Ditemukan 616 dokumen yang sesuai dengan query
Marcel Cio, author
ABSTRAK
Nama :Marcel CioNPM : 1406657065Program Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : Implementasi Ketentuan Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Wilayah Kotamadya Jakarta TimurPasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat 7 Kode...
2017
T49512
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Putriana Azari, author
ABSTRAK
Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe...
2017
T49739
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Shindy Amelia Putri, author
ABSTRAK
Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara, tetapi dalampraktek yang terjadi di Indonesia, kenyataannya notaris harus selalu diikutsertakansebagai turut tergugat dipengadilan ketika terjadi persengketaan yang menyangkutaktanya, hal ini dapat mengganggu kelancaran tugas Notaris sebagai pejabatpublik. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil perumusan masalah yaitubagaimana kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat...
2017
T49603
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irvan Saputra, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50998
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Erik Eka Putra, author
ABSTRAK
Nama : Erik Eka PutraProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Implikasi Hukum Wanprestasi Pihak Terhadap Akta Notaris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2294 K/Pdt/2015 Untuk mengurangi risiko wanprestasi, para pihak biasanya menuangkan perjanjian dalam suatu akta Notaris. Hal ini dikarenakan akta Notaris merupakan akta autentik yang memiliki...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50849
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djoko Triwibowo, author
Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19627
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lestariani, author
Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19629
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ade Rosalina, author
Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam realisasi pemindahan hak atas tanah melalui jual bali, banyak ditemukan pemberian kuasa penuh, luas dan mutlak, yang menyebabkan obyek jual beli tidak hanya berpindah penguasaannya, akan tetapi dapat juga berpindah...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T19302
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Suparmin, author
Akta pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak milik, merupakan salah satu dari delapan akta, diakui dalam hukum tanah positif dan pendaftaran tanah, yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berwenang membuatnya. Jaminan kepastian hukum, selain akta, bagi si pemegang HGB adalah sertifikat HGB diatas tanah hak milik, sedangkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T23492
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Prittagustya Anggyani Permana, author
Setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Hal ini disebutkan antara lain dalam peraturan pelaksanaan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (PP...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T23496
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
