Hasil Pencarian

Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query

Purba, Sandoro, author

Pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa tanah pada pengadilan negeri Sidikalang yang tidak melibatkan masyarakat hukum adat sebagai Raja Ni Dapot (Raja Tanah) di Bomo desa Laenuaha Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi : analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.11 /Pdt. G/2009/PN-SDK = Lawsuit in dispute settlement land in the court Sidikalang which not involving jural community for Raja Ni Dapot (land lord) in Borno village Laenuaha sub-district Siempatnempu district Dairi : analysis of Sidikalang state court decisions No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK

Penyelesaian sengketa tanah adat pada pengadilan negeri telah kerap dilakukan. Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tanah adat, terutama yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat Batak. Dewasa ini, perkara sengketa tanah adat antara kaum pendatang dan masyarakat hukum adapt Batak yaitu Raja Ni Dapot (Raja Tanah)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S289

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Omar Syarief, author

Kewenangan badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam mengadili gugatan pencabutan izin usaha sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah : studi kasus Buddha Bar Putusan No. 09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST = The authority between civil court and administrative court in prosecuting a lawsuit on the revocation of the tourism business permanent permit as a result of a tort by the government : a case study review No. 09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Skripsi ini membahas mengenai gugatan perbuatan hukum oleh pemerintah yang diajukan melalui mekanisme gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Skripsi ini menggunakan sengketa Buddha Bar sebagai dasar studi. Dalam sengketa tersebut Penggugat meminta pencabutan Izin Tetap Usaha Pariwisata yang pada dasarnya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang pencabutannya hanya bias...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S254

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Erick, author

Tinjauan terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana perkosaan di persidangan (studi kasus putusan PN Tanjung Balai Karimun No. 243/PID.B/2005/PN.TBK)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S23098

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Novel Em Alam, author

Kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas: studi kasus putusan peninjauan kembali perkara Joko Sugiarto Tjandra dan Syahril Sabirin

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22547

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Denny Mochtar Cilah, author

Tinjauan hukum pihak III dalam praperadilan tindak pidana korupsi (studi kasus praperadilan ICW dan IKBLA terhadap kejaksaan Agung R.I.)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22252

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarah Sakinah, author

Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Hibah yang dibuat Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/Pn Blb) = Juridical Implications of Cancellation of Grant Deed Made Based on False Identity (Study Of Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/Pn Blb)

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Frisca Cristi, author

Sita pidana di atas sita perdata (dengan studi kasus Putusan MA No.3233/K/Pdt/1995)

Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik atau penyidik pembantu untuk melakukan tindakan perampasan yatu penyitaan terhadap barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang sedang berada dalam perkara perdata atau pailit dengan syarat barang tersebut temasuk barang yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP. Hal ini dikarenakan...

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007

S22018

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Mahdifa Lazuardi, author

Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Dibuat Di Hadapan PPAT Dalam Proses Balik Nama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pdt.G/2020) = Legal certainty and protection for buying and selling land without being made before a PPAT in the process of transferring names (Study of District Court Decision Number 56/Pdt.G/2020)

Jual beli Tanah di Indonesia masih sering dilakukan dengan menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai proses peralihan tanah berdasarkan jual beli yang harus menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Issabella Marchelina, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Ketidaksesuaian Pembuatan Akta Jual Beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn) = Responsibility of Notaries/PPAT for Discrepancies Making Purchase Deed with the Previous Binding Agreement Sale and Purchase Agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn)

Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nimas Dian Utami, author

Kekuatan alat bukti saksi yang tidak disumpah akibat tidak menganut agama kepercayaan studi kasus putusan No.07/Pdt.G/2009/PN/KNG = The probative value of witness without sworn testimony due not embrace religion study case verdict No.07/Pdt.G/2009/PN/KNG

Seorang saksi, keterangannya untuk dapat dinilai dan dipertimbangan oleh hakim, harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Salah satu syarat formil seorang saksi adalah sebelum memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu yang mana dilakukan menurut aturan agama saksi masing-masing. Namun agama di Indonesia telah dibatasi hanya menjadi Islam, Kristen, Katolik,...

2015

S59014

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian