Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Paramita Pangestu, author

Pengurusan dan pengelolaan harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga "trust" dan akibat hukumnya terhadap hak ahli waris berdasarkan hukum waris perdata barat = Management of the husband wife's assets under a "trust" and the legal consequences against the heirs based on the inheritance law / Paramita Pangestu

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pengelolaan harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga Trust yang dikenal di negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon untuk menjaga harta kekayaan keluarga demi kelangsungan generasi penerus. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana keberlakuan perjanjian ini menurut hukum Indonesia yang pada umumnya tidak mengenal konsep trusts...

2017

T48653

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fany Arfiyandita, authot

Penyerahan harta peninggalan orangtua angkat terhadap anak angkat atas kesepakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam : analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1776/PDT.G/2019/PA.JS = Giving the inheritance from adoptive parent to adopted child based on agreement which contrary to the Islamic Law : analysis of South Jakarta Religion Court Judgement No. : 1776/PDT.G/2019/PA.JS

Dalam hukum Islam, apabila orangtua angkat ingin memberikan harta peninggalannya maka dapat melalui wasiat atau hibah yang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta peninggalannya. Meskipun perkawinan Pewaris dengan istri diselenggarakan dengan perjanjian perkawinan namun tidak menghalangi hak istri untuk berhak mewaris harta peninggalan almarhum suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kamilia Nesvita, author

Peran balai harta peninggalan dalam pengurusan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) = The role of inherited property board in managing assets of absent person (afwezigheid)

Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cynthia Bella Permatasari, author

Kekuatan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dan Baru Disahkan Oleh Pengadilan Negeri Setelah Terjadi Pembuatan Akta Penerimaan Harta Peninggalan Dan Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pihak Yang Berbeda (Studi Putusan Pengadila = The Legal Force Of Deed Of Grant Drawn Up By Temporary Land Deed Official And Just Been Approved By The State Court Subsequent To The Execution Of The Deed Of Acceptance Of Inheritance And Deed Of The Binding Of Sale And Purchase With Different Parties (C

Sebagaimana diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris merupakan suatu profesi dan pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik berkaitan dengan objek tanah dengan kekuatan pembuktian sempurna serta melakukan kegiatan pendaftaran tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jessica, author

Pembentukan balai harta peninggalan khusus pasar modal untuk pengurusan aset terlantar unclaimed assets pada perusahaan efek = The establishment of the association of unclaimed property in capital markets for unclaimed assets in securities companies

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya aset terlantar (unclaimed assets) pada Perusahaan Efek yang menimbulkan kendala bagi Perusahaan Efek itu sendiri maupun Emiten baik dari segi biaya maupun kepastian hukum mengenai kepemilikan dari aset atau saham dalam Perusahaan Efek atau Emiten. Otoritas Jasa Keuangan maupun Self Regulatory Organisation lainnya sedang membahas mengenai cara penanganan aset terlantar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41755

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vina Prisilia Octaviani, author

Hak mewaris anak luar kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibu pada golongan Tionghoa non muslim dengan adanya pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 = The inheritance rights of children born out of wedlock in place fulfillment to his/her mothers family inheritance for non muslims chinese ethnic after the enacted of article 43 (1) marriage law and the constitutional court verdict No. 46/PUU-VIII/2010

Tesis ini membahas mengenai hak mewaris Anak Luar Kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibunya pada golongan Tionghoa Non Muslim setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hukum Waris yang berlaku bagi golongan Tionghoa Non Muslim adalah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51075

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simamora, Sovia Febrina Tamaulina, author

Pengaturan pembuatan surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris Indonesia : studi kasus Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2011 = The regulation of inheritance right certificate in inheritance law of Indonesia : juridical review towards Register Number 98 PK/Pdt/2011

Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38988

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Edward Wongso, author

Perlindungaan hukum terhadap para ahli waris akibat penguasaan harta warisan oleh pihak ketiga (analisis putusan MA N.o 939K/Pdt/2012) = The legal protection of heirs as the effect of property legacy that has been controlled by third party (based on analysis of putusan MA No. 939K/Pdt/ 2012)

[ABSTRAK Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai masalah kewarisan. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai Hukum Perdata Barat jika diterapkan dalam suatu kewarisan. Kedua, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap hak ahli waris yang...

[, Universitas Indonesia], 2014

S56486

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian