Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query
Paulus Wirutomo, author
The development concept applied so far has received criticisms since it is too sectoral and growth oriented. This study offers a proposition that social development must instead, get a central emphasis through developing the fundamental aspects of society, i.e.: structure, culture, and social process. By using data from qualitative research...
2011
MK-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Idrus, author
Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan kesehatan antara lain peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia dibidang kesehatan.
Dengan mengacu kepada UU no. 22 tahun 1999, dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP no. 25 tahun...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T3111
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Karyanto, author
ABSTRAK
Pembangunan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan nasional adalah kegiatan terencana yang dilakukan secara terus menerus daiam rangka mencapai tujuan nasional. Setiap kegiatan pembangunan tersebut diperkirakan menimbulkan dampak negatif di samping manfaat positif terhadap lingkungan hidup. Untuk mencegah dampak negatif dan memperbesar manfaat positif tersebut, telah...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rosita Candrakirana, author
Disertasi ini membahas mengenai Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Di Indonesia. Permasalahan mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan ini muncul dengan adanya perubahan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ruwaida Ibrahim, author
Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indar Dewi, author
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) mengatur beberapa perubahan diantaranya dalam hal penataan ruang. UU yang diusung dengan metode Omnibus Law ini dilakukan sebagai upaya penyederhanaan regulasi yang terlalu panjang dan berbelit. Pemerintah bermaksud memangkas sejumlah aturan yang terlalu banyak (hyper regulation) dan saling tumpang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dannie Chrisanto, author
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian
kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah
menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan
(termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dannie Chrisanto, author
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian
kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah
menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan
(termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dannie Chrisanto, author
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian
kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah
menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan
(termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abdul Wahid Fajar Amin, author
Selama ini studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan pada level antar Negara maupun antar provinsi. Dengan menggunakan data panel yang mencakup 497 kabupaten/kota di Indonesia pada kurun wakt 1993-2010, studi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil empiris tentang hubungan diantara keduanya pada level kabupaten/kota. Studi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
