Hasil Pencarian

Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query

Sarah Balqis, author

Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku oleh pengadilan analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 348/PDT/2015/PT.BDG) = Legal protection against buyers with good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate cancelled by court Bandung analysis of the jakarta high court s verdict number 348/PDT/2015/PT /BDG) / Sarah Balqis

ABSTRAK
Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang dipakai dalam hukum tanah nasional adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan kepemilikan hak atas tanah seseorang selalu dimungkinkan dapat dibatalkan. Pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah sering dirugikan ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Hal tersebut seperti...

2017

T47299

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajrina Febiani, author

Konsep daluwarsa atas tanah dan bangunan: tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan = Expiration concept on land and building: review of the court decision

ABSTRAK
Daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam KUHPerdata, namun dengan dikeluarkannya UUPA, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam skripsi...

2017

S68146

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Daniel Sungono, author

Kedudukan notaris sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum analisis putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/PID.Sus-TPK/2016/PN.PDG = The legal standing of the notary as subject of criminal act of corruption regarding the deed of relinquishment of right on land for public interest review of Padang district courts stipulation Number 27/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG

ABSTRAK
Notaris tidak hanya sering terjerat dengan tindak pidana biasa, namun juga tindak pidana korupsi. Terjeratnya Notaris dengan tindak pidana korupsi, seringkali terjadi dalam kedudukan Notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai orang pribadi. Persoalan ini terjadi dikarenakan Notaris sendiri tidak paham dengan batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian...

2018

T51145

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Elmiyah, author

Negara dan masyarakat adat : studi mengenai hak atas tanah dan hasil hutan di Mamahak Besar dan Long Bangun, Kalimantan Timur

2003

D902

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Desty Ratnasari, author

Implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan keterangan palsu dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah (analisis putusan mahkamah agung republik indonesia tanggal 25 agustus 2017 nomor 63pk/pid/2016) = Legal implications and accountability of notaries regarding false information in the making of land acquisition rights deed (analysis of verdict of the supreme court of the republic of indonesia dated august 25th, 2017 number 63pk/pid/2016)

Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris bertugas menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Menjalankan kewenangannya tersebut notaris dituntut untuk secara seksama menelaah dengan cermat setiap keterangan para pihak yang didukung dengan data yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu peran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54584

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Megawati, author

Kuasa menjual yang mengabaikan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pemindahan hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor: 549 PK/PDT/2016 = Sale power of attorney which waived article 1813 of Indonesian Civil Code as the based on transfer on land right: case study of Supreme Court decision number: 549 PK/PDT/2016

Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizaldi Malkan Husni, author

Kendala pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor 3136 K/Pdt/2017 = Obstruction on the implementation of the court decision on issuance of duplicate land rights certificate: a case study of Supreme Court decision number 3136 K/Pdt/2017

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Khalifa Akbar, author

Analisis jual-dan-sewa balik atas tanah dan bangunan sebagai pembiayaan ekspansi bisnis Tzn Ltd. dan efeknya terhadap leverage perusahaan = Analysis of sale-and-leaseback of land and building as a means of financing business expansion of Tzn Ltd. and the effect on company's leverage

Makalah ini membahas tentang analisis proposal Sale-and-Leaseback yang diajukan oleh East Finance Ltd. terhadap tanah dan bangunan milik TZN Ltd. dengan tujuan untuk membiayai ekspansi bisnis TZN Ltd. Fokus analisis terletak pada pengklasifikasian sewa tanah dan bangunan sesuai dengan Australian Accounting Standards, menganalisa efek dari pengklasifikasian tersebut terhadap syarat kontrak...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

MK-Pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Widinasnita Putri Nusantara, author

Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID.SUS/2018) = Notary’s legal responsibility of the Deed of Relinquishment of Rights on Land that was Signed by a not legitimate owner (Analysis of Supreme Court’s verdict Number 1249 K /Pid.Sus/ 2018)

Seiring dengan perkembangan zaman maka dalam pembuatan dokumen tersebut dapat dibantu dengan dibuatkan oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan memperhatikan kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhiyasa, author

Analisis Kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di DKI Jakarta = Policy Analysis of Land and Building Rights Acquisition Fees(BPHTB) on Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in DKI Jakarta

Perjanjian pengikatan jual beli atas unit properti yang meningkat diindikasikan terjadinya penghindaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di ibukota Jakarta. Upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atas perjanjian pendahuluan pengikatan jual...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian