Hasil Pencarian

Ditemukan 100 dokumen yang sesuai dengan query

Agus Mursandi Sarwono, author

Metode pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan UU tindak pidana korupsi dan UU perbendaharaan negara

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22614

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Diana Rizki, author

Mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat: Suatu tinjauan menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban membawa perubahan baru dalam pemulihan hak-hak korban, khususnya mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat, terutama Pasal 7 ayat (3) UU No.13 Tahun 2006 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No.44 Tahun 2008....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22408

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

R. Hendro Santoso, author

Peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali perkara perdata : studi kasus peninjauan kembali atas peninjauan kembali perkara perdata = The judicial review towards the decision of judicial review of civil case : a study case of the judicial review towards the decision of judicial review of civil case whoever filing a civil suit to the court will surely expect to obtain solution

Siapapun yang mengajukan sengketa perdata ke pengadilan tentu berharap untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Ronny Roy, author

Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22437

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajeng Kamaratih, author

Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana oleh penuntut umum ditinjau dari hukum pidana formil (studi kasus : peninjauan kembali terhadap Pollycarus dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir)

Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan salah satu dari jenis upaya hukum luar biasa. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22065

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Orchida Ramadhania, author

Tinjauan yuridis terhadap proses peradilan pada tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Studi kasus atas nama terdakwah Karsidi alias Bidut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur).

Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam. Hal tersebut merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Keberadaannya penting untuk menjamin pembangunan serta menjaga keseimbangan ekosistem alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya alam tersebut dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S24546

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meriska Nofianti, author

Pelaksanaan hukum mati di Indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang narkotika terhadap UUD 1945

Skripsi ini membahas hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi terberat yang diatur dalam peraturan negara. Hukum positif Indonesia masih mengakui adanya mekanisme pelaksanaan hukuman mati, baik didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di peraturan perundang-undangan yang lain. Dikaitkan dengan permasalahan hukuman mati ini, dikenallah Putusan Mahkamah Konstitusi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22641

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Fajar Cahyo Sugito, author

Tugas dan kewenangan balai pemasyarakatan dalam proses penyidikan tindak pidana anak : studi kasus Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor W7.EK.PK.01.05.02-04, W8.PK.01.05.06-0540 dan W8.PK.01.05.06-0823 = Duties and authority of correctional center in delinquency investigation process : case studies Social Research Number W7.EK.PK.01.05.02-04, W8.PK.01.05.06-0540 and W8.PK.01.05.06-0823

Skripsi ini membahas Peranan Balai Pemasyarakatan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Anak. Namun dalam melaksanakannya tugasnya masih banyak hambatan yang dihadapi baik oleh Balai Pemasyarakatan maupun oleh pihak Penyidik. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat dan Balai Pemasyarakatan Klas II Bogor sebagai perbandingan. Permasalahannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45250

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosy Ervinna, author

Kekuatan pembuktian rekam medis dalam kasus malapraktek medis ditinjaun dari segi hukum acara perdata (studi kasus Marliana Tanadi melawan H. Kartadinata)

Malapraktek medis banyak terjadi di Indonesia. Profesi dokter menjadi sorotan dalam kasus malapraktek medis. Masyarakat masih awam mengenai malapraktek medis. Penyelesaian di pengadilan sampai tahap putusan masih sedikit. Proses pembuktian dalam sidang mempengaruhi hasil putusan hakim. Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah berdasarkan alat-alat bukti secara limitatif. Salah satu alat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22059

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Evi Latifah, author

Proses pembantaran penahanan dalam tahap penyidikan pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Polres Jakarta Selatan

Skipsi ini mengetengahkan permasalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang telah menjadi masalah nasional di Indonesia, karena perbuatan dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di satu sisi terdapat tuntutan agar setiap tersangka atau terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ditahan untuk selanjutnya dituntut dan dihukum seberat-beratnya, sementara pada sisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22256

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian