Hasil Pencarian

Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query

Elina Kartini, author

Akibat hukum tidak dilakukannya pendaftaran jual beli (Analisis kasus akta jual beli nomor 499/13/Cipondoh/JB/l987) = Legal consequences of unregistered sale and purchase transaction (Case analysis of sale and purchase deed number 499/13/Cipondoh/JB/l987)

Jual beli adalah salah satu perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Pendaftaran jual beli penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperkuat pembuktian karena dengan dicatatnya jual beli pada sertipikat, pembeli dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Memperluas pembuktian karena dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25997

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Alya Fakhira, author

Penerapan Konsep Overreaching dalam Sistem Hukum Common Law: Studi Perbandingan Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah di Indonesia dan Inggris = The Application of Overreaching Concept in the Common Law Legal System: a Comparative Study of Land Rights Ownership and Posession in Indonesia and England

Pemilikan hak atas tanah di Indonesia memandatkan kepada pemiliknya untuk memiliki tanah secara yuridis dan menguasainya secara fisik. Akan tetapi, pada faktanya pemilikan hak atas tanah dan penguasaan secara fisik dapat dilakukan oleh 2 (dua) subjek yang berbeda. Penguasa fisik dalam hal ini memanfaatkan dan menikmati tanah, padahal ia bukanlah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shafira Anindia Alif Hexagraha, author

Tinjauan terhadap konsep Keadilan spasial dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada program normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta = Analysis on spatial justice and public participation concept in spatial planning on Ciliwung normalization programme in special capital region of Jakarta

ABSTRAK
Kepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang...

2017

S68827

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Elizabeth Elysia, author

Kedudukan Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) persero sebagai pemegang hak pengelolaan = The legal status of state-owned limited liability company as the holder of the management right

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN Persero, sebagaimana Perseroan Terbatas, tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berdampak pada adanya pemisahan kekayaan dan terbaginya modal BUMN Persero dalam bentuk saham. Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai pemegang Hak Pengelolaan, menjadi pertanyaan apakah BUMN Persero layak memegang status...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69289

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syahrul, author

Analisa kriteria alih fungsi peruntukan tanah guna kepentingan umum

Peruntukan tanah untuk kepentingan umum ternyata dalam prakteknya sering mengalami alih fungsi sehingga manfaat dari pembangunan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok orang. Kasus tanah di Tlogo, Jawa Timur dan Punclut, Jawa Barat, membuktikan bahwa tanah kepentingan umum sering mengalami alih fungsi. Dalam rangka menjamin keberadaan tanah kepentingan umum yang bermanfaat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S25490

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fennieka Kristianto, author

Prinsip keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun = The Balance principle between consumers and business actors on conditional of sale and purchase agreement of flats

Pembangunan rumah susun di perkotaan faktanya memunculkan persoalan-persoalan serius. Berbagai regulasi mengatur pengawasan pembangunan dan penyelesaian transaksi rumah susun, belum menjangkau tujuan ideal suatu pembangunan. Disintegrasi regulasi rumah susun, menunjukkan penyelenggaraan urusan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, belum komprehensif dilaksanakan. Permasalahan jual beli rumah susun lebih banyak merugikan...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

D2776

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian