Hasil Pencarian

Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query

Sulistya, author

Kedudukan harta pailit dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin = Insolvency estate due to Constitutional Court of The Republic of Indonesia Amandment Number 69/PUU-XIII/2015 regarding postnup agreement

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Oktober 2016 telah mengeluarkan keputusannya nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap kreditur pailit akibat perjanjian kawin dan perlindungan hukum terhadap suami atau istri debitur pailit yang beritikad baik dari kepemilikan harta bersama. Penelitian ini menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chintia Trisnayanti Susilo, author

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL) = Legal impact of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 against authority of the notary for endorsing prenuptial agrement (Case in Court Decision Number 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST and 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan sehingga menciptakan norma baru. Salah satunya yaitu memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris dimaknai berbeda dengan pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52251

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harahap, Muhammad Hanafiah, author

Kedudukan Hak-Hak Buruh Dalam Proses Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain = The Position of Labor Rights in the Post-Constitutional Court Decision Bankruptcy Process and Comparison with Other Countries

Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan hak-hak buruh ketika proses kepailitan pada perusahaan, terlebih pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini akan membahas perbandingan dari kedudukan para kreditur dalam perkara pailit, berkaitan dengan manakan kreditur yang harus didahulukan untuk dilakukan pembayarannya. Oleh karena hal tersebut penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nastaina Dewi Risanty Malik, author

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hukum anak luar kawin = Implication of the constitutional court ruling nimber 46/PUU-VIII/2010 on the legal position of children outside of marriage in indonesia

Tentang keabsahan seorang anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31019

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Gultom, Lodewijk, author

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya)

ABSTRAK
ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.

Salah satu penambahan materi muatan...

2003

D1115

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Gultom, Lodewijk, author

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya)

ABSTRAK
Kehidupan ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.

Salah satu penambahan materi...

2003

D703

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Andi Hakim, author

Model Good Court Governance Dalam Sistem Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi = Good Court Governance Model Of Case Management System In The Constitutional Court

Penelitian ini berangkat dari factual problem penanganan perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan waktu penanganan perkara, ketidakpastian hukum, regulasi, disparitas waktu, konflik kepentingan, dan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan membangun model Good Court Governance (GCG)...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat, author

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Loura Hardjaloka, author

Prinsip Pengalihan Tindakan Perlindungan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Perburuhan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011: Studi Kasus Di PT. X Sebagai Perusahaan Alih Daya Dan PT. Y Sebagai Perusahaan Pengguna = Transfer Of Undertaking Protection Employment Based Civil Law And Labor Law Related With Constitutional Decision No. 27/PUU-IX/2011: Case Study At PT. X As Outsourcing Company And PT. Y As User

Adanya ketidakpastian hukum pekerja alih daya dalam hubungan kerja mengakibatkan pekerja alih daya kehilangan keamanan kerja (job security) untuk mendapatkan penghasilan serta minimnya penghasilan telah melanggar hak konstitusional pekerja alih daya berdasarkan UUD 1945. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, maka menentukan dua model PKWT untuk melindungi hak-hak pekerja. Pertama,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45133

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency of giving the jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court Of Republic Of Indonesia

[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...

2015

S58266

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian