Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Israel pada masa pemerintahan Yitzhak Rabin yang kedua (1992-1995) cukup menarik untuk diamati karena selama tiga tahun masa pemerintahan tersebut Israel banyak mengeluarkan kebijakan yang cukup kondusif bagi perdamaian di Timur Tengah. Salah satu kebijakan Israel tersebut adalah kesediaannya mengadakan perundingan damai secara Iangsung dengan PLO, organisasi yang selama ini dipandangnya sebagai organisasi teroris. Perundingan ini menghasilkan Declaration of Principles (DoP) yang ditandatangani di Washington DC, AS pada ianggal 13 September 1993, Masyarakat dunia berharap DoP dapat menjadi latigkah awal bagi peayelesatan konflik Israel-Palestina secara menyeluruh. Poin penting dari DoP adalah kesediaan Israel memberi otonomi kepada Otoritas Palestina di Jalur Gaza dan kota Jericho. Otonomi ini juga akan diberlakukan di wilayah-wilayah Tepi Barat lainnya. Berdasarkan pada teori kebijakan luar negeri yang mengatakan bahwa faktor pemimpin sangat berperan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (foreign policy decision making), maka permasalahan utama yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor infernal dan ekstemal apa saja yang telah mendorong Yitzhak Rabin sehingga pada masa pemerintahannya yang kedua dia banyak mengeluarkan kebijakan yang cukup kondusif bagi perdamaian di Timur Tengah khususnya dalam konteks penyelesaian konflik Israel-Palestina. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis case studies. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisa dengan metode hermeneutic interpretative. Dalam penelitian studi hubungan intemasional dikenal tiga tingkatan analisa yaitu reduksionis, korelasionis, dan induksionis. Dalam penelitian ini, tingkat analisa yang dipakai adalah tingkat analisa reduksionis. Dan data-data yang ada, dapat diketahui bahwa terdapat empat faktor penting yang mendorong Yitzhak Rabin memberikan konsesi otonomi kepada pihak Palestina yang merupakan bagian dari kebijakan pro perdamaiannya, yaitu: faktor prinsip tanah untuk perdamaian (land for peace); faktor adanya keiiiginan untuk menjaga kernumian Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis; faktor keamanan; dan dukungan publik Israel."

"Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada 28 September 2000 menimbulkan gelombang kekerasan Israel-Palestina. Peristiwa tersebut mendorong munculnya gerakan perlawanan Intifadah II yang lebih dikenal dengan sebutan "Intifadah Al-Aqsa". Meskipun terjadi gelombang kekerasan dan memunculkan gerakan Intifadah Al Aqsa, Sharon justru mencapai puncak karirnya dengan menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilu 6 Pebruari 2001.Selama masa pemerintahannya, Sharon tidak melanjutkan proses perundingan damai dengan Palestina, sebagaimana yang pernah diupayakan perdana menteri sebelumnya, sejak Yitzhak Rabin hingga Ehud Barak. Kebijakan politik luar negerinya dalam menghadapi Palestina bersifat unilateral dan menggunakan kekerasan militer (use of force). Tetapi, dalam pemilu yang dipercepat pada 28 Januari 2003, Sharon kembali mengalahkan kandidat Partai Buruh dalam perebutan jabatan perdana menteri.Kebijakan unilateral dan penggunaan kekerasan militer yang dilakukan PM Ariel Sharon didukung setidaknya oleh lima faktor, yaitu: pertama, ideologi Zionisme yang mematok target mendapatkan "Eretz Yisrael" dengan Yerusalem sebagai ibukota abadi dan tak terbagi. Kedua, adanya tekanan politik domestik dengan kecendrungan menguatnya kelompok kanan dan bangkitnya fundamentalisme Zionis Yahudi yang tidak menghendaki pemberian konsesi apapun bagi Palestina, termasuk tanah yang diduduki pada perang 1967. Ketiga, adalah efek kampanye "Global War against Terrorism". Kampanye yang dikumandangkan oleh Presiden AS, George W. Bush menjadi legitimasi dan pembenaran yang lebih kuat bagi Israel untuk melakukan tindakan unilateral dan "use of force". Keempat, merupakan faktor politik strategis Israel untuk meningkatkan bargaining politik, dan melemahkan posisi politik Palestina. Dan, faktor kelima adalah adanya hambatan psikologis antara Ariel Sharon dengan Yasser Arafat yang sejak lama terlibat dalam permusuhan politik."

"Kehidupan tanpa tanah air (diaspora) bagi bangsa Yahudi adalah kehidupan yang menyakitkan di mana mereka diburu dan dimusnahkan. Kemudian mereka melarikan diri dari ketidakberdayaan ini. Mereka bermigrasi ke Palestina yang merupakan wilayah yang ribuan tahun lamanya telah didiami oleh bangsa Palestina. Migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina juga tidak lepas dari pengaruh nasionalisme yang mencuat pada abad ke-19. Bangsa Yahudi ingin mempertahankan bahasa dan tradisi mereka. Pada mulanya, intensitas migrasi Yahudi ke Palestina sangat rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan migrasi Yahudi, elite Zionis mengemas taktik mereka dengan memanfaatkan sentimen keagamaan, selain pada saat yang sama migrasi itu juga ditopang oleh keberadaan Inggris selaku pemegang mandat atas Palestina Inggris melegalkan Deklarasi Balfour tahun 1917 yang membuka jalan bagi terjadinya migrasi Yahudi ke Palestina. Mulai saat itu migrasi Yahudi ke Palestina kian meningkat. Migrasi bangsa Yahudi ke Palestina lama-kelamaan menimbulkan reaksi dari bangsa Palestina dan bangsa Arab lainnya sebagai pribumi. Lalu terjadilah konflik Yahudi-Arab mulai tahun 1929 dan mencapai puncaknya tahun 1937. Saat itu orang Arab melakukan protes secara besar-besaran dengan menentang para imigran Yahudi. Inilah aksi yang oleh pemerintah Inggris disebut dengan istilah Arab Rebellion (Pemberontakan Arab). Dalam aksi itu orang Arab dipimpin oleh Alvin Hussein. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas. Saat usianya baru 21 tahun ia terpilih menjadi mufti (pemimpin) Yerusalem, yang tugas utamanya ialah menjaga kesucian masjid Al Aqsa. Saat itu, kota suci Yerusalem yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa diperebutkan bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Untuk meredam reaksi bangsa Arab, pemerintah Inggris kemudian bertindak tegas dengan membunuh dan melukai ratusan orang Arab. Sejak peristiwa itu, kebencian yang muncul dalam konflik Israel-Palestina bukan hanya kebencian antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi saja, tapi juga kebencian antara bangsa Arab dengan pemerintah Inggris."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS dalam konflik Israel-Palestina khususnya pada saat masa Presiden Bush, serta menjelaskan faktor-faktor eksternal dan internal AS yang berubah dan tidak dapat diabaikan pada saat itu sehingga membuat AS melakukan adaptasi dalam perilakunya. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah perilaku kebijakan AS sebagai satu-satunya negara yang mengalami perubahan secara signifikan dalam doktrin dan kebijakan luar negerinya setelah peristiwa serangan teroris tanggal 11 September 2001.Adaptasi perilaku AS, merupakan respon AS terhadap perkembangan di lingkungan eksternalnya yaitu peningkatan eskalasi konflik di wilayah pendudukan di Palestina, adanya tekanan dari negara-negara asing termasuk dari negara-negara yang merupakan "sekutu dekat" AS di kawasan serta strategi ofensif yang dijalankan oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon sejak tahun 2001. Di samping itu, adaptasi perilaku AS tersebut juga merupakan respon AS atas perkembangan di lingkungan internalnya yaitu adanya keprihatinan anggota Kongres/Senat serta publik domestik AS, adanya kekhawatiran kehilangan momentum positif proses perdamaian di Timur Tengah serta adanya kekhawatiran menurunnya koalisi global anti terorisme di kalangan Pemerintah AS.Pembahasan mengenai permasalahan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran sebagai alat analitis.Dengan menggunakan pendapat Rosenau yang mengaitkan antara tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan respon terhadap aksi dari lingkungan eksternal dan internal serta penjelasan bahwa kebijakan luar negeri perlu dipikirkan sebagai suatu proses adaptif, pendekatan sistem politik David Easton, Mochtar Mas'oed dan Hoisti mengenai komponen kebijakan luar negeri serta teori yang dikemukakan Howard Lentner bahwa dalam mencapai tujuan politik luar negerinya, suatu negara mengalami serangkaian penyesuaian yang tetap yang terjadi di dalam negara maupun antara negara dengan situasi yang dihadapi, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini adalah adaptasi perilaku AS diwujudkan dalam beberapa penyesuaian kebijakan luar negeri AS mengenai konflik Israel-Palestina, yang mencapai puncaknya pada peluncuran roadmap pembentukan dua negara sebagai penyelesaian terhadap konflik Israel-Palestina pada tanggal 30 April 2003. Dalam roadmap disebutkan bahwa realisasi pengakhiran konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai dengan penghentian kekerasan dan tindakan terorisme, dengan pemimpin Palestina yang mampu secara tegas mengambil tindakan melawan tindakan teror dan mampu untuk membangun demokrasi berdasarkan toleransi dan kemerdekaan, kesediaan Israel untuk melakukan apa yang diperlukan bagi berdirinya negara Palestina dan diterimanya oleh kedua pihak suatu wilayah pemukiman sebagaimana telah diatur dalam roadmap tersebut.Peluncuran roadmap perdamaian merupakan wujud adaptasi kebijakan Presiden Bush pada tingkat perilakulaksi dalam konflik Israel-Palestina, dimana sebelumnya Presiden Bush selalu menolak thrill tangan langsung untuk menggerakkan proses perdamaian. Presiden Bush kini mengulurkan tangannya langsung dengan meletakkan kapasitas dan pengaruh AS untuk membuka kembali solusi politik yang selama lebih dari dua tahun tertutup rapat."

"Skripsi ini mengkaji wacana berita konflik Israel-Palestina dalam surat kabar Kompas dan Media Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengetahui sekaligus membandingkan pandangan, keberpihakan, dan strategi wacana kedua surat kabar (Kompas dan Media Indonesia). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa metode analisis wacana kritis yang diterapkan oleh Norman Fairclough, yang menitikberatkan analisis pada analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial budaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan keberpihakan dan strategi wacana antara Kompas dan Media Indonesia yang termanifestasi ke dalam bentuk-bentuk kebahasaan di dalam teks berita.

---

This research is about the critical discourse analysis of news discourse (about conflict Israel-Palestine) in the national newspapers, Kompas and Media Indonesia. The purpose of this study is to understand the worldview of Kompas and Media Indonesia about conflict Israel-Palestine or crisis in Gaza, and to compare the discourse strategy that they use to indicate implicitly their view in the text. This research uses qualitative method, that is the critical discourse analysis method proposed by Norman Fairclough. The result indicates that there is difference view and discourse strategy between Kompas and Media Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi wacana konflik Israel-Palestina pada media Indonesia berbahasa Inggris: Jakartapost dan Jakartaglobe. Dengan menggunakan metode kualititatif dan teori analisis wacana Van Dijk, penulis menganalisis satu artikel masing-masing dari kedua media. Analisis ini terbagi atas beberapa bagian; teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang terbentuk dalam artikel.Penulis menemukan bahwa kedua media mengkonstruksikan wacana konflik Israel-Palestina serupa dalam segi teks, namun keduanya menciptakan kognisi sosial dan konteks sosial yang berbeda. Hasil penelitian ini mengilustrasikan bahwa Jakartapost dan Jakartaglobe berbeda secara signifikan dalam membentuk kognisi dan konteks sosial.

---

This study aims to disclose the discourse construction of Israel-Palestine conflict in Indonesian English-written media: Jakartapost and Jakartaglobe. Using the qualitative method and Van Dijk‟s discourse analysis, the author analyzed one article taken from each media. The analysis constituted into several sections; the text, social cognition, and social context built within the text.The author found that both Indonesia English-written media construct the discourse of Israel-Palestine conflict similarly in text, yet they create different social cognition and social context within the text. The result of the study illustrates that Jakartapost and Jakartaglobe contain noteworthy differences in shaping social cognition and social context."