Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Sri Dewi, author

Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemalsuan Nama Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta (Studi Kasus Notaris UK di Jaksel)

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris dituntut untuk menjaga moralnya karena Notaris merupakan jabatan yang luhur. Pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris di tuntut untuk bersikap cermat dan hatihati serta tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris oleh karena itu Notaris perlu diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28693

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ritonga, Nabila Syafitri, author

Tanggung Jawab Notaris Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terkait Penambahan Modal Dasar Tanpa Adanya Permohonan Persetujuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus PT X Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung) = Responsibilities Of A Notary For Amendments To The Articles Of Association Of A Limited Liability Company Regarding Additional Authorized Capital Without Requesting Approval From The Minister Of Law And Human Rights (Case Study Of PT X In Bandar Lampung)

Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maramis, Muriel Cattleya, author

Tinjauan yuridis atas persetujuan majelis pengawas daerah notaris dalam pemanggilan notaris oleh penyidik penuntut umum atau hakim berkaitan dengan akta pejabat pembuat akta tanah study kasus putusan MPDN Kota Manado no 01 mpdn mdo ii 2012 = Juridical review on the approval of dsc of notary in the summon of notary by the investigators prosecutors or judges relating to the deed of the ldo case study on the decision of the dsc of notary of Manado City nr 01 mpdn mdo ii 2012

Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39392

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Evi Janti, author

Tinjauan yuridis peran dan fungsi majelis pengawas notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 : kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 = Judicial review role and function assembly of notary supervisor post Constitutional Court Verdict Number 49/PUU-X/2012 : study of the Constitutional Court Verdict Number 49/PUU-X/2012 / Evi Janti

ABSTRAK
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38717

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agata Wijaya, author

Penguatan kedudukan majelis pengawas notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat studi kasus keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor: m.hh 12.hm.07.01 tahun 2015 = Strengthening position of majelis pengawas notaris based on the categorization of its authority in the framework of protection of the community

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48830

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian