Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Monica Ekananda, author
Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Pada praktiknya Notaris tidak hanya membuat akta bagi para pihak, tetapi juga menjadi pihak yang dititipkan untuk menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB, sehingga timbul masalah ketika Notaris tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50827
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yulianus, author
Dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara terjadi pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB).
Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19645
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ade Wahyudi Fajar, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivisme dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta berjalan cukup memadai, didasarkan dimensi strategy, structure, system, skills dan staff meskipun dalam aspek...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Salsabila, author
Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan online di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan implementasi dilakukan melalui...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S69089
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Antoni Febrian, author
Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di...
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lieke L. Tukgali, author
Jakarta: Universitas Indonesia, 2002
T36390
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gianesha Pratama, author
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Keisha Anissa Putri Salman, author
Kebijakan pembebasan BPHTB merupakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk memberikan kemudahan ataupun keringanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak serta sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, disisi lain karena adanya kebijakan ini,...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
