Hasil Pencarian

Ditemukan 101 dokumen yang sesuai dengan query

Raden Mas Bagus Trisardono Risandyo, author

Tinjauan Konsep Hakim Komisaris pada RKUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Review of the Concept of the Judge Commissioner on the Draft Criminal Procedure Code in the Criminal Justice System in Indonesia

Tindakan upaya paksa yang dilakukan ketika tahap pemeriksaan perkara seringkali disertai dengan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Saat ini upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan adalah melalui lembaga Praperadilan yang dinilai tidak berjalan secara optimal. RKUHAP mengatur ketentuan terkait lembaga yang berwenang mengawasi jalannya acara pemeriksaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shalsa Anugerah Deri Putri, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Karena Bertindak Secara Tidak Saksama (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/Pn Snt) = Notary's Responsibilities for Cancellation of Deeds Due to Acts Inaccurately (Study of Decision Number 15/Pdt.G/2021/Pn Snt)

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam memangku jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hidayati Murni, author

Analisis Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Perairan Laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia = An Analysis of The Granting of Land Rights Over The Sea for The Bajo Indigenous People in Mola Wakatobi Village in The Perspective of Indonesian Positive Law

Penelitian ini membahas mengenai analisis pemberian sertipikat Hak Atas Tanah di atas perairan laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana bagaimana analisis pemberian Hak Atas Tanah di atas perairan laut bagi Masyarakat Adat Bajo di Desa Mola Wakatobi dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Fikri Rasyidi, author

Legalitas penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika analisis putusan mahkamah agung nomor 454/K/ Pid.Sus/ 2011, 1531K/Pid.Sus 2010, dan 2588 K/ Pid. sus 2010 = The legality of the investigator as a witness in a drug s criminal trial analysis of the supreme court s verdict number 454K/Pid.Sus/ 2011, 1531K/ Pid. Sus/ 2010, and 2588 K/ Pid .Sus 2010

Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu: tentang legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi di persidangan berdasarkan KUHAP, kekuatan hukum pembuktian alat buksi saksi yang diberikan oleh penyidik di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46899

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ichsan Zikry, author

Kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pengakuan bersalah sebagai alat bukti (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1260/PID.B/2010 PN Jaksel dengan terdakwa Susno Duadji) = The position of criminal subject who cooperate with law enforcement agency and plead guilty as a legal evidence (Case studies: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Decision number No. 1260/PID.B/2010 PN Jaksel with the accused Susno Duadji).

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mempermudah terbongkarnya suatu tindak pidana baik dalam bentuk mengakui kesalahan perbuatannya, memberikan bukti-bukti atau keterangan mengenai keterlibatan orang lain dalam tindak pidana (dikenal sebagai Saksi Mahkota, Justice Collaborator dan Whistleblower) dikaitkan dengan insentif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47578

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rakha Naufal Saputra, author

Unsur Kesopanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Memperingan Hukuman Pidana di Indonesia = The Element of Politeness as a Basis for Judges Consideration to Commute Criminal Punishment in Indonesia

Hakim merupakan profesi yang berperan penting dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Tugas hakim adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syukron Akbar, author

Kapasitas Tersangka sebagai Pelaku Tindak Pidana Korporasi dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Status Tersangka (Studi terhadap Putusan No. 16/Pid.Prap/ 2020/PN.Bdg) = Capacity of Suspects as a Subject of Corporate Crimes in Submitting a Pre-Trial Application Regarding the Validity of Determination Suspects Status (Case Study Decision Number: 16/Pid.Prap/2020/PN.Bdg)

Dewasa ini, tindak pidana juga seringkali dilakukan oleh korporasi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 6.701 perkara yang melibatkan korporasi telah didaftarkan ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Kendati demikian, suatu korporasi pasti akan berusaha untuk mencari cara guna dapat melepaskan kewajibannya untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Salah satu upaya yang bisa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Putri Nurmala Sari, author

Penerapan Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dan Menyalahgunakan Kewenangan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara = The Application of the Concept of Misuse Authority and Abusing Authority which Have Inflicted Losses State Financial

Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Denny Agustinus Marbun, author

Penyertaan Modal Oleh Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pada Perusahaan BUMD: Suatu Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 = Capital Participation by Regional Government in BUMD Reviewed From Law Number 23 of 2007 Concerning Investment: A Study of Depok City Regional Regulation Number 4 of 2016

Penyertaan modal mempunyai pengertian yang sama dengan investasi. Pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda- benda untuk dijual) dengan modal berupa uang....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lucia Herutami Arum Sekarlathi, author

Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Perbankan Terhadap Penggelapan Uang Bank Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Rupiah = Legal Protection for Banking Companies against Embezzlement of Bank Funds by Rupiah Currency Processing Service Companies

Perlindungan hukum, seyogyanya tidak hanya fokus menyasar pada masyarakat selaku konsumen perbankan, namun juga melindungi perusahaan perbankan selaku konsumen dari layanan jasa pengolahan uang rupiah. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian implementasi perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya pada saat terjadi penggelapan uang milik perusahaan perbankan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian