Hasil Pencarian

Ditemukan 176 dokumen yang sesuai dengan query

Levy Maulana Muhammad, author

Peran Notaris terhadap Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Sengketa Pertanahan pada Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg) = The Role of a Notary in Making a Deed of Release of Land Rights that Created a Land Dispute in Development Activities for the Public Interest in Serang Regency (Study of Serang District Court's Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg)

Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasya Ardellia Pranandha, author

Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Bekas Hak Eigendom dan Hak Prioritas atas Tanah (Studi Putusan Nomor 109/Pk/Pdt/2022) = Analysis of Land Ownership Disputes on Former Eigendom Rights and Priority Rights on Land (Study of Decision Number 109 PK/Pdt/2022)

Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Carolus Bregas Pranoto, author

Pembangunan negara, hukum pertanahan Indonesia, dan kembalinya tanah kasultanan di Yogyakarta

Undang-Undang No. 30 tentang Pokok Agraria Tahun 1960 mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang wewenang pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warganegara. Namun, penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK), tidak hanya memberikan status hukum yang jelas...

Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2017

320 JURPOL 3:1 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Stefanie Hartanto, author

Pemindahan Hak Atas Tanah yang dilakukan Berdasarkan Pengikatan Jual Beli (Kasus di Lippo Karawaci) = The Transfer Of Rights Over Land Which Is Conducted Through Agreement To Bind Sale and Purchase (Case In Lippo Karawaci)

Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta menyediakan perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah Pengikatan Jual Beli. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26012

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Stefanie Hartanto, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37275

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dewi Mutiawati, author

Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Tanda Bukti Hak Atas Tanah (Studi Kasus Tanah Manggar di Balikpapan)

Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum secara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakan urgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36330

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Monica Pratiwi, author

Implikasi Hukum Jual Beli Tanah Kredit Pemilikan Rumah dengan Perjanjian Dibawah Tangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 365/PDT.G/2020/PN.CBI.) = Legal Implication of Buying Land of Credit House Ownership With Underhanded Agreements and Legal Protestion For Buyers in Good Faith (Cibinong State Court Ruling Number 3665/PDT.G/ 2020/PN.CBI)

Perpindahan hak atas tanah (HAT) yang berstatus kredit pemilikan rumah (KPR) yang dibebani Hak Tanggungan melalui jual beli menggunakan perjanjian dibawah tangan yang masih sering dijumpai di kalangan masyarakat memiliki implikasi hukum terhadap para pihak terutama pihak pembeli pada saat penjual tidak dapat diketahui keberadaannya setelah pembeli melaksanakan kewajibannya, sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Soedharyo Soimin, 1946-, author

Status hak dan pembebasan tanah /Soedharyo Soimin

Jakarta: Sinar Grafika, 2004

346.043 2 SOE s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Fatma Hasiah, author

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kreditur Dalam Hal terjadi Perubahan Status Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan (Analisis Peristiwa Hukum pada Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua)

ABSTRAK
Hak Tanggungan adalah salah satu hak jaminan hutang yang bersifat kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah dan lahir dari perjanjian tertentu (kontraktual) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Keberadaan Hak Tanggungan selalu diperjanjikan sebagai perjanjian ikutan (accessoir) yang harus didahului oleh perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit. Tanpa perjanjian kredit tidak akan ada...

2007

T38053

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ricky Samuel S., author

Kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT terhadap kepemilikan hak atas tanah (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 September 2002, Nomor : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.) = Probative force of the deed of sale and purchase by PPAT toward the ownership of land right. (juridical review of West Jakarta District court’s verdict, dated September 5th 2002, number : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.)

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat,...

2014

T42072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian