Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Ambrosius Degei, author

Hubungan antara dewan perwakilan rakyat dan Presiden Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S25162

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Leonard Alexander C. C., author

Kedudukan dan peran Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dikaitkan dengan Hierarki perundang-undangan sesuai Tap. MPR No. III/MPR/2000 (studi yuridis tentang prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka)

Depok: Universitas Indonesia, 2001

S25474

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Satria Mahendra, author

Analisis atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daaerah

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S25510

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartini Laras Makmur, author

Analisis perlindungan hak memperoleh informasi atas rahasia negara demi keamanan nasional = Analysis of the right to information protection on state secrets by reason of national security analisis

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi. Hal ini dikuatkan secara lebih detail dan spesifik oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, selain informasi yang dikecualikan oleh undang-undang, negara menegaskan berhak untuk memiliki rahasia. Secara umum, di negara-negara...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Y.S. Pranoto, author

Kegiatan asuransi jiwa koperasi asuransi Indonesia ditinjau dari aspek hukum tata negara

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

S25505

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yanuar Arif Wibowo, author

Mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu: Studi kasus putusan perkara No. 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009

Didalam PHPU legislatif tahun 2009, terdapat putusan MK yang menimbulkan perdebatan hukum. Hakim Konstitusi mengabulkan gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 mengenai metode perhitungan kursi DPR RI tahap ketiga. Keputusan ini menimbulkan perdebatan hukum, dikarenakan Hakim Konstitusi dinilai telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, sebab ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa materi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wahyu Mijaya, author

Pergantian presiden menurut hukum positif Indonesia: studi yuridis tentang proses berhentinya Suharto sebagai presiden republik Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S25512

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Susilo Yanuardi, author

Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013

[ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41606

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ibnu Hakam Musais, author

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 = Constitutional Courts Authorities as an Institution for Regional Election Dispute Settlement, post-decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 / Ibnu Hakam Musais

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pilkada bukan lagi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, sampai saat ini juga masih menimbulkan perdebatan apakah...

2018

T55129

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Muliawan, author

Pengujian konstitusional ketetapan MPRS/MPR RI sesudah perubahan UUD 1945 / Budi Muliawan

2008

T37243

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian