Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap perusahaan yang akan mengembangkan usahanya selalu membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaan perusahaannya. apabila perusahaan tersebut memilih menerbitkan saham baru dan menawarkannya pada public maka media yang digunakan adalah pasar modal. Tidak setiap perusahaan memiliki kesempatan dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal. Ada seperangkat Criteria yuridis dan beberapa persyaratan-persyaratan khusus terlebih dahulu yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk memperoleh legalitas memanfaatkan pasar modal. Karenanya agar memperoleh legitimasi sebagai perusahaan terbuka, suatu perusahaan yang akan melakukan proses go public haruslah memenuhi ketentuan dalam statusnya sebagai perusahaan terbuka. Perusahaan yang telah mempergunakan mekanisme pasar modal untuk memperoleh dana masyarakat, dan telah melakukan penawaran sahann perdana (Initial Public Offering) maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan public. Harga penawaran efek pada pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dan penjamin pelaksana emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Dalam masa penawaran dapat terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan dari jumlah saham yang ditawarkan. Hal ini akan mempengaruhi harga saham. Untuk menjaga stabilisasi harga maka penjamin emisi diperbolehkan untuk melakukan praktik-praktik stabilisasi harga saham nwlalui Opsi Green Shoe. Opsi ini yang menjadi tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Akan dibahas mengenai apa sebenarnya Green Shoe itu dan Cara kerjanya di pasar sekunder."

"Bank Mega sebagai salah satu bank swasta nasional yang berdiri sejak 15 April 1959 mempunyai kinerja yang cukup mengesankan selama krisis berlangsung. Kinerja perusahaan sejak diambil alih oleh grup Para pada 28 Maret 1996 senantiasa mengalami peningkatan sampai dengan sekarang. Untuk keperluan ekspansi dan meningkatkan jumlah penyaluran kredit, maka Bank Mega melakukan penawaran umum saham pada tanggal 27-30 Maret 2000 dan pcncatatan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dilakukan tanggal 17 April 2000. Momentum ini dimanfaatkan perusahaan ditengah beberapa penghargaan yang telah diterima dari berbagai pihak atas prestasi yang diraih selama ini.Penilaian atas harga saham perdana pada saat IPO dilakukan dengan menggunakan metode Top Down, Three Step Approach, dimana dikatakan bahwa kondisi perekonomian secara umum, dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak akan mempengaruhi kondisi perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Langkah-langkah dalam menggunakan metode tersebut adalah 1). Analisa ekonomi makro 2). Analisa industri dimana perusahaan bergerak. dan 3).Perkembangan perekonomian makro secara simultan mempengaruhi industri perbankan nasional. Saat terjadi puncak krisis ekonomi antara tahun 1997 sampai 1999 industri perbankan tidak mengalami pertumbuhan, bahkan turun drastis kinerjanya. Hal ini bisa dilihat dari angka perolehan laba,jumlah kredit bermasalah, dan pertumbuhan asetnya. Kinerja industri keuangan dan perbankan yang sedang turun ini berpengaruh juga terhadap kinerja saham bank-bank yang sudah go publik, dimana harga saham turun cukup tajam. Hanya sedikit perusahaan perbankan yang berhasil membukukan kinerja dengan baik, dan salah satunya adalah Bank Mega. Hal ini bisa dilihat pada peningkatan jumlah aset, dana pihak ketiga, penyaluran kredit, rasio kecukupan modal, kualitas aktiva produktif likuiditas dan kcemampuan menghasilkan laba, dimana angka-angka tersebut menunjukkan kondisi yang baik.Penilaian harga saham dilakukan dengan menggunakan metode Free Cash Flow to Equity. Besarnya K atau diskonto yang digunakan adalah sebesar 36,89%. Sedangkan tingkat pertumbuhan perusahaan terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap ekspansi pada tahun 2000 sebesar 19% dan 2001 tumbuh sebesar 17% dimana terjadi pertumbuhan yang cukup pesat, dan tahap maturity yang terjadi mulai tahun 2002 dimana tingkat pertumbuhan perusahaan cenderung konstan pada angka pertumbuhan 16%. Nilai saham perusahaan per Desember 1999 adalah Rp1.423,00 per Iembar. Penawaran harga saham perdana pada saal IPO adalah Rp.1.200,00 per lembar dengan nilai nominal Rp.500,00. Dengan demikian dapal dikatakan bahwa harga penawaran saham tersebut tergolong undervalued dan masih memungkinkan untuk naik di masa yang akan datang.Dari hasil proyeksi laporan keuangan per Desember 1999 diperoleh nilai pendapatan per lembar saham (Earnings per Sahre/EPS) sebesar Rp158,59. Dengan harga penawaran sebesar Rp1 .200,00 maka diperoleh Rasio Harga Terhadap Pendapatan (Price Earnings Rario/PER) perusahan sebesar 8,95. Pada periodc yang sama PER induslri pcrbanknn adalah 9.06. Dengan PER yang lebih rcndah dari industri keuangan, maka harga penawaran saham perdana tersebut termasuk rendah, sehingga masih ada kemungkinan harga saham akan naik pada saat perdagangan di pasar sekunder.Bila ditinjau berdasarkan Rasio Harga Terhadap Nilai Buku (Price to Book Value Rufio/PBV), perusahaaan memiliki nilai PBV pada Desembcr 1999 sebesar 1.76. sementara PBV industri perbankan pada periode yang sama adalah sebesar 6,78. Dengan demikian harga saham perdana tersebut cukup rendah dan masih ada kemungkinan harga saham untuk mengalami kenaikan pada perdagangan di pasar sekunder.Berbagai asumsi yang telah ditetapkan dalam menghasilkan nilai saham di atas bisa berubah sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal perusahaan, untuk itu dilakukan analisa sensitivitas yang mengakomodasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadidi masa datang. yakni kondisi terburuk (worse case), kondisi normal (normal case). kondisi terbaik (best case). Dari analisa tersebut dihasilkan bahwa harga saham terendah berdasarkan kondisi fundamental terburuk yang kemungkinan bisa dialami perusahaan adalah sebesar Rp765,44. Sedangkan harga saham tertinggi berdasarkan kondisi fundamental terbaik yang mungkin bisa dialami perusahaan adalah sebesar Rp.1.553,85. Dalam range itulah kemungkinan terjadinya pergerakan saham perusahaan di masa yang akan datang."

"ABSTRAKPenerapan tata kelola perusahaan di perusahaan publik merupakan suatukeharusan guna melindungi pemegang saham dari kepentingan terselubungmanajemen dan juga melindungi pemegang saham minoritas dari tindakankesewenang-wenang pemegang saham mayoritas.Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi penerapan tata kelolaperusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan gap analysis dalamrangka melaksanakan penawaran saham perdana. Gap analysis dilakukan denganmembandingkan penerapan tata kelola perusahaan saat ini dengan (a) lima prinsiptata kelola perusahaan sesuai dengan PBI no.11/33/PBI/2009, (b) lima pilar tatakelola perusahaan untuk perusahaan penyedia jasa keuangan sesuai denganIslamic Financial Services Board dan (c) Keputusan Ketua Bapepam-LK no.KEP-431/ BL/2012.Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri telah memilikifondasi tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi perusahaan publik, namunmasih memerlukan penguatan sistem, infrastruktur dan proses partisipasi publikguna melakukan pengawasan kepatuhan syariah.Sembilan poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) menyusunprosedur kerja sesuai standar IFSB, (b) melakukan pembentukan unit audit syariahinternal, (c) melakukan rekrutmen pegawai untuk mengisi Sharia ComplianceDepartment, (d) menyertakan jumlah rapat dan opini syariah dalam KPI DewanPengawas Syariah (DPS), (e) melakukan pengembangan anggota DPS dan ShariaCompliance Department, (f) menyelenggarakan forum public guna mengevaluasiOpini Syariah, (g) mengungkapkan keterkaitan keluarga/perusahaan anggota DPSdalam laporan tahunan, (h) meningkatkan peran kepatuhan syariah oleh DPS dan(i) mengoptimalkan sistem kontrol internal.

---

ABSTRACTThe implementation of corporate governance among public companies ismandatory as it protects the shareholders from management’s vested interest andalso protects minority shareholder from arbitrary decision of majority shareholder.This research aims to evaluate the implementation of corporate governancepractice in PT Bank Syariah Mandiri in order to undertake initial public offering(IPO). Gap analysis was conducted to compare current practice of corporategovernance with (a) five principles of corporate governance vide. BI Regulationno.11/33/ PBI/2009 (b) five pillars of corporate governance according to IFSB forInstitution offering financial services, and (c) decree of Bapepam-LK Chairmanno.KEP-431/ BL/2012.This research concludes that PT Bank Syariah Mandiri has implemented a solidcorporate governance foundation to transform itself to become a public company,yet still need the system, infrastructure and public participation to ensure thatsharia policy has been set in place consistently.Nine points of recommendations was proposed: (a) construct key terms andoperating procedures consistent with IFSB framework, (b) create internal shariaaudit department, (c) recruit manpower to fill the position of Sharia ComplianceDepartment, (d) include meeting participation and sharia resolution published asSharia Board’s KPI, (e) develop members of Sharia Board and Sharia ComplianceDepartment, (f) explain sharia resolutions published in the annual report, (g)disclose related family/company of Sharia Board member in the annual report, (h)increase Sharia Board’s role in sharia compliance functions and (i) optimalizeinternal control in order to decrease fraud."

"ABSTRAKGo Private merupakan tindakan yang jarang terjadi dalam PasarModal Indonesia. Perusahaan yang melakukan go private berartimerubah status perusahaannya dari perusahaan terbuka tercatatmenjadi perusahaan tertutup kembali. Tindakan ini menyebabkanperusahaan tidak lagi dimiliki oleh publik yang mengakibatkanpublik tidak dapat melakukan kontrol terhadap kinerjaperusahaan, selain itu perusahaan juga tidak perlu lagi untukmelakukan prinsip keterbukaan (disclosure) yang lazimnyadilakukan oleh perusahaan terbuka. Namun dibalik tindakan goprivate yang dilakukan perusahaan, sampai saat ini belum adaperaturan dari Bapepam yang secara khusus mengatur mengenai goprivate, padahal tindakan ini sangat berpengaruh terhadapkepentingan pemegang saham publik dan untuk sementara peraturanyang dipakai adalah Peraturan Bapepam No. IX.F.1. tentangPenawaran Tender disamping Surat Keputusan Bapepam lainnya.Pemegang saham publik yang umumnya komposisi kepemilikansahamnya sedikit (minoritas) dalam perusahaan sehingga denganadanya tindakan go private ini pemegang saham publik tidak lagimendapatkan capital gain yang selama ini diharapkan ataskepemilikan sahamnya dalam perusahaan. Dan perlu dicatat bahwatidak selamanya tindakan go private merugikan pemegang sahampublik asalkan tindakan tersebut disetujui oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) perusahaan dan diikuti oleh mekanismePenawaran Tender."

"Berbagai perusahaan di Indonesia telah mempunyai program agar karyawan memiliki saham perusahaan dimana mereka bekerja, ini sesuai pula dengan apa yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas walaupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan tersebut hingga saat ini belum juga diterbitkan.Sebagai bagian dart komunitas dunia, manajemen usaha perusahaan di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh praktek manajemen yang ada di negara lain. Program kepemilikan saham oleh karyawan atau dikenal pula dengan istilah Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ini juga merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia yang telah banyak dilaksanakan di perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia ini."

"Industri properti mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak Bank Indonesia mengumumkan ekspansi kredit dan penurunan suku bunga pada awal 1993, di mana para konglomerat segera ikut menanamkan investasinya pada sektor ini. Namun dengan adanya krisis moneter di kawasan Asia yang dimulai dari Thailand dan akhirnya mempengaruhi indonesia pada pertengahan 1997 sehingga terjadi penurunan nilai mata uang rupiah sebesar ± 80% terhadap dolar Amerika akìbatnya terjadi koreksi terhadap industri properti yang cukup besar. PT. X memutuskan untuk melakukan penjualan saham langsung kepada investor dengan menerbitkan saham baru agar perusahaan benar-benar memperoleh dana segar. Menurut penulis. strategi ini harus didukung metode penilaian yang tepat dibarengi dengan analisa kebutuhan dana untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaannya. Pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pihak investor atas harga saham per lembar yaitu Rp 850, sayangnya keadaan perekonomian yang kurang baik masih ditambah dengan ketidakpastian politik sehingga pihak investor memutuskan menunda investasinya di Indonesia.Berdasarkan perhitungan dengan metode dividend discount model dan metode nilai sekarang dari arus kas bersìh ekuitas tenyata nilai saham PT X hanya berkisar antara Rp 78 hingga Rp 103 per lembar. Hal ini menunjukkan bahwa indusrti properti yang merupakan ìndustri jangka panjarg nilainya saat ini benar-benar jatuh dan tidak seimbang dengan aset yang dimiliki maupun infrastruktur yang telah dibangun selama ini. Walaupun pada saat ini pihak investor masih belum memberikan tanda-tanda akan kembali, perusahaan hendaknya tetap berusaha untuk menegosiasikan kembali penjualan sahamnya. Apabila pada akhinya investor tersebut membatalkan rencana investasinya pada PT X, maka manajemen harus menerapkan strategi lain, yaìtu dengan melakukan negosiasi dengan pihak kredìtur untuk merestrukturisasi dalam bentuk debt to equity swap. Selain itu apabila perusahaan berhasil inelakukan penjualan saham-saham baru imaupun restrukturisasi hutang maka apabila kondisi perekonomian telah pulih maka perusahaan akan menjadi perusahaan yang lebib etisien, kuat dan tangguh yang manipu bertahan dalain situasi yang seberat apapun juga."

"Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal.Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai.Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

---

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach.The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished.It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."