Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu aspek yang memprihatinkan dari buruknya standar kesehatan adalah kurangnya perhatian terhadap ibu hamil. Gambaran ini dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu, komplikasi dan kecacatan karena melahirkan. Dari data kesehatan di Indonesia pada tahun 1999 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia adalah tertinggi di negara-negara ASEAN. Pengalaman negara lain yang sejajar dengan Indonesia seperti Srilangka, Thailand dan Malaysia terhadap penurunan kematian ibu dan bayi yang signifikan adalah dengan meningkatkan akses pelayanan ibu dan anak secara Cuma-Cuma di fasilitas pelayanan kesehatan.Gambaran akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan masih belum baik, hal ini terlihat dan angka persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 47.4%, dan tingginya (72%) pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah penduduk, serta besarnya angka persalinan yang ditolong oleh dukun masih sekitar 44%. Kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan di Lampung Tengah dapat dipahami, dengan rnemperhatikan tingkat kemampuan ekonomi penduduk yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain pemerintah belum terlihat membantu pada upaya alokasi pendanaan akses pelayanan KIA, kecuali melalui program JPSBK bagi keluarga miskin yang juga masih diragukan kelestariannya (sustainable).Penelitian ini terbatas pada analisis pendanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2003. Waktu penelitian pada bulan April sampai Juni 2004 dengan menggunakan data sekunder dari Susenas, SKR1, dan SDKI serta data primer tentang tarif pelayanan kesehalan ibu dan anak di Lampung Tengah tahun 2004. Penelitian merupakan studi kualitatif yang bersifat eksploratif dan rancangan studi yang digunakan adalah metode operation research. Studi menggunakan pendekatan analisis ekonomi untuk melihat kebutuhan pendanaan pelayanan KIA dan alternatifnya dimasa yang akan datang yang memungkinkan Pemda mampu melakukan intervensi.Dari berbagai alternatif tempat pelayanan KIA dikaitkan dengan beban pendanaan yang harus disediakan, maka tempat pelayanan yang paling efektif dan komprehensif adalah Puskesmas dengan tarif unit cost yang sudah memperhitungkan biaya peningkatan mutu dan kapasitas pelayanan. Bidan di desa juga terlihat efektif terulama dalam menjangkau pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kehamilan (ANC).Apabila puskesmas sebagai pilihan tempat pelayanan KIA, maka untuk mendanai penduduk miskin dan kurang mampu pada tahun 2004 Pemda perlu menyediakan alokasi dana sekitar Rp 18.900.097 987,-. Jika seluruh penduduk sebagai target yang harus dilayani maka Pemda perlu menyediakan dana sekitar Rp 19.286.043.250.Beberapa keuntungan bagi Pemda akibat penyediaan dana pelayanan KIA yaitu, pertama akan segera menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi, kedua Pemda mendapat respons positif terutama dari masyarakal sehingga akan meningkatkan bargaining position secara polilis, ketiga Pemda mulai mempersiapkan mutu SDM yang berkualitas untuk jangka panjang sehingga pada gilirannya akan meningkatkan HDI kabupaten Lampung Tengah.Beberapa pilihan dapat dilakukan Pemda dalam upaya pendanaan KIA yaitu, pertama membagi beban pendanaan dengan pemerintah pusat. kedua mendorong pemerintah segera membuat dan menetapkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis sosial, dan ketiga melakukan kajian untuk memungkinkan terbentuknya sistem pembiayaan kesehatan dan kelembagaannya di daerah tingkat kabupaten.Daftar bacaan : 58 ( 1981 - 2003)

---

Health Financing Requirements of Mother and Child Health Services in Central District of Lampung on 2003 Year One of aspect have concerning obsolesce of the health status arc the lack of attention for women pregnants. It's was describe that as highest of maternal mortality rate, and bear with handicap. Data of health in Indonesia at 1999 was indicated that maternal mortality and child mortality of Indonesia is highest among ASEAN nations. Lesson learned with as other similar state as Indonesia like Srilangka, Thailand And Malaysia had decreased MMR and IMR which significant by improving access to the health services without charges. This one important come of the facts for insufficient health services access.

Access to the heath services by mother and child is still worse, its can be seen from number birth by professional birth it's just 47.4%, in the other side number of birth by birth attendance still 44%. Many people (72%) was beared at they own home. Insufficient of access to the health services in Central District of Lampung is perceivable when have understand about economic disabilities. Most of people have life above the poverty line. By the way the Government not yet have been assist an effort to financing allocation for accessing mother and child services, excepted had through fund of the JPSBK program for impecunious family, it's also hang in doubt for continuing.

This research was limited just to financing analyze of the mother and child health services in Central District of Lampung 2003 year. The study conducted between April to June 2004 by using secondary data from Susenas, SKRT, and SDKI. Besides that the primary data have put from tariff of several health services on 2004 year. The Research are qualitative study having present of explorative study and used method by operation research. The study use by the economic analysis to predict finance requirements of mother and child services, and had assumed forecast of several alternative founding as able as conduct of the Local government intervention.

Of the various the mother and child health services was related by a financing which must be provided, the most comprehensive and effective service place are Puskesmas with a consider have been improve of quality and capacities. Village of midwife is also have consider most effective, especially to reach the family planning and antenatal cares.

While the puskesmas was appoint of mother and child services, for the fund of impecunious resident at the year 2004 the Local government most require be prepared the fund allocation about Rp 18.900.097 987,-. If include all of people at the Local government must be prepared the fund about Rp 19.286.043.250,-.

There are some advantage for Local government gain of health services financing of mother and child, the first will immediately degrade the number of morbidities and IMR, MMR, second the Local government will get the positive response especially from society so will gain increase bargaining positions of political scene, third the Local government have begin prepare to increase the human resources quality in the long distance so that will improve the human development index.

There are some choices could be done by Local government for an effort the mother and child financing, first divide the financing burden with the central government, second push the government immediately make and specify the financing health system base on social scene, and third be conduct the appropriate study of probable health financing system in district.

References : 58 (1981 - 2003)"

"Kebijakan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 494/menkes/SK/IV/2010 tentang Penyaluran dana BOK kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk pembangunan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna percepatan tercapainya MDGs Bidang Kesehatan. Tujuan kajian untuk memberikan rekomendasi kebijakan BOK dalam pencapaian program kesehatan ibu dan anak. Metode: Kajian data sekunder profil kesehatan kabupaten tahun 2009-2011 dan data primer focus group discussion (FGD) dengan mengundang pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten dan beberapa puskesmas serta staf pengelola BOK dari pemda. Hasil: Penurunan angka kematian ibu dan bayi masih lamban dan kasus gizi kurang makin meningkat dari hasil review data profil 3 Kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah kurang komitmen dalam menyusun strategi prioritas program kesehatan ibu dan anak dalam bentuk rencana inovasi aksi daerah. Kegiatan preventif promotif BOK kurang pengawasan dan kontrol pertanggungjawaban terutama pada puskesmas yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Pertanggungjawaban keuangan kurang tepat program dan sasaran, mengingat data pencapaian kesehatan ibu dan anak cakupan KN1-KN4 naik pada tahun 2010, namun kemudian turun kembali pada tahun 2011. Kesimpulan: Perlu upaya evaluasi dan monitoring pemanfaatan dana BOK sesuai peruntukan, supervisi kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maupun oleh toko masyarakat setempat. Prioritas monitoring pada puskesmas di daerah sulit dengan AKI dan AKB tinggi. Saran: Perlu pendampingan dan pembinaan rutin dan berkala berupa bimbingan terknis terkait pemanfaatan BOK."

"Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu."