Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Ridwan H.R., author

Hukum administrasi negara

Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016

342.06 RID h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ridwan H.R., author

Hukum administrasi negara

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016

342.06 RID h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sulthan Arib Fidianto, author

Perbandingan Konstitusi Afghanistan, Iran, dan Pakistan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dengan Sistem di Indonesia = Comparison of the Constitutions of Afghanistan, Iran and Pakistan in Resolving Disputes on the Authority of State Institutions with the Indonesian System

Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Qurrata Ayuni, author

Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945

Jakarta: UI Publishing, 2024

342 QUR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mutia Jawaz Muslim, author

Restrukturisasi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata = Restructuring the competency of absolutes administrative court towards administrative decisions which is the development of legal private law

ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan ketidakjelasan dari konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengecualian kompetensi absolut dimana dalam praktiknya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat sehingga...

2019

T52014

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jimly Asshiddiqie, 1956-, author

Peradilan etik dan etika konstitusi : perspektif baru tentang "rule of law and rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics"

Jakarta: Sinar Grafika, 2017

340.112 JIM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simatupang, Dian Puji N., author

Determinasi kebijakan anggaran negara Indonesia : studi yuridis

Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005

351.72 SIM d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yustika Octavia, author

Tinjauan yuridis pembentukan holding company BUMN sektor farmasi dari perspektif hukum persaingan usaha = Juridical review on the establishment of state owned enterprise's holding company in pharmaceutical sector from competition law perspective

Di awal tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya merealisasikan pembentukan holding company di sektor farmasi. Pembentukan holding company tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2019 yang mengamanatkan penambahan penyertaan modal negara pada PT Bio Farma sehingga menjadikannya sebagai perusahaan induk. Penyertaan modal negara tersebut diperoleh dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aristyo Rizka Darmawan, author

Sistem penegakan hukum di perairan perbatasan yang belum ditentukan: studi kasus perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Australia dan Vietnam = Law enforcement in unresolved maritime boundary: case study Indonesia border with Malaysia, Australia and Vietnam

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan dengan sepuluh negara. Hal tersebut menyebabkan delimitasi batas maritim merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Namun demikian proses delimitasi batas maritim seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ber tahun-tahun. Permasalahan yang sering timbul ketika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S67740

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Carolus Bregas Pranoto, author

Pembangunan negara, hukum pertanahan Indonesia, dan kembalinya tanah kasultanan di Yogyakarta

Undang-Undang No. 30 tentang Pokok Agraria Tahun 1960 mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang wewenang pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warganegara. Namun, penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK), tidak hanya memberikan status hukum yang jelas...

Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2017

320 JURPOL 3:1 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian