPAT In Making AJB With Blank Blanks
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul ketika klien menandatangani akta tanah, seperti akta jual beli tanah, dalam bentuk blangko yang kosong. Dengan membaca artikel ini, maka masyarakat Indonesia tidak akan menjadi korban penipuan PPAT dan akan menolak bila ditawari untuk menandatangani akta tanah berupa blangko yang kosong....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Stella Marissa Febriani, author
Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu (studi kasus putusan pengadilan negeri Nomor : 325/PDT.G/2010/PN.SMG) = Responsibilities of the notary to the creation of the authentic is based on fake specification (case study district court's decision No.325/PDT.G/2010/PN.SMG)
Tesis ini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu.Yang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja.Keterangan palsu tersebut bisa berasal dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45555
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Risty Rachmonicha, author
Pembatalan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah atas Tanah dan Legitieme Portie dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/PDT/2021 = Cancellation of Deed of Agreement (Obligations) on Land Grants and Legitieme Portie in Supreme Court Decision Number 2892 K/PDT/2021
Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah semasa hidupnya berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata. Hibah dengan objek berupa tanah wajib dibuat dengan akta autentik berupa akta hibah dalam bentuk khusus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian hibah dapat meninggalkan sengketa apabila melanggar batasan mengenai legitieme portie. Dalam Putusan MA No....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yenny Lelita Oktaviawaty, author
Kedudukan hukum blanko akta pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum tertentu yang menjadi kewenangannya dituangkan dalam bentuk akta yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mencakup Akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19528
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   >>