Hasil Pencarian

Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query

Firmansyah Arifin, author

Menggapai keadilan konstitusi : suatu rekomendasi untuk revisi UU mahkamah konstitusi

Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2008

342.02 FIR m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Anotasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 026/PUU-III/2006 tentang pengujian UU No. 13 tahun 2005 tentang APBN tahun anggaran 2006 terhadap UUD negara RI tahun 1945

KAJ 12:3 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nadya Putri Anggraini, author

Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 1945 = Analyzing indonesian law on clause No. 33 of the 1945 indonesian constitution based on the verdict of constitutional Court on calibration on regulations no. 30 of 2009 on law of electricity related to the 1945 indonesian constitution

Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28319

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mochammad Iqbal Cakrabuana, author

Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016

ABSTRACT
Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, author

Mahkamah konstitusi: memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Jakarta: Rineka Cipta, 2006

342.02 DAU m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ega Windratno, author

Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap pengelolaan koperasi di Indonesia = The effects of Constitutional Court decision Number 28/PUU-XI/2013 on reviewing Law Number 17 year 2012 on Cooperative towards cooperative governance in Indonesia

[ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 telah mencabut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terdapat 3 (tiga) hal utama yang dipertimbangkan Mahkamah yaitu tentang badan usaha Koperasi, tata kelola organisasi, dan permodalan. Daalm beberapa bagian pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tidak mendasarkan pertimbangannya pada argumentasi hukum yang kuat yang memberikan pengaruh terhadap semakin hilangnya atau semakin kaburnya tujuan...

2015

T42870

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010

MK-Pdf

UI - Publikasi Universitas Indonesia Library

Abraham Dastin, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi no.18/puu-xvii/2019 terhadap titel eksekutorial jaminan fidusia di Indonesia = Implications of the Decision of the Constitutional Court No.18/ PUU-XVII / 2019 on the Executorial Title of Fiduciary Guarantee in Indonesia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia: Undang-undang No.42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Putusan Mahkamah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yanuar Arif Wibowo, author

Mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu: Studi kasus putusan perkara No. 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009

Didalam PHPU legislatif tahun 2009, terdapat putusan MK yang menimbulkan perdebatan hukum. Hakim Konstitusi mengabulkan gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 mengenai metode perhitungan kursi DPR RI tahap ketiga. Keputusan ini menimbulkan perdebatan hukum, dikarenakan Hakim Konstitusi dinilai telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, sebab ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa materi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Abraham Dastin, author

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Terhadap Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia Di Indonesia = Implications of the Decision of the Constitutional Court No.18/ PUU-XVII/2019 on the Executorial Title ofFiduciary Guarantee in Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian