Ditemukan 138 dokumen yang sesuai dengan query
Ahmad Hajar Zunaidi, author
Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP telah mengadopsi mekanisme penyelesaian perkara di luar proses yakni pada Pasal 145 R-KUHP dan Pasal 42 R-KUHAP, sebagai suatu kebijakan pidana (penal policy) untuk menanggulangi peningkatan jumlah perkara yang bersifat ringan yang membebani sistem peradilan pidana dan anggaran negara. Meskipun demikian, masih ada permasalahan utama...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30093
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
I Ketut Hasta Dana, author
Tesis ini membahas tentang penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan undang-undang,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31306
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Iron Fajrul Aslami, author
Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, dan khususnya di Provinsi Banten. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat) di Provinsi Banten, tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat Banten itu sendiri. Pengaruh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T30537
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ivana Rahman, author
Stigma yang diperoleh sebagai akibat dari sistem peradilan pidana, ternyata tidak hanya berdampak negatif terhadap narapidana sendiri tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas yaitu terhadap keluarga narapidana. Perlu adanya suatu upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigma yang ada pada narapidana, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada keluarga maupun dirinya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T30841
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yory Fernando, author
Viktimisasi lanjutan yang dialami korban tindak pidana khususnya dalam perkara penipuan terjadi karena pengambilalihan sudut pandang posisi korban oleh negara yang mengakibatkan terbatasnya peran korban dan menyulitkan korban memperjuangkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana. Terkait hal tersebut sebenarnya Polri telah menerbitkan peraturan yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan korban dalam proses...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Suci Afrimardhani, author
Kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus kekerasan seksual. Child grooming merupakan salah satu jenis kekerasan seksual anak yang melibatkan teknologi berbasis internet untuk menemukan dan berinteraksi dengan ‘calon korban’. Untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual, Pelaku pada umumnya memperkenalkan anak dengan konten-konten...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arianda Lastiur Paulina, author
Skripsi ini membahas mengenai sextortion atau pemerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan konten intim milik korban. Konten intim tersebut didapatkan oleh pelaku dengan berbagai cara, baik itu melalui hubungan konsensual, catfishing, hacking, dan/atau ditemukan konten intim tersebut oleh pelaku. Perbuatan pemerasan sudah diatur dalam peraturan pidana di Indonesia, yaitu KUHP ataupun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arianda Lastiur Paulina, author
Skripsi ini membahas mengenai sextortion atau pemerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan konten intim milik korban. Konten intim tersebut didapatkan oleh pelaku dengan berbagai cara, baik itu melalui hubungan konsensual, catfishing, hacking, dan/atau ditemukan konten intim tersebut oleh pelaku. Perbuatan pemerasan sudah diatur dalam peraturan pidana di Indonesia, yaitu KUHP ataupun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dicky J.H., author
Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice, termasuk bagi para jaksa di Kejari Medan yang sejak dikeluarkannya Perja...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Yohanes Partogi, author
Kesalahan merupakan salah satu unsur terpenting untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika. Tanpa adanya kesalahan kesengajaan/ kelalaian , maka tidak dapat dipidananya seorang terduga kurir narkotika. Namun, pada penerapannya Hakim dalam mengadili seorang kurir narkotika terkadang luput menggali lebih lanjut mengenai bentuk kesalahan dari siterdakwa. Kesalahan ini sangat erat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69729
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
