Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
Siti Setia Annisah, author
Universitas Indonesia, 2008
T36956
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Neneng Yuhelmi Zajilah, author
Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T32673
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sartika Isrami, author
Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan tentang keabsahan akta yang dibuatnya serta sanksi apa yang dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28689
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Novita Ariesta Affandari, author
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44554
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
J. Bilal Tadjoedin, author
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T38160
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ivonne Maria, author
Dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat, organisasi dan juga dirinya sendiri. Notaris mempunyai pedoman dalam menjalankan profesinya tersebut, yaitu Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Notaris mempunyai sebuah organisasi berbadan hukum berbentuk Perkumpulan yaitu INI (Ikatan...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T31350
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lailathul Hadiza, author
ABSTRAK
Nama : LAILATHUL HADIZANPM : 1406656964Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penggunaan Biro Jasa Menurut Kode Etik Notaris Bertambahnya jumlah notaris setiap tahunnya mengakibatkan persaingan antara notaris untuk mendapatkan klien. Oleh karena itu, sebagian notaris menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan klien salah satunya menggunakan jasa dari biro jasa sebagai perantara...
2017
T47333
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bunga Sukma Nandita, author
Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28025
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Nishka Sylviana Hartoyo, author
Dalam menjalankan wewenang dan jabatannya notaris mmiliki dasar peraturan sebagai pedoman, salah satunya adalah Kode Etik Notaris yang berkaitan dengan etika dan moral notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengaturan mengenai larangan bagi notaris untuk melakukan kegiatan promosi dan publikasi diri diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Shindi Christi, author
Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28338
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
