Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku yang berjudul "Anotasi bibliografi rencana pembangunan PLTN di Indonesia" ini ditulis oleh P. M. Laksono,Aris Arif Mundayat, Y. Tri Subagya, dan Y. Widiati Nuraini. Buku ini membahas tentang rencana pembangunan PLTN di Indonesia, ditinjau dari segi ekologi, ekonomi, politik sosio kultural, dan teknis."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun Bibliografi Isue-isue Perempuan di Indonesia dari makalah-makalah hasil Seminar/Lokakarya di Perpustakaan Kalyanamitra disertai dengan anotasi. Selain itu panelitian ini bertujuan memberi gambaran mengenai isue-isue perempuan yang sering dibicarakan dan paling banyak terdapat dalam koleksi Perpustakaan Kalyanamitra. Penelitian ini menggunakan.tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat_sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makalah dengan isue-isue perempuan yang paling banyak terdapat di perpusta_kaan Kalyanamitra adalah mengenai Perempuan dan Pekerjaan yaitu 85 entri atau 0.28% dari seluruh entri yang berjumlah 302. Isue yang paling sering dibicarakan dalam seminar-seminar juga mengenai Perempuan dan Pekerjaan, dibahas tidak hanya dalam seminar khusus mengenai Perempuan dan Pekerjaan tetapi Juga dibahas dalam seminar-seminar lain dengan topik yang berbeda."

"ABSTRAKRencana pembangunan PLTN di Indonesia merupakan isu publik yang menarik untuk diperdebatkan, terutama setelah bencana tsunami yang melanda Jepang yang memicu terjadinya kecelakaan reaktor nuklir di Fukushima. Di satu sisi, PLTN merupakan solusi untuk mengatasi krisis energi listrik di Indonesia, tetapi di sisi lain faktor keselamatan dan kesiapan sumberdaya manusia pengelola PLTN menyebabkan timbulnya penolakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap PLTN dan seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Untuk mempelajari hal tersebut digunakan model logit dengan penerimaan terhadap PLTN sebagai variabel dependen.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari dari data hasil survey yang dilakukan oleh BATAN pada tahun 2011 terhadap 255 responden yang berusia di atas 17 tahun yang tersebar di tiga wilayah, yaitu Jepara, Serang, dan Pontianak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan SDM dalam menguasai iptek nuklir dan tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh positif pada penerimaan masyarakat terhadap PLTN. Sedangkan kepuasan masyarakat terhadap pasokan listrik dari PLN dan pekerjaan responden sebagai pedagang berpengaruh negatif pada penerimaan masyarakat terhadap PLTN. Sementara itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat energi nuklir dan pentingnya penggunaan energi alternatif tidak berpegaruh pada penerimaan masyarakat terhadap PLTN. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena NIMBY bukan merupakan dasar penolakan masyarakat terhadap PLTN.

---

ABSTRACTGovernment’s plan to construct the first nuclear power plant in Indonesia has become a debatable public issue, particularly after tsunami disaster in Japan which caused nuclear accident in Fukushima nuclear power plant. Nuclear power plant is considered as the most feasible solution for electricity crisis in Indonesia, but on the other hand its safety aspect and the availability of qualified human resources to run and manage nuclear power plant have caused many resistances. The purpose of this study is to investigate the factors affecting public acceptance on nuclear power plant and to measure how big the impact is. This study employs a logit model using public acceptance on nuclear power plant as its dependent variable, using a secondary data which is taken from survey which is conducted by BATAN in 2011 to 255 respondents which are older than 17 years old over three areas, i.e. Jepara, Serang, and Pontianak.This study has several findings. First, public trust on human resources capability on nuclear science and technology and the education level of the respondent has a positive impact on public acceptance on nuclear power plant. Second, the satisfaction level of respondent on electricity service provided by PLN and respondent’s occupation as businessman has a negative impact on public acceptance on nuclear power plant. Third, respondent’s perception regarding the benefit of nuclear energy and the needs of alternative energy have no effect on public acceptance on nuclear power plant. Finally, NIMBY fenomena has no correlation with negative public acceptance on nuclear power plant."

"Dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dibutuhkan material baja untuk pembuatan komponen berat maupun material struktur untuk kontruksi sipilnya. Industri nasional diharapkan mampu memasok komponen baja PLTN khususnya untuk kebutuhan komponen non nuklir. Rantai pasok industri baja sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi industri baja dari hulu sampai hilir yang diharapkan dapat mendukung pembangunan PLTN tersebut secara berkelanjutan. Jenis baja yang dibutuhkan dalam konstruksi PLTN adalah baja struktur, lebar, pelat baja, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi rantai pasok industri baja dari industri hulu sampai hilir sehingga dapat melihat kemampuan industri nasional dalam memasok kebutuhan baja untuk pembangunan PLTN. Metodologi yang digunakan adalah kajian literatur dan survei industri dengan cara purposive sampling test yakni mengirimkan kuesioner dan melakukan kunjungan teknis ke industri yang dianggap berpotensi memasok komponen baja untuk konstruksi PLTN. Dari hasil analisis terhadap kuesioner dan survei telah diperoleh industri baja Indonesia yang mampu memasok baja untuk bahan konstruksi PLTN non nuklir, yaitu PT. Krakatau Steel, PT. Gunung Steel Group (PT. Gunung Garuda dan PT. Gunung Raja Paksi),PT. Cilegon Fabricators, dan PT. Ometraco Arya Samanta. Sedangkan bahan baja untuk komponen utama dengan grade nuklir, seperti bahan baja untuk bejana reaktor, dan bejana tekan, industri baja indonesia belum mampu memasoknya, karena belum memenuhi persyaratan spesifikasi, kode dan standar grade nuklir. Oleh karena itu, industri baja indonesia harus meningkatkan kemampuan, baik dalam pengolahan bahan baku dan kemampuan fabrikasi agar dapat memenuhi persyaratan tersebut. "

"Masyarakat seringkali menghubungkan teknologi nuklir dengan senjata nuklir terutama bom atom. Oleh karena itu maka aplikasi teknologi nuklir cenderung menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Pihak yang pro terhadap teknologi nuklir menganggap babwa penolakan masyarakat terhadap teknologi ini semata-mata karena kurangnya pengetahuan mengenai tekriologi nukliritu sendiri. Apabila kita membicaraka mengenai tingkat pengetahuan masyarakat maka tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai keberadaan media massa sebagai sumber informasi yang cukup dominan dalam menyebarkan infommsi dan pengetahuan dibandiugkan saluran saluran komunikasi lainnya. Oleh karena itu penting untuk meneliti kecendenmgan peliputanmedia mengenai masalah-masalah yang sifatnya mengdung unsur kontroversial.Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecenderungan keseimbangan peliputan surat kahar dalam kaitan perkembangan kontroversii rencana pembangunan PL TN di daenth Gunung Muria. Penelitim1 ini bertujuan untuk membuktikan adanya ketidakseimbangan liputan surat. kabar terhadap pemyataan sumber berita, fokuss berita, dan berit:a titik berat liputan beriia atas kegiatan atau pembicaraan seputar kontroversi PLTN Muria."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."