Hasil Pencarian

Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query

Puspa Amelia, author

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan tata tertib dan pemanduan sumpah atau janji jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia tahun 2017 = The supreme court s authority in judicial review of the rules of procedure and swearing oath of office for the chair of regional representative board of the Republic of Indonesia in 2017 / Puspa Amelia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait putusan pengujian yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib serta dilakukannya pemanduan sumpah atau janji terhadap pimpinan DPD yang terpilih pada tahun 2017 yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama....

2018

T51187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Herlyana Maharani, author

Analisis pertimbangan hakim mahkamah agung mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait perkara wanprestasi (studi 6 putusan Mahkamah Agung) = Analysis of the Supreme Court Judges Considerations regarding the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) related to default cases (study of 6 supreme court decisions)

Pembatasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menjadi suatu isu hukum yang mengaburkan kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Analisa mengenai kewenangan BPSK terhadap sengketa konsumen yang mengarah pada perkara keperdataan (wanprestasi) perlu dikaji dari segi UU Perlindungan Konsumen dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan amar membatalkan Putusan BPSK...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Glorius Frits Taihuttu, author

Pembatalan akta sewa-menyewa tanah : Tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah agung Nomor : 15/K/Pdt/2009 = The annulment of land lease deed : Jurist analysis on Indonesia supreme court verdict number: 15/K/Pdt/2009

Tesis ini membahas mengenai: Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah yang dibuatnya? Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penyewa terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah oleh pengadilan? Apakah Putusan Mahkamah Agung No.15/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28681

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ibnu Hakam Musais, author

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 = Constitutional Courts Authorities as an Institution for Regional Election Dispute Settlement, post-decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 / Ibnu Hakam Musais

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pilkada bukan lagi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, sampai saat ini juga masih menimbulkan perdebatan apakah...

2018

T55129

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Soenarto Soerodibroto, author

KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

345.026 8 SOE k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lia Puspita, author

Norma nir-pertanggungjawaban direksi menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 PK/PID/2013 = The norm of non responsibility of the directors according to decision of the supreme court of the republic of indonesia number 102/PK/PID/2013

ABSTRAK
Direksi sebagai organ Perseroan wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Permasalahan timbul apabila keputusan Direksi dalam pengurusan Perseroan membawa kerugian bagi Perseroan. Sistem korporasi common law mengenal norma nir-pertanggungjawaban Direksi yang menetapkan bahwa Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan...

2017

T48708

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Permata Sari, author

Pembatalan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan badan arbitrase nasional Indonesia: studi putusan Mahkamah Agung nomor 232/K/TUN/2018 = Rescission of the legalization decree legal entity establishment of Indonesian national arbitration board: case study on the Supreme Court number 232/K/TUN/2018

Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 232/K/TUN/2018...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54726

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adharinalti, author

Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah : analisis yuridis Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah / Adharinalti

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji substansi pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 2) mengkaji peran Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hasil penetapan pemilihan kepala daerah. 3) mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hail penetapan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif...

2006

T16478

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manggala, Rita, author

Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif badan peradilan (analisis putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor: 935 k/pdt/1998) / Rita Manggala

Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya,...

2006

T16497

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pangabean, R.M., author

Budaya hukum hakim di bawah pemerintahan demokrasi dan otoriter : studi tentang putusan-putusan mahkamah agung Republik Indonesia 1950-1965

Depok: Universitas Indonesia, 2003

D909

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian