Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
Pramudya A. Oktavinanda, author
ABSTRAK
Under the Conditionally Constitutional Doctrine, the Indonesian Constitutional Court may declare that a provision of a statute is constitutional if it is read in a way described by the Constitutional Court. In practice, this doctrine allows the Constitutional Court to create new legal norms that might not be covered or...
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2018
340 UI-ILR 8:1 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Noersal Samad, author
INTRODUCTION
America is a country of laws rather than of men. Laws that are agreed on by representatives of the people, implemented by the government and reviewed for their legal constitutionality by judges of the Supreme Court rule America. These laws must conform to certain broad principles of moral justice....
1989
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasrun Hasan, author
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai konsekuensinya adalah bahwa seluruh aspek kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sumber tertinggi peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16651
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fatmawati, author
Dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 diatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak uji materiil. Dalam Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16682
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tania Nitrina Nanda Lawi, author
Penelitian ini membahas tentang penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). MK selama ini belum pernah melakukan audit kinerja terhadap proses pelayanan perkara yang menjadi aktivitas inti/utamanya (core activity). Peneliti melakukan tahap-tahap dalam perencanaan audit kinerja dengan melalui proses penentuan area kunci, dimana...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T54347
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nilam Rahmahanjayani, author
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ilham Kurniawan Ardi, author
Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan pasca reformasi nyatanya memberikan angin segar bagi para pihak yang ingin berperkara. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan pada Pasal 24C ayat (1) yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan tersebut banyak gugatan perselisihan hasil pemilu diajukan ke...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ari Lazuardi Pratama, author
Pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran upah beserta hak-hak lainya yang biasa diterima pekerja selama proses perselisihan PHK sesungguhnya telah jelas diatur dalam Pasal 155 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun perubahannya dalam Pasal 157A UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus adanya upah proses dari skorsing yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alfan Halifa Pasha, author
Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat dalam proses kepailitan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015, serta peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung postnuptial agreement serta akibatnya bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Sebelum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49592
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Imran Ahmad, author
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39207
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
