Hasil Pencarian

Ditemukan 320 dokumen yang sesuai dengan query

Asky Fitrayona, author

Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan studi kasus putusan pengadilan tinggi nomor 464/PDT/2015/PT.SMG = The use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances case study: verdict of high court number 143/PDT/2016/PT.DKI

Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan berdampak terhadap akta yang dibuatnya. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan, dan tanggung jawab Notaris terhadap akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51005

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Haneke Rani, author

Akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dianggap sebagai akta pura-pura ditinjau dari kausa perjanjian terkait dengan pasal 1320 juncto pasal 1335 kuhperdata (studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1031/PDT.G/2018/PN DPS) = Deed of sale and purchase agreement and deed of power of attorney for sale are considered as artificial deeds regarding the cause of agreement related to article 1320 juncto 1335 Indonesian civil code (case study of denpasar district court decision in registration Number 1031/PDT.G/2018/PN DPS)

Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya penyangkalan dari salah satu penghadap terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris. Salah satu penghadap menyangkal kedua akta tersebut karena menganggapnya sebagai akta pura-pura. Sementara itu ada akta lainnya yang mereka akui sebagai akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54864

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bella Paradilla, author

Peranan notaris dalam pembuatan kuasa menjual sebagai perjanjian simulasi dalam pembuatan akta jual beli studi kasus putusan Nomor 41/PID/2016/Pt.YYK = The role of notary in making the power of sale agreement as a simulation agreement in the making of the sale and purchase deed study of court verdict case number 41/PID/2016/PT.YYK

Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris. Contoh kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang tidak dikehendaki oleh para pihak dan guna melancarkan niatnya untuk menguntungkan diri sendiri Notaris melakukan penipuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51059

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuni Damayanti, author

Akibat hukum keberpihakan notaris/ppat dalam pembuatan akta jual beli atas tanah (studi putusan makamah agung nomor 1175 k/pid/2016) = Legal concequences of notary/ppat allegiance in making the deed of sale and purchase of land (study of the verdict of sepreme court of the republic of Indonesia number 1175 k/pid/2016)

Dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah yang dimana merugikan salah satu kliennya. Kerugian yang diderita oleh salah satu kliennya tersebut adalah kehilangan hak atas tanahnya tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga dalam kasus Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50226

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Nur Ukasyah, author

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan: studi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-1.AH.02.04 tahun 2018 = Legal protection for people who make deeds before the notary who have been dismissed: study on the Decision of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-1.AH.02.04 of 2018

Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53609

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Auliana Ellsya, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PFI dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing yang Tidak Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi = Notarys Responsibility of the Deed of Establishment PT PFI as Limited Liability Company with Foreign Investment Facilities Which Not Translated by Official Translator

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Pokok permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung jawab Notaris terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54773

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cecilia Rina Esti Rahayu, author

Kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan perjanjian nominee hak atas tanah berkaitan dengan kepemilikian warga negara asing (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pdt/2016) = : Authority and Accountability of Notaries in Making Land Rights Rights Nominee Agreement Relating to Ownership of Foreign Citizens (Analysis of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 433 K / Pdt / 2016)

Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51823

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ellyzabeth Tanaya, author

Akibat hukum pembuatan kesepakatan pembagian harta bersama yang isinya merugikan salah satu pihak: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1553 K/PDT/2017 = Legal consequences of joint assets distribution agreement whose contents adverse one of the parties: study on decision number 1553 K/PDT/2017

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan milik Penggugat ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi akibat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Geri Caniggia, author

Kedudukan akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur yang dibuat di hadapan notaris: analisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 86/PDT.G/2018/PN CBI = Legal standing of statement deed about the transfer of separate property to minors that was made by notary: analisys of Cibinong District Court Decision number 86/PDT.G/2018/PN CBI

Tesis ini membahas kedudukan akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irma Yulia, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam pengurusan sertipikat hak milik sebagai jaminan kredit pemilikan rumah: studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 900K/Pdt/2017 = Unlawful act by the land deed official in management of freehold title as home loans collateral: case study Of Supreme Court of The Republic Of Indonesia number 900K/Pdt/2017

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian