Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib.Tesis ini berupaya menganalisa bagaimana arah pembangunan hukum di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini. Pembangunan hukum menyangkut pembangunan stuktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perlu dipahami dalam tesis ini yang di maksud sebagai pembangunan hukum adalah substansi hukum.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiasn yuridis normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam pembangunan hukum dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan kebijakan publik. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa arah pembangunan hukum dan implementasi dalam pengaturan hukum daerah Kabupaten Poso.Berdasarkan analisis, pembangunan hukum di kabupaten poso telah sesuai dengan asas kebijakan publik dan mengarah pada pembangunan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga disimpulkan bahwa implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini cukup baik, dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum daerah yang menunjang rencana pembangunan di kabupaten Poso.

---

With the implementation of regional autonomy in Indonesia, local governments have considerable authority in implementing regional development. The authority to implement the regional development should be aligned with the development of law in regions. The local and regent regulations as local laws are means for umbrella to the regional development in order to remain harmonious and orderly.

This research tried to analyze the development of law in Poso regency based on the principle of public policy. Besides, this research also analyzed the implementation of arrangement of law related to current development in Poso regency. The development of law involves development of law structure, law substance, and law culture. It needs to be understood that in this thesis, what is meant as development of law refers to law substance.

The writer used juridical normative research method with an emphasis on the study application of rules and norms in the development of law and various literature relevant to development problems and public policy. Another method used to answer the problems was by describing and analyzing the development of law and the implementation of arrangement of law in Poso regency.

Based on the analysis, the development of law in Poso regency has been in accordance with the public policy and led to the development of security and order, economic development, and development of people's welfare. With the release of a variety of local laws that supported the development plans in Poso regency, it was concluded that the implementation of arrangement of law regarding development in Poso regency is currently quite satisfied."

"It is necessary to formulate spatial policy and strategy in cross-border area in east Nusa Tenggara, in order to manage resources and capability to increase the quality of life,to conserve the function of environment,and to achieve security....."

"Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 8,3 juta jiwa dengan titik berat kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memiliki misi mewujudkan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipasif, berahlak, sejahtera dan berbudaya, dalam Iingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota, menegakkan supremasi hukum serta melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.Dalam rangka mewujudkan fungsi pembangunan kewilayahan dan strategi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam model perencanaan pembangunan melalui Forum Pengkajian Perencanaan Tahunan yang Iangsung diimplementasikan di masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya untuk selanjutnya memasuki proses penyusunan dan pengesahan APBD di tingkat propinsi melalui mekanisme yang ada.Kondisi tersebut tentunya menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 22/SE/2004 tantang Petunjuk Penyelenggaraan Forum Kelurahan, Konsolidasi Kecamatan dan Forum Kotamadya/Kabupaten, diharapkan akan mampu meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.Sejalan dengan proses dan mekanisme Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 di masyarakat, ternyata kebijakan Pemda Propinsi DKI Jakarta sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berdampak positif dan negatif didalam pelaksanaannya. Sisi positif dari kebijakan tersebut ditandai dengan tumbuhnya peran lembaga masyarakat yaitu Dewan Kelurahan dalam proses pelaksanaan kegiatan serta adanya proses pembelajaran bagi masyarakat mengenai fenomena dan problem perencanaan.Sedangkan sisi negatifnya adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan yang mana hat ini diakibatkan banyaknya usulan masyarakat yang tidak terealisasi dalam pembangunan tahun berjalan. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 adalah kesiapan aparat pelaksana di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya dalam menyikapi proses perubahan perencanaan pembangunan, dimana kondisi aparat pelaksana masih kurang memahami permasalahan yang timbul sejalan dengan pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004."

"Keterbatasan akses terhadap air berslh akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai dimensi kemiskinan, diantaranya pengurangan pendapatan, sanitasi yang buruk, derajat kesehatan yang rendah, bahkan ketimpangan jender. Harga yang harus dibayar oleh rumah tangga miskin untuk mendapatkan air umumnya mempunyai share yang besar (Iebih dari 20%) dalam pengeluaran rumah tangga miskin.Mengapa kaum miskin membayar Iebih banyak untuk mendapat air? Starting-point untuk menjawab pertanyaan tersebut adaiah karena adanya kelangkaan air di suatu wilayah. Pada hampir semua wilayah yang mempunyai problem keterbatasan air berslh, perjuangan rutin untuk akses air bersih merupakan upaya yang dapat menguras keuangan, aset fisik, serta kehidupan bagi rumahtangga miskin.Sebagai salah satu kabupaten yang terluas di Propinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Gunungkldul mempunyai masalah yang terkalt dengan kekeringan dan kemiskinan. Dua masalah tersebut bahkan menjadi cirikhas untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Gunungkidul. Implikasi dari kondisl tersebut maka upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin merupakan salah Satu prioritas kebijakan yang harus diatasi terutama oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.Analisis kebijakan pemenuhan air berslh bagi masyarakat miskin ciriakukan dengan menggunakan metode AHP. Untuk menentukan kebijakan yang akan dipilih dilakukan dengan menyusun hirarki model perencanaan. Agar perencanaan Ieblh efektif digunakan penggabungan hira rki bentuk standar dari forward-backward process. Dalam kerangka modet perencanaan dengan metode Ai-IP, untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul diperoleh lima pilihan kebijakan yang optimal, yakni : fasilitasi teknologi tepat guna, pembangunan sarana air bersih, penguatan kelemoagaan, pemoerian oantuan/suosicii, Serta teraimir pengelolaan air berslh skaia Iokai."