Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan baik pada internal Kementerian Dalam Negeri maupun pada Pemerintah Daerah. Selama 5 tahun terakhir, jumlah temuan kerugian negara dari pemeriksa eksternal tidak menurun secara konsisten, indeks reformasi birokrasi tidak tercapai, hasil survey dari lembaga eksternal menunjukkan nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri rendah, serta masih ditemukan permasalahan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal maka dibutuhkan strategi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana strategi peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui analisis faktor internal dan eksternal organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dan menggunakan konsep SWOT untuk mendapatkan skor IFAS dan EFAS serta AHP untuk menentukan prioritas strategi yang dihasilkan dari SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang paling realistis dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah APIP, dan yang harus diprioritaskan adalah agar APIP yang telah memiliki sertifikasi pengawasan menguasai perkembangan tekhnologi informasi dengan memanfaatkan dukungan dan kerjasama dari lembaga dan sistem dari Kementerian/Lembaga lain.

---

The Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs plays an important role in both internal Ministry of Home Affairs oversight and local government oversight. APIP's role as an assurance and consulting partner is in high demand among stakeholders, as there are no findings of state losses from external examiners, the Bureaucratic Reform index is achieved, the public satisfaction index for the performance of the Ministry of Home Affairs rises, and no legal problems are discovered in the implementation of local government. The high stakeholder demand for improved internal supervisor performance necessitates the implementation of the appropriate strategy. Thus, the research question can be formulated as follows: How is the strategy for improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Internal Affairs through an analysis of internal and external organizational factors? This study employs a post-positivism approach, utilizing the concept of SWOT to obtain IFAS, EFAS, and AHP scores in order to determine the priorities of strategies resulting from SWOT. The analysis results show that APIP is the most realistic actor in improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs, and what must be prioritized is that APIP that has been certified for supervision masters the development of information technology by leveraging support and cooperation from institutions and systems from other Ministries/Institutions."

"ABSTRAKPemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia yang harus senantiasa tersedia setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, stabilisasi harga bahan pokok di Indonesia belum sepenuhnya tercapai, dimana rata-rata koefisien variasi (KV) harga pada beberapa komoditas bahan pokok misalnya daging ayam, bawang merah, dan cabai masih melewati KV wajar. Salah satu faktor penyebab fluktuasi harga bahan pokok di Indonesia adalah faktor distribusi barang, misalnya infrastruktur distribusi yang belum memadai, rantai distribusi yang panjang, biaya distribusi tinggi, serta data pasokan dan permintaan barang yang belum terpantau.Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan pengembangan sistem logistik nasional berdasarkan konsep supply chain management (SCM), dengan membangun fasilitas Pusat Distribusi di daerah. Untuk mendukung penerapan program tersebut, diperlukan strategi penerapan dan dukungan sistem informasi yang handal agar mampu mencapai tujuan program tersebut yaitu menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta mengurangi disparitas harga antar daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan soft system methodology (SSM) dalam menyusun model dan strategi penerapan sistem informasi Pusat Distribusi. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan model kebutuhan fungsional sistem informasi Pusat Distribusi yang digambarkan dalam use case diagram serta 18 strategi penerapan sistem informasi logistik.

---

ABSTRACT

The right to food is a fundamental right of every people that should be available every time, safe, have certain quality, nutritious and various with affordable price. But in fact, the price stabilization of staple food in Indonesia have not been fully achieved, where the average of coefficient of variation (CV) of some staple food items, exceed the reasonable CV (more than 9 percents). Distribution of goods is one of the main factors which cause price fluctuations on the staple food in Indonesia, such as inadequate distribution infrastructure, long distribution channel, high distribution costs, and also unmonitored data of supply and demand.

To overcome these problems, the government made a policy on national logistics system development based on the concept of supply chain management (SCM). It was manifested by constructing distribution center facility in the region. The implementation strategy and reliable information system was needed to support the system implementation. It has the aim to be able to ensure the prices stability and availability of the staple foods, and also to reduce the price disparity between regions. This research uses soft system methodology (SSM) approach to develop information system models and the implementation strategy. Results from this research are design of information system model which is described in use case diagram and 18 activities for implementation strategies of logistics system."