Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 100 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nadya Putri Andini, author
Analisis yuridis penyalahgunaan izin prinsip penanaman modal = Juridicial analysis of misuse of principal license investment
ABSTRAK
Kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri pada negara berkembang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena diharapkan kegiatan penanaman modal dapat membantu penyelenggaraan perekonomian negara. Akan tetapi, ada kekhawatiran atas karakter dari para penanam modal yang berorientasi pada keuntungan, yang tidak mustahil penanam modal akan melakukan...
2017
S69473
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Clinton Antonius, author
Analisis yuridis terhadap penghimpunan dana masyarakat melalui perjanjian pemberian modal kerja antara Pandawa Group dan nasabah: studi kasus: perjanjian pemberian modal kerja antara Pandawa dan nasabah (x) = Judicial analysis on public fund-raising through paid-up working capital agreement between Pandawa Group and customer: case study: paid-up working capital agreement between Pandawa Group and customer (x)
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Pandawa Group. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Bank, Manajer Investasi, Pialang Berjangka, Kantor...
2017
S69983
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Glenn Dio Haeckal Anggoro, author
Dugaan pelanggaran trade facilitation agreement dalam ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru pada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 289 Tahun 2016 tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis untuk Impor Barang Modal Dalam K = Indication of trade facilitation agreement violation in second-hand goods import requirement as regulate in Directorate General of Civil Aviation Act No. KP 289 of 2016 Concerning Issuance of Technical Recommendation for Importing Second-Hand Goods Which
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simbolon, Winda Br., author
Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana: studi kasus Dra. Hj. Nur'Ainy Harun vs PT. Bank Mandiri, tbk dan Rika Susanti = Legal protection againts depositor: study case of Nur Ainy Harun vs PT. Bank Mandiri tbk and Rika Susanti
Semakin meningkatnya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank dapat membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan baik yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak lain. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Undang-Undang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Verent Nathalia Putri, author
Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019) = Violation of Notarial Occupation in Drawing Up Statement of Meeting Resolution of Company Deed (Analysis of Decision of The Supervisory Board of Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019)
Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nurizkha Arlina, author
Undangan Rapat Yang Tidak Disampaikan Kepada Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pdt/2021/Pt Mdn) = Meeting Invitations Not Delivered to Shareholders in Dismissal of Members of the Board of Commissioners (Analysis of Medan High Court Decision Number 315/Pdt/2021/Pt Mdn)
Pemanggilan yang disampaikan kepada pemegang saham merupakan persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Pemanggilan yang tidak dilakukan kepada pemegang saham, maka mempengaruhi keabsahan RUPS-LB. Penelitian ini mengenai penyelenggaraan RUPS-LB PT.SM dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Undangan rapat dalam penyelenggaraan RUPS-LB tersebut, tidak disampaikan kepada seorang pemegang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Beatrix Tanjung, author
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun dan Perlindungan Hukum Terhadap Calon Pembeli Yang Telah Melaksanakan Kewajibannya (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel) = Cancellation of the Sale and Purchase Contract of Flats Units and Legal Protection of Prospective Buyers who have carried out their obligations (Case Study of Decision Number 880 K/Pdt/2022 Jo. Decision Number 524/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel)
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian satuan rumah susun (sarusun) oleh Pengadilan seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan, pembatalan PPJB oleh Pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan calon pembeli terhadap kelalaian dalam melakukan pembayaran atas iuran pengelolaan sarusun mengakibatkan calon pembeli...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Beatrix Tanjung, author
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun dan Perlindungan Hukum Terhadap Calon Pembeli Yang Telah Melaksanakan Kewajibannya (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel) = Cancellation of the Sale and Purchase Contract of Flats Units and Legal Protection of Prospective Buyers who have carried out their obligations (Case Study of Decision Number 880 K/Pdt/2022 Jo. Decision Number 524/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel)
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian satuan rumah susun (sarusun) oleh Pengadilan seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan, pembatalan PPJB oleh Pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan calon pembeli terhadap kelalaian dalam melakukan pembayaran atas iuran pengelolaan sarusun mengakibatkan calon pembeli...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Megah Rizqullah Pratamadia, author
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Yang Tidak Memenuhi Tata Cara Pemilihan Pengurus (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PNBgr) = Notary's Responsibility On Deed Of Statements Of Meeting Resolution's General Meeting Of Owner And Tenant Condominium Units Association That Not Meet The Requirement Of Board's Election Procedure (Case Study On The Court Decree Number 176/Pdt.G/2018/PNBgr
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan undang-undang jabatan dan kode etik notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Karina Alexandra, author
Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Secara Fisik Objek Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Tanpa Kepemilikan Sertipikat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021) = Legal Standing Of A Party Who Physically Own Land Right Based On Sale And Purchase Deed Without Owning A Certificate (Study Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021)
Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>