Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Galih Adzaningjagat, author

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Skimming = Criminal Liability for Perpetrators of Skimming

Data kejahatan siber di Indonesia berdasarkan sistem teknologi informasi milik Bareskrim Polri ( Robinopsnal ) tercatat sejak 1 Januari hingga 22 Desember tahun 2022, Kepolisian Republik Indonesia telah menindak sebanyak 8.831 kasus kejahatan siber. Salah satu yang tergolong kejahatan siber yakni tindakan skimming. Skimming merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ketaren, Alexander Edward, author

Pertanggungjawaban pidana yayasan: studi kasus dalam tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana korupsi = Foundation criminal liability: case study on human trafficking and corruption crime

Dewasa ini, tindak pidana dapat dilakukan oleh Yayasan. Yayasan yang pada dasarnya bertujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, dalam penelusuran yang Penulis lakukan, tidak terdapat Yayasan yang dibebankan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dua kasus tindak pidana yang melibatkan Yayasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Surono, author

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit (Korporasi) Terhadap Akibat Negatif Penggunaan Terapi dengan Zat Radioaktif

2001

T36167

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muladi, 1943-, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi

Jakarta: Kencana, 2010

346.066 MUL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup

JY 5:2 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Erlanda Juliansyah Putra, author

Gagasan pembubaran partai politik korup dalam perspektif hukum tata negara Indonesia analisis pengaturan hukum pembubaran partai politik pasca reformasi 1998-2014 = The idea of dissolution of political parties corrupt in perspective Indonesia constitutional law law setting analysis dissolution of political parties post reformation 1998-2014

[ABSTRAK
Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Pembubaran...

2015

T43076

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Resa Raditya, author

Pertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta = Criminal responsibility of commercial venue's management based on law number 28 year 2014 on copyright

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan yang diatur di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dua hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini ialah mengenai bagaimanakah latar belakang munculnya pertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan dalam Undangundang tersebut dan juga apakah secara teoritis rumusan Pasal...

2016

S65167

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ginting, Arija Br, author

Ultimum Remedium dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia = Ultimum Remedium in Relation to The Corporate Criminal Liability in Indonesia.

ABSTRAK
Karakteristik delik korporasi yang berbeda dari street crime membuat sejumlah ahli memandang bahwa ultimum remedium tidak lagi relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaannya adalah (1) bagaimanakah konsep dan makna ultimum remedium dalam hukum pidana dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia? (2) bagaimana perumusan ultimum remedium di dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi? dan (3) bagaimanakah implementasi...

2017

T48755

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Silvya Wangga, author

Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi

ABSTRAK
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Tetapi, terkadang partisipasi yang disampaikan perorangan warga negara diabaikan atau tidak didengar maka disalurkan, ditampung dan diolah melalui partai politik. Dalam tataran kebijakan anggaran terjadi banyak penyimpangan bahkan terindikasi menimbulkan kerugiaan negaraatau perekonomian negara...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018

364 INTG 4:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Bitra Mouren Ashilah, author

Hukum pidana dan sistem peradilan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pada fintech peer to peer lending yang berstatus resmi = Criminal law and the criminal justice system criminal liability for data abuse on the official fintech peer to peer Lending

Sejak tahun 2019, Direktorat Kriminal Khusus SubDit IV Tindak Pidana Cybercrime telah memulai untuk penanganan kasus kejahatan penagihan hutang pinjaman online yang berujung pada penyalahgunaan data pribadi, hal ini dilakukan oleh debt collector dari fintech peer to peer lending. Sampai bulan Oktober tahun 2020, telah ada 12 data aduan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian