Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Akibat Hukum Pembuatan Klausula Moralitas Dalam Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri = The Legal Consequences Of Including Morality Clauses In Marriage Agreement For Interfaith Marriage Held Abroad

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan agar tidak melanggar batas-batas hukum dan agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika kemudian pasangan suami-istri yang berbeda...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeva Fitri Fadilla, author

Implikasi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Tergugat Dalam Penyelesaian Sengketa Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt/2022) = Implications And Legal Protection For Public Notary As Defendant In Dispute Settlement Related To Deeds (Study Of Supreme Court Decision Number 438 K/Pdt/2022)

Notaris menjalankan jabatannya dalam melayani masyarakat membuat akta autentik sebagai alat bukti yang bersifat mutlak dan diakui negara, tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang penuh sebagai pejabat umum. Atas dasar tersebut, maka diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vicky Caesar Elang Palar, author

Perlindungan Hukum Pihak Pembeli Atas Pembelian Tanah Hak Milik Yang Belum Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022) = The Buyer's Legal Protection For The Purchase Of Freehold Land That Has Not Been Done Before The Land Deed Officials (Case Study Of Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2022

Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Belinda Kirana, author

Implikasi Yuridis Akta Jual Beli sebagai Accesoir dari Perjanjian Kerja Sama (Studi Kasus: Putusan Nomor 43/PDT/2018/PT.BDG. di Pengadilan Tinggi Bandung) = Implications of The Sale and Purchase Deed as Accesoir of Cooperation Agreement (Case Study of Decision Number 43/PDT/2018/PT.BDG. in Bandung High Court).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kewenangannya membuat akta otentik, adapun salah satu akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli. Jual beli bersifat obligatoir, yang termasuk perjanjian bernama (nominat) yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk salah satunya adalah jual beli tanah yang merupakan perbuatan hukum pemindahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Montolalu, Ricky Boy, author

Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap pembatalan akta autentik disebabkan penyalahgunaan keadaan (studi kasus Pengadilan Negeri Batam Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Btm.) = Responsibility for Notary/Land Deed Making Official (LDO) against cancellation of authentic deed due to misuse of circumtance. (study case of Batam State Court Number 77/Pdt.G/2018/PN.Btm.)

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap Pembatalan Akta Autentik yang disebabkan penyalahgunaan keadaan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta autentik Notaris/PPAT harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak yang membuat perjanjian dihadapannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53939

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kiki Rizki Anissa, author

Implikasi perjanjian nominee dalam perseroan terbatas studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Atb. = Implication of nominee agreement in limited liability company study on Supreme Court of the Republic of Indonesia number 01/Pdt.G/2016/PN.Atb.

Perjanjian nominee atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas saham yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering juga disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50534

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ketty Astari, author

Pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum: analisis hukum terhadap sistem administrasi badan hukum = The settings of association as legal entity legal: analysis on legal entity administration systems

Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48597

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Windi Astriana, author

Perlindungan terhadap pihak ketiga dan tanggung jawab notaris atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak dan notaris dalam perjanjian sewa menyewa: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi nomor 59/PDT/2019/PT.BDG = Protection of third parties and notary responsibility in the case of unlawful acts conducted by the parties and notary within lease agreement: case study of High Court decision number 59/PDT/2019/PT.BDG

Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siska Widia Astuti, author

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/PID/2017) = The Responsibility Of a Notary / An Official Land (PPAT) Certificate Of Deed Of Sale That Was The Study Of Criminal Acts Of Fraud (Decisions Of The Supreme Court Number 66Pk/PID/2017)

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dimana Notaris dan PPAT menawarkan kepada pihak penjual untuk menitipkan sertipikat dengan iming-iming tipu muslihat atas dasar pembuatan Pengikatan Jual Beli yang belum dibayar lunas tetapi Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Andika, author

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris (Studi Kasus: Ketiadaan Notaris Penerima Protokol Dari Notaris Yang Meninggal Dunia) = Legal Protection for Notary Service Users (Case Study: The Absence of Notary Recipient Protocol From Deceased Notary)

Protokol notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Ketika seorang Notaris meninggal, protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut harus segera diserahkan kepada Notaris penerima protokol agar pengguna jasa Notaris terdahulu tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya ada protokol Notaris yang disimpan sendiri oleh ahli waris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian