Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakDengan penduduk 240 juta jiwa, Indonesia merupakan pengguna teknologi dan komunikasi internet lima besar di dunia melalui sosial media. Namun demikian, posisi perempuan masih tertinggal jauh daripada laki-laki dalam hal akses, kompetensi, dan keterampilan dalam teknologi dan internet. Jurang yang paling tinggi dialami oleh perempuan di daerah pedesaan yang tidak terjangkau teknologi dan internet. Mobile internet dalam bentuk smartphone merupakan salah satu solusi bagi perempuan untuk mendapatkan akses internet. Mobile internet menjamin kebutuhan dan akses perempuan terhadap teknologi informasi dan internet karena dia menjamin: privasi perempuan, fleksibilitas, dan berbiaya sangat murah dibandingkan dengan PC"

"Dengan penduduk 240 juta jiwa, Indonesia merupakan pengguna teknologi dan komunikasi internet lima besar didunia melalui sosial media. namun demikian, posisi perempuan masih tertinggal jauh daripada laki-laki dalam hal akses, kompetensi, dan keterampilan dalam teknologi dan internet. jurang yang paling tinggi dialami oleh perempuan didaerah pedesaan yang tidak terjangkau teknologi dan internet. Mobile Internet dalam bentuk smartphone merupakan salah satu solusi bagi perempuan untuk mendapatkan akses internet. mobile Internet menjamin kebutuhan dan akses perempuan terhadap teknologi informasi dan internet karena dia menjamin : privasi perempuan, fleksibilitas, dan berbiaya sangat murah dibandingkan dengan PC."

"dengan penduduk 240 juta jiwa, Indonesia merupakan pengguna teknologi dan komunikasi internet lima besar didunia melalui sosial media. namu demikian, posisi perempuan masih tertinggal jauh daripada laki-laki dalam hal akses, kompetensi, dan keterampilan dalam teknologi dan internet. jurang yang paling tinggi dialami oleh perempuan didaerah pedesaan yang tidak terjangkau teknologi dan internet. Mobile Internet dalam bentuk smartphone merupakan salah satu solusi bagi perempuan untuk mendapatkan akses internet. mobile Internet menjamin kebutuhan dan akses perempuan terhadap teknologi informasi dan internet karena dia menjamin : privasi perempuan, fleksibelitas, dan berbiaya sangat murah dibandingkan dengan PC."

"Ketidaksetaraan telah menjadi salah satu masalah utama dan topik yang paling banyak diteliti dalam ekonomi. Namun, relatif sedikit studi yang menganalisis hubungan antara akses TIK dan ketimpangan pengeluaran di Indonesia dan memecahnya menjadi pengeluaran makanan dan non-makanan. Ini merupakan kesenjangan penting dalam literatur mengingat semakin pentingnya TIK dalam aktivitas sehari-hari orang yang dapat mempengaruhi pengeluaran. Studi ini menambah literatur dengan menganalisis apakah TIK menambah kekhawatiran meningkatnya ketidaksetaraan atau membantu mengurangi ketidaksetaraan pengeluaran tidak hanya dengan melihat total komponen pengeluaran tetapi juga komponen makanan dan non-makanan. Kami menggunakan survei nasional sosial ekonomi Indonesia SUSENAS dan BPS 2012-2018. Menggunakan regresi data panel dengan model efek tetap, kami dapat menemukan bahwa penetrasi internet secara signifikan mengurangi ketimpangan total dan non-makanan dan meningkatkan ketidaksetaraan makanan. Kepemilikan desktop atau laptop ditemukan untuk meningkatkan ketimpangan total dan non-pangan sehubungan dengan ketidaksetaraan makanan menjadi tidak signifikan. Selain itu, efek interaksi terhadap pencapaian pendidikan ditemukan signifikan - menyiratkan pentingnya pendidikan sebagai faktor pengkondisian yang mempengaruhi hubungan antara TIK dan jenis ketidaksetaraan

---

Inequality has been one of the key issues and most researched topic in economics. However, relatively few studies analyze relation between access of ICT and expenditure inequality in Indonesia and disintegrate it to food and non-food expenditure. This represents an important gap in the literature considering the everincreasing importance of ICT in people’s daily activity that may affect expenditure.

This study adds to literature by analyzing whether ICT adds to growing concern of rise of inequality or help to decrease expenditure inequality not only by looking at total expenditure components but also the food and non-food components. We use Indonesia socio-economic national survey SUSENAS and BPS of 2012-2018. Using panel data regression with fixed effect model, we are able to find that internet penetration to significantly decrease total and non-food inequality and increase food inequality. Desktop or laptop ownership is found to increase total and non-food

inequality with relation to food inequality to be insignificant. In addition, the interaction effects towards education attainment is found to be significant – implying the importance of education as conditioning factors that affect relation between ICT and types of inequalities."

"Kapasitas teknologi yang terus berkembang dan dapat menggantikan profesi saat ini di pasartenaga kerja telah menjadi perhatian utama masyarakat, terutama bagi mereka yang berprofesisebagai auditor karena teknologi ini berdampak pada metode analisis dan manajemen data yangmerupakan bagian dari prosedur dalam ruang lingkup profesi auditor. Esai ini berisikangagasan tentang bagaimana pasar tenaga kerja yang berubah dan teknologi bayang berkembangmemengaruhi prospek profesi audit

---

The capacity of futuristic technologies to transform labour markets and replace current

professions has been a major concern for employees, especially those who work in audit

assurance services since these technologies impacted the traditional method of analysis

conducting and data management as part of the procedures in their profession. This essay

advances the ideas about how the changing labour markets and new technologies affect the

prospect of the audit profession."

"Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi upaya pembaharuan di bidang hukum. Pembaharuan hukum terhadap perkembangan teknologi informasi ini merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum yang futuristis. Dengan demikian, pembaharuan hukum ini tidak saja dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru (legal substance). Akan tetapi, pembaruan terhadap penegakan hukum atas berbagai peraturan perundang-undangan yang melingkupinya harus didukung juga dengan instrumentasi dalam penegakan hukum atau infrastruktur penegakan hukum, yang mana dalam hal ini adalah teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi sebagai pendukung penegakan hukum pada sistem peradilan pidana ini, yaitu: Peradilan Elektronik (e-Court). Namun, penerapan e-Court sebagai salah satu cara mewujudkan integrated judiciary (peradilan terintegrasi) pada sistem peradilan pidana Indonesia tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti: Pertama, petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri (inperson) dengan orang yang dipanggil. Sedangkan di dalam praktik persidangan secara elektronik, pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik; dan Kedua, keharusan sidang pengadilan dilakukan di gedung pengadilan dalam ruang persidangan. Akan tetapi dalam persidangan elektronik, para pihak di ruang sidang yang berbeda-beda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan e-Court sebagai peradilan terintegrasi pada sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bentuk peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka, e-Court perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan secara elektronik.

---

The development of information technology has had a huge impact on reform efforts in the legal field. Legal reform on the development of information technology is one form of futuristic legal reforms. Therefore, this legal reform is not only carried out by forming new laws and regulations (legal substance). However, the reform of law enforcement on various laws and regulations that cover it must also be supported by instrumentation in law enforcement or law enforcement infrastructure, which in this case is information technology. The application of information technology as a subsidiary for law enforcement in this criminal court system, is called Electronic Court (e-Court). However, the application of e-Court as a means of realizing an integrated judiciary in the Indonesia criminal court system is not known in the Criminal Procedure Code (KUHAP), such as: First, officers who carry out summons must meet in person (inperson) with the person on call. Meanwhile, in the practice of an electronic trial, summons are made through an electronic domicile; and Second, the requirement to carry out court proceedings at the court building in the courtroom. Nevertheless, in an electronic trial, the parties in the courtroom are different. The method used in this research is normative legal research with a conceptual approach, a statute approach and a comparative approach. The results showed that the application of e-Court as an integrated judiciary in the Indonesian criminal court system is a form of court that is simple, fast, and low cost. Thus, e-Court needs to be regulated in the Draft Criminal Procedure Code, the Law on General Courts, and other Judicial Laws that require an electronic trial mechanism."