Hasil Pencarian

Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi & UU RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Bandung: 2003

342.02 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Harahap, M. Yahya, author

Kekuasaan mahkamah agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata

Jakarta: Sinar Grafika, 2008

347.035 HAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lorita Fadianty, author

Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2012 studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 Tanggal 22 November 2016 dan No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 Tanggal 23 Februari 2017 = Termination with efficiency reason post Constitutional Court Verdict No.19/PUU-IX/2011 dated 20 June 2012 Case Study Supreme Court Verdict No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 dated 22 November 2016 And No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 dated 23 February 2017 / Lorita Fadianty

ABSTRAK

Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke...

2019

T52809

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rengganis, author

Tinjauan yuridis pembatalan putusan Arbitrase Nasional berdasarkan pasal 70 undang-undang No.30 Tahun 1999 : Studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung RI = Judicial review upon the annulment of national arbitration award based on article 70 law number 30 year 1999 : Case studies of several decisions by The Supreme Court of RI

Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternatif Disputes Resolution provides the annulment of arbitration award under article 70, stated that the parties may submit a request to annul an arbitration award, if it suspected contains false/forged documents or concealment of documents or the award was rendered as result...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28906

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Undang-undang kejaksaan: UU RI no. 5 tahun 1991

Jakarta: Sinar Grafika, 1993

347.01 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Hamzah, author

Komentar undang undang Republik Indonesia no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah agung

Jakarta: Ind-Hill, 1987

347.035 AND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rehnquist, William H

The Supreme Court : how it was, how it is / William H. Rehnquist.

New York: Morrow, 1987

347.73 REH s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marpaung, Hendry Ardi, author

Kesalahan berat sebagai alasan pemutusan hubungan kerja: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 548/K/Pdt.Sus/2013 = The serious mistakes as the reason for termination of employment: case study supreme court decision no 548/K/Pdt.Sus 2013

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikarenakan dianggap telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S63665

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dion Valerian, author

Penerapan analogi dalam hukum pidana Indonesia: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 786K/Pid/2015 dan 1417K/Pid/1997 = Application of analogical reasoning in Indonesia s criminal law: analysis of Supreme Court of Republic of Indonesia's decision number 786K/Pid/2015 and 1417K/Pid/1997

ABSTRAK
Pandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapan analogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkan penafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapan analogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteks struktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memiliki persamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluas cakupan makna suatu...

2016

S64462

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuris Yurisprudentia, author

Menjalankan Perintah Jabatan Sebagai Dasar Penghapus Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Beberapa Putusan Mahkamah Agung) = Execution of an Official Order as an Exclusion of Criminal Punishment in Corruption Criminal Act (Case Study on Indonesian Supreme Court Cases)

ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai kriteria apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana, pada Putusan No. 572 K/Pid/2003 tentang kasus korupsi dana non-budgeter bulog Akbar Tandjung. Kriteria dalam putusan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolok ukur untuk menguji...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian