Hasil Pencarian

Ditemukan 227 dokumen yang sesuai dengan query

Law of the Republic of Indonesia number 1 year 1995 on limited liability company

1995

346.06 SUR l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ahmad Yani, author

Perseroan terbatas

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999

346.07 AHM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

I.G. Rai Widjaja, author

Pedoman dasar perseroan terbatas (PT): pengertian, pendirian, tata cara dan prosedur, dokumen kelengkapannya, mencakup PT PMA, PMDN, Persero dan pelaksanaan penanaman modal asing (JVC)

Jakarta: Pradnya Paramita, 1994

338.74 RAI p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hannywati Susilo, author

Tanggung jawab dan kedudukan anggota direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas

2003

T37709

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Irlanti Katherina Melani, author

Upaya notaris dalam penyelesaian permasalahan hukum perseroan terbatas (penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dibawah tangan dengan komposisi saham baru yang belum dilaporkan kepada menteri kehakiman dan hak asasi manusia RI)

ABSTRAK
Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas menjadi badan hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik...

2003

T37693

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas

Jakarta: Hari Jaya Presindo,

346.06 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aspek hukum administrasi dari perseroan terbatas (menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1995)

Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No. 1 Tahun 1995 tidak dengan sendirinya berstatus badan hukum (rechtspersoon). PT baru mendapatkan stastus badan hukum pada saat akata pendirian (anggaran dasarnya) disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini, menurut Laica Marzuki, dimaksudkan sejalan dengan persyaratan status rechtspersoon bagi naamloze vennootschap. Status badan hukum bagi...

Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 3 Juni 1996 : 212-218, 1996

HUPE-26-3-Jun1996-212

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library