Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, tetapi juga diwarnai oleh risiko tinggi kecelakaan kerja. Kurang diperhatikannya aspek-aspek Keselamatan Konstruksi (K2) dalam proyek konstruksi dapat memberikan dampak yang buruk bagi sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan penyumbang angka kecelakaan kerja terbesar di dunia. Menurut International Labour Organization (ILO), sektor konstruksi melaporkan sedikitnya 60.000 kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya. Kemudian, di Amerika Serikat dilaporkan bahwa industri konstruksi hanya menyumbang 5% dari tenaga kerja di Amerika Serikat, namun secara tidak proporsional menyumbang 20,2% dari kematian di antara semua industri dari tahun 2003 hingga 2012 (BLS, 2023). Di Indonesia sendiri menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 123.040 kasus dan pada tahun 2022 angka kecelakaan kerja meningkat drastis menjadi 265.334 kasus kecelakaan kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan K2 adalah dengan pemasangan rambu-rambu dan perlengkapan lalu lintas pada proyek konstruksi. Perlengkapan lalu lintas merupakan salah satu komponen yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran biaya SMKK berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.Perlengkapan lalu lintas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap aturan keselamatan kerja, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Namun, kurangnya penerapan perlengkapan lalu lintas dapat meningkatkan risiko kecelakaan, mengakibatkan ketidaknyamanan, kebingungan, dan potensi kesalahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  mempermudah penentuan jumlah kebutuhan perlengkapan lalu lintas pada proyek konstruksi dengan Menyusun sebuah metode perhitungan yang akurat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode delphi atau validasi pakar dan melakukan analisa arsip.  Hasil dari penelitian ini akan disusun menjadi sebuah pedoman perhitungan  kebutuhan peralatan lalu lintas pada proyek konstruksi.

---

The construction sector in Indonesia has an important role in the development of national infrastructure, but it is also characterized by a high risk of work accidents. The lack of attention to Construction Safety ("K2") aspects in construction projects can have a devastating impact on the construction sector. The construction sector is the largest contributor to the number of work accidents in the world. According to the International Labor Organization (ILO), the construction sector reports at least 60,000 fatal accidents occur in the construction sector each year. Then, in the United States it is reported that the construction industry accounts for only 5% of the workforce in the United States, but disproportionately accounts for 20.2% of fatalities among all industries from 2003 to 2012 (BLS, 2023). In Indonesia itself, according to data from BPJS Ketenagakerjaan, the number of work accidents in Indonesia in 2017 reached 123,040 cases and in 2022 the number of work accidents increased dramatically to 265,334 cases of work accidents. One of the efforts to improve K2 is by installing signs and traffic equipment on construction projects.Traffic equipment is one of the components that must be taken into account in the preparation of the SMKK cost budget based on the Minister of PUPR Regulation Number 10 of 2021. This traffic equipment aims to increase workers' awareness and compliance with work safety rules, thereby reducing the risk of work accidents. However, the lack of implementation of traffic equipment can increase the risk of accidents, resulting in inconvenience, confusion, and potential errors. Therefore, this research aims to simplify the determination of the number of traffic equipment needs in construction projects by developing an accurate calculation method. The research method used in this research is the delphi method or expert validation and archival analysis.  The results of this research will be compiled into a guideline for calculating traffic equipment needs in construction projects."

"Dalam proses pengerjaan proyek dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan pengerjaan proyek yang terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung, perubahan desain dan kesalahan perencanaan. Tidak terkecuali juga dalam pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri terdapat permasalahan terkait pencairan anggaran yang dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner kepada pemilik, konsultan pengawas, dan kontraktor yang berpengalaman dalam konstruksi bendungan sehingga didapatkan model percepatan penyelesaian proyek ini. Hasil penelitian ini didapatkan 4 faktor yang mempunyai tingkat kontribusi sangat tinggi dan 6 faktor tingkat kontribusi tinggi yang penyebab menjadi keterlambatan dalam kegiatan konstruksi infrastuktur bendungan X. Strategi percepatan yang digunakan adalah metode crashing dan hasilnya penyelesaian proyek lebih cepat 101 hari dari jadwal pelaksanaan semula dan kinerja pinjaman luar negeri masih behind schedule. Namun konsekuensi dari metode ini adalah terjadi kenaikan biaya konstruksi sebesar Rp 33.666.889.879 atau 2,83% dari biaya konstruksi awal dan kebutuhan biaya tersebut diambilkan dari dana kontijensi proyek.

---

In the process of working on the project, undesirable things can occur such as delays in project work that occur due to various factors such as unfavorable weather conditions, design changes and planning errors. There is also no exception in the implementation of projects with foreign loans, there are problems related to budget disbursement which can result in project delays. This study uses a questionnaire method to owners, supervisory consultants, and experienced contractors in dam construction to obtain a model for accelerating the completion of this project. The results of this study obtained 4 factors that have a very high level of contribution and 6 factors of a high level of contribution that cause delays in the construction of dam X. The acceleration strategy used is the crashing method and the result is that the project completion is 101 days faster than the original implementation schedule and performance foreign loans are behind schedule. However, the consequence of this method is an increase in construction costs of Rp. 33,666,889,879 or 2.83% of the initial construction cost and the required cost is taken from the project contingency fund.."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan lama waktu penalti yang akan diberikan kepada para pengusaha jasa konstruksi yang lalai dalam pelaksanaan SMK3 khususnya untuk kasus kecelakaan berupa kematian, serta untuk memberikan rekomendasi sistem kelembagaan pada kecelakaan kerja yang terkait dengan penalti waktu ditinjau dari beberapa negara untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan metode analisa statistik yaitu analisa statistik interferensial untuk mencari hubungan antara penerapan penalti waktu dengan menurunnya angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi dan analisa deskriptif untuk mencari lama waktu penalti yang dapat diterapkan di Indonesia. Dari hasil penelitian yang akan menjadi usulan terhadap permasalahan angka kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia yaitu ketegasan dalam regulasi dibutuhkan untuk menyadarkan orang atau perusahaan di bidang konstruksi, pendidikan bagi para pekerja di lokasi proyek (pemahaman, perubahan budaya, komunikasi 2 arah), dan sistem penalti waktu yang meliputi lembaga independen yang menginvestigasi kecelakaan kerja di lokasi proyek, reward, dan punishment. Lama waktu penalti yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan hasil wawancara yaitu kecelakaan kerja tanpa menimbulkan kematian akan diberikan suspend selama 5 - 10 hari dan kecelakaan kerja hingga menimbulkan kematian akan diberikan suspend selama 10 - 20 hari. Penelusuran benchmarking terhadap lembaga-lembaga di beberapa negara, seperti: Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Singapura didapatkan rekomendasi bagi lembaga independen yang dibutuhkan di Indonesia. Lembaga independen yang diusulkan untuk dibentuk di Indonesia memiliki kriteria yaitu memiliki tujuan; pembentuk lembaga independen; divisi lembaga; otoritas lembaga; dan memiliki mekanisme yang jelas.

---

This study aims to obtain period of time penalty that will be given to the construction service employers who are negligent in the execution of SMK3, especially for the case of a fatal accident that leads to death. It also aims to provide institutional system recommendations on time penalty for workplace accidents to be applied in Indonesia based on the observation in some countries.

This study used two statistical analysis methods; interferential statistical analysis to find the relationship between the implementation of time penalty and the decreasing number of accidents in the construction field, and descriptive analysis to look for the period of time penalty that can be applied in Indonesia.

From the results of the research that will be proposed as a solution to the problem of construction accidents in Indonesia, it is known that assertiveness in the regulation is needed to make the employers or companies in the field of construction aware, education for workers at the project site (understanding, cultural change, 2-waycommunication), and time penalty system which includes an independent institution that investigates accidents at the project site, reward, and punishment are also considered necessary.

The period of time penalty that can be applied in Indonesia based on interviews is 5-10 days of suspension for accidents that do not lead to death and 10-20 days of suspension for accidents that lead to death. Benchmarking towards institutions in some countries, such as USA, UK, Canada, Australia, and Singapore obtained a recommendation that an independent institution is needed in Indonesia. The independent institution proposed to be set up in Indonesia should have a clear purpose and mechanism, as well as founders, divisions, and authority."