Hasil Pencarian

Ditemukan 96 dokumen yang sesuai dengan query

Nia Anzolla, author

Analisis putusan Mahkamah Agung atas pajak penghasilan jasa pelayaran luar negeri: studi kasus PT X = Analysis of supreme court's decision on income tax of foreign shipping company: case study of X corp

ABSTRAK
Kapal asing menjadi salah satu pilihan untuk mengangkut barang. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi pemajakan atas jasa pelayaran luar negeri sebagai sumber penerimaan negara. Namun demikian, seringkali terjadi perbedaan interpretasi dalam penggunaan dasar hukum pemajakannya antara WP dan DJP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh...

[;;, , ]: 2017

S67409

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mengembalikan khitah komisi yudisial sebagai pengawas eksternal hakim

Tanpa terasa dua tahun lebih berlalu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permuhonan pengujian Undang-Undang (Judicial review) yang diajukan 31 (Tiga puluh satu) Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia......

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mahkamah agung (hoge raad) di negeri Belanda: sistem kasasi dan diskusi tentang pembatasan perkara kasasi

Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010

347.03 MAH

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lewis, Anthony, author

Peranan Mahkamah Agung di Amerika Serikat Suatu Case-Study Mengenai Perkembangan Hak Atas Bantuan Hukum = The Supreme court and how it works

Jakarta: Pradnya Paramita, 1973

347.997 3 LEW p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tinjauan hukum mengenai peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 adalah untuk mengatur prosedur acara dalam gugatan perwakilan kelompok. Gugatan ini merupakan produk hukum baru di Indonesia. Peraturan yang diberlakukan pada tanggal 26 April 2002, dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam melakukan prosedur gugatan kelompok, walaupun sebelumnya sudah ada 3 undang-undang, yaitu...

Universitas Indonesia, 2004

S21226

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi M. Asrun, author

Pemerintahan otoriter dan independensi peradilan: kajian fenomena keadilan personal dalam peradilan di tingkat Mahkamah Agung (1967-1998)

ABSTRAK
kekuasaan pemerintahan terhadap independensi peradilan sejak era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno sampai era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto demikian penting untuk dibahas dalam disertasi ini baik untuk kepentingan pangembangan teoritis maupun kepentingan praktis di Indonesia. Pengaruh kekuasaan pemerintahan otoriter terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen terjadi...

2003

D1112

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library