Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Chairul Lutfi, author

Eksistensi konsultan pajak dalam pelaksanaan self assessment system (telaah kritis peraturan menteri keuangan) = The existence of a tax consultant in implementation of self assessment system (critical review minister of finance regulation)

Wajib Pajak dengan self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51877

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farah Nabila Widyaputri, author

Kualitas Udara Ruang Kuliah Mahasiswa FKUI di Kampus Depok dan Salemba Ditinjau dari Pedoman WHO dan Permenkes No. 48 Tahun 2016 = Indoor Air Quality of FKUI Student Lecture Halls at Depok and Salemba Reviewed from WHO Guidelines and The Minister of Health Decree Number 48 of year 2016

Latar belakang: Sebelum pandemi Covid-19, sebagian besar mahasiswa menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatannya di dalam ruangan. Di era modern seperti ini, sebagian besar bangunan dirancang tertutup sehingga tanpa adanya ventilasi yang adekuat dapat mempengaruhi kualitas udara dalam ruangannya. Kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada kenyamanan, performa kerja, hingga kesehatan...

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marianus Mendrofa, author

Kewenangan Penghapusan Merek Atas Prakarsa Menteri Terhadap Merek Terdaftar Dan Telah Ada Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 196/G/2020/PTUN-JKT) = Authority for Removal of Marks on the Initiative of the Minister against Registered Marks and There Has Been a Court Decision That Has Permanent Legal Force (Case study: Decision of the State Administrative Court Number: 196/G/2020/PTUN-JKT)

Suatu Merek terdaftar dapat dibatalkan dan/atau dihapuskan dalam daftar umum Merek, berdasarkan dari segi perlindungannya Merek yang telah digugat dipengadilan, telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan sah sebagai pemilik atas Merek tersebut, maka Merek tersebut akan menjadi kuat dari segi legalitasnya. Merek dapat juga dihapuskan berdasarkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dipa Nugroho, author

Pembuatan akta otentik terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang pengangkatan ketua dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan umum = The making of authentic deed regarding to the Minister of State Owned Enterprises decree on appointment of the head of overseeing board in state owned enterprise conforms as public company (Perum)

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suatu surat keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) XXX, dimana dalam Diktum Keempat dinyatakan memberikan kuasa kepada Direksi Perum XXX untuk membuatkan surat keputusan tersebut kedalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38894

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Datin Omi Habibah Shariff, author

Najib Tun Razak : meneroka perubahan memperkasa pencapaian

Kuala Lumpur: Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, 2010

320.959 5 DAT n

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rinaldi, author

Analisis status kelembagaan majelis pengawas notaris terhadap produk hukum yang dapat digugat pada pengadilan tata usaha negara, studi kasus putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT tanggal 28 April 2011 dan putusan nomor: 25/g/2009/ptun.sby tanggal 3 September 2009 = Analysis of the notary supervisory council decision as decision can be sued by state administrative court case studies decision No 43/G/2011/PTUN/JKT and decision No 25/G/PTUN/SBY

Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengawas Pusat Notaris mengenai adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi didalamnya. Apabila putusan dalam tingka Majelis Pengawas Wilayah, hal itu dapat di banding ke Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46110

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rayi Nuur Asih, author

Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan PERMENPU Nomor 21 Tahun 2019 (Studi Kasus: PT. X) = Evaluation of Implementation within Occupational Health and Safety Management System Based on Government Regulation Number 50 of 2012 and Regulation from Prime Minister of Public Works Number 21 of 2019 (Case Study: Company X).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan PP 50 2012 dan PERMENPU 21 2019 disebuah perusahaan entitas BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi bangunan gedung. Penelitian ini berdasarkan PP 50 2012 yang mana merupakan peraturan yang dijadikan dasar pedoman dalam penerapan SMK3 di Indonesia, dan...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatimah Azahra Prameswari, author

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Melalui Jalur Zonasi di Kota Bogor saat Pandemi Covid-19 = Implementation of New Student Admission Policy by Zoning Policies of Public Junior High Schools in Bogor City during COVID-19

Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor pada tahun 2020 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan ppdb dengan menggunakan jalur zonasi ini bertujuan untuk pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan penilaian masyarakat terhadap sekolah favorit dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Implementasi kebijakan PPDB melalui...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Grace Monika Harijanto, author

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Elektronik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perspektif Teori Perundang-undangan = The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/BPN) Number 5 of 2020 On The Imposition Mortgage Right By Land Deed Official Certifier in Statutory Theory Perspective

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 dan menjadi landasan penyelenggaraan hak tanggungan elektronik berdasarkan perspektif teori perundang-undangan. Peraturan hak tanggungan elektronik tersebut menyebabkan perubahan signifikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jauza Tsania Herdin, author

Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap Akta Perseroan Terbatas PT BMS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2018) = Legal Consequences of Cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights on the PT BMS Limited Liability Company Deed (Study of Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 juncto Supreme Court Decision Number 207 K/TUN/2018)

Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian