Hasil Pencarian

Ditemukan 196 dokumen yang sesuai dengan query

Otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendaftaran daerah Minahasa

Universitas Indonesia, 2002

T36408

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dadang Kosasih, author

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T36900

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tinajuan Yuridis atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Otonomi Daerah (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang.........

Sebagaimana diketahui, undang-undang yang mengatur mengenai pengawasan ketenagakerjaan sudah ada sejak tahun 1951, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Dan bersamaan dengan itu pula undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah telah mengalami berbagai perubahan mulai dari...

[Universitas Indonesia, ], 2007

T37617

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widjaja, author

Otonomi daerah dan daerah otonom

Jakarta: Rajawali, 2007

352.14 WID o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kemungkinan pengalihan sumber dan sifat korupsi dengan adanya otonomi daerah (studi pelaksanaan otonomi daerah di kota X)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

S6319

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kutut Suwondo, author

Otonomi daerah dan perkembangan civil society di aras lokal

Salatiga: FISIP Universitas Kristen Satya Wacana, 2005

352.283 KUT o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Otonomi daerah dalam UU nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah

Perbedoon pengaturan otonomi daerah pada UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 prinsfp yang digunakan adalah otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jowab, sedangkan dalam...

Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 35-45, 2000

HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-35

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library