Ditemukan 303 dokumen yang sesuai dengan query
Warakah Anhar, author
ABSTRAK
PT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaan
dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara)
berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yang
berakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian,
Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank dan
perjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43352
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Kahfi Indra Saputra, author
Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Salah satu kekayaan intelektual yang mendapatkan nilai ekonomi tinggi adalah merek. Merek merupakan kekayaan intelektual berupa logo, gambar, atau tulisan yang sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Merek sangat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Liza Mashita Ramadhania, author
Bahwa pada dasarnya setiap negara memerlukan adanya peningkatan dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah membuka kemitraan dengan swasta untuk dapat terlibat melakukan pembangunan infrastruktur, yang mana lazim dilakukan dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan metode tender. Namun kenyataanya, banyak adanya indikasi persekongkolan tender dengan menggonakan metode tender terbatas....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anis Rahmawati, author
Sistem pemberitahuan merger yang diterapkan di Indonesia saat ini, berdasarkan Undang - Undang No.5 Tahun 1999 menganut Post-Merger Notification System atau notifikasi yang dilakukan setelah badan usaha melakukan merger. Badan usaha wajib melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan berlaku efektif secara...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Marina Eka Amalia, author
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memadai dalam penerapan Material Transfer Agreement (MTA) belum diberikan oleh Indonesia hingga saat ini. Standar Material Transfer Agreement (MTA) yang dimiliki Indonesia masih jauh dari sempurna untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual bangsa Indonesia atas Sumber Daya Genetik (SDG) khususnya yang berasal dari material genetik...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pangaribuan, Ribka Arthauli, author
Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk mereformasi sektor keuangan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan. Undang-Undang ini mengubah sejumlah pasal dalam 17 (tujuh belas) perundang-undangan di sektor keuangan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gaung Aidaferti Zelina Ch., author
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyempurnaan atas peraturan KPPU yang berkaitan dengan notifikasi transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan (merger dan akuisisi) melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adinda Aisyah Chairunnisa, author
Program Kepatuhan Persaingan Usaha merupakan upaya bagi pengawas persaingan usaha untuk mendorong pelaku usaha agar patuh terhadap peraturan persaingan usaha. Baik Indonesia, Jepang, Brazil dan India memiliki cara penegakan yang berbeda dan dengan penerapan program kepatuhan yang beragam namun memiliki tujuan yang sama yakni kepatuhan persaingan usaha. Dalam Upaya mengetahui...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ardinovan Junico Alief, author
Definisi Kepailitan jika dilihat, dalam Pasal 1 Angka 1 UU 37/2004, menjelaskan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini”. Pailit dapat diarikan sebagai suatu keadaan di mana debitor dalam keadaan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Michaell Yose Andersen, author
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat kekurangan atau kekosongan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
