Hasil Pencarian

Ditemukan 54 dokumen yang sesuai dengan query

Nadia Karimah, author

Tinjauan tentang tanda tangan elektronik berupa kode one time password: studi kasus putusan BPSK Kota Bandung No. 03/G/I/2019/BPSK.BDG Jo Putusan No. 155/Pdt.G/2019/PN Bdg = Review of electronic signature in the form of one time password code: case Study of BPSK Bandung City Verdict No.03/G/I/2019/BPSK.BDG Jo Putusan No. 155/Pdt.G/2019/PN Bdg

Tanda tangan elektronik merupakan salah satu alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 RBg. Dasar hukum dari suatu tanda tangan elektronik ini yakni dengan keluarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 khususnya dalam Pasal 11 dan 12....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Noor Muhammad Aziz, author

Kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus gugatan actio pauliana dalam perkara kepailitan = The jurisdiction of the commercial court to examine and adjudicate actio pauliana in bankruptcy case

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tata cara untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktik masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak kreditor tidak terpenuhi. Actio Pauliana adalah hak yang diberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59046

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitanggang, Eriska Fajrinita, author

Tinjauan konsep pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan tindak pidana penipuan dalam segi hukum acara perdata di Indonesia = Review of the lawsuits filing concept for unlawful acts, default, and fraud in terms of civil procedure law in Indonesia

Persinggungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi, dan tindak pidana penipuan terjadi karena pada dasarnya unsur dari masing-masing tiga perbuatan tersebut melarang dilakukannya perbuatan dengan unsur penipuan. Unsur penipuan dari segi perdata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 1328 KUHPerdata, sedangkan dari segi pidana dapat ditemukan pada Pasal 378 KUHP....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Radith Prawira Adriadi, author

Legitima Persona Standi In Judicio PT Kertas Leces (Persero) sebagai termohon pada perkara pembatalan perdamaian dalam PKPU berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby = Legitima persona standi in judicio PT Kertas Leces (Persero) As respondent in cancellation of Peace Agreement-in PKPU proceeding based on Court Decision Number 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby

Terdapat ketidakjelasan legitima persona standi in judicio BUMN sebagai termohon dalam hukum kepailitan nasional terlebih dengan pailitnya PT Kertas Leces (Persero) yang merupakan kasus kepailitan BUMN permanen pertama di Indonesia dan terjadi akibat lalai menjalankan perjanjian perdamaian dalam PKPU. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif-deskriptif untuk menjelaskan pengaturan legitima persona...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sibuea, Yan Maranata, author

Eksistensi persangkaan hakim dalam pembuktian perkara perdata sebagai alat bukti (analisis penggunaan persangkaan hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim memutus perkara dalam putusan No.21/Pdt/2012/PT. PR dan putusan Noo 132/Pdt.Plw/2012/PN.Mlg) = The existance of presumption of fact in the verification of civil prosedural law as an evidence analysis on the use of presumption of fact as the judge's consideration to resolve the civil law suit in putusan no 21 pdt 2012 pt pr and putusan no 132

Salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata berdasarkan pada pasal 164 HIR adalah persangkaan Persangkaan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah khusus mengenai persangkaan hakim Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia alat bukti persangkaan hakim ditarik dengan menyusun peristiwa peristiwa yang telah terbukti untuk membuktikan peristiwa yang belum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55670

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianturi, Roberto Bosta, author

Kewenangan penyidik polri dan jaksa penuntut umum dalam kuhap ditinjau dari check and balance system studi kasus putusan nomor: 219/PID/B/2012/PN JKT PST atas nama terdakwa Hasan Basri = Check and balance system between national police investigator and public prosecutor authority in accordance with criminal law procedure case study of court decision 219/PID/B/2012/PN JKT PST on behalf of Hasan Basri

Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenai penerapan sistem koordinasi check and balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi perseimbangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57392

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanna Arinawati, author

Gugatan Pembatalan Perjanjian oleh Pihak Ketiga demi Kepentingan Umum dalam Citizen Lawsuit: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/PDT.G/2020/PN.BJN = The Cancellation of Agreements by Third Parties for Public Interest in Citizen Lawsuit: Case Study of Bojonegoro District Court Decision Number 29/PDT.G/2020/PN.BJN

Citizen lawsuit merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Citizen lawsuit belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga rujukan yang dapat digunakan oleh Hakim untuk memutus gugatan citizen lawsuit adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Caecilia Kartika Marulita, author

Perbuatan Melawan Hukum Dikaitkan dengan Nilai Valuasi Objek Lelang Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.) = Unlawful Act Related to the Accountable Valuation Value of the Auction Object (Case Study Decision No: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.)

Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhea Eldi Safiera, author

Kekuatan Pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang = The Evidentiary Value of Debtor Information of the Financial Information Service System of the Financial Services Authority in the Case of Postponement of Debt Payment Obligations

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi telah terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah alat bukti elektronik Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan yang digunakan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmada Ken Aqshal Rakaisindhu Kesuma Yunus, author

Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan) = Cumulative Lawsuit of Tort and Breach of Contract (an Analysis of Court Decisions)

Disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penyatuan pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Buku III KUHPerdata, yang menimbulkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dampak dari hal tersebut adalah penggabungan perbuatan melawan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian