Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menyelenggarakan kehidupan negara terdapat pembagian kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa lembaga tinggi/tertinggi negara. Tiap-tiap lembaga tinggi/tertinggi negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengupayakan peningkatan kehidupan rakyat agar semakin lebih balk. Lembaga tinggi negara/tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara mempunyai hubungan seperti hubungan tugas antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Keuangan Negara yang dikelola oleh Pemerintah. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah melaksanakan pemeriksaan atas tanggungjawab pemerintah dalam pelaksanaan keuangan negara, sedangkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Pengawasan atas jalannya pemerintahan termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Hubungan tugas tersebut adalah sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut dilaksanakan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang disepakati oleh kedua lembaga tinggi negara. Hubungan tugas tersebut adalah dalam bentuk pembe- ritahuan hasil pemeriksaan tahunan (HAPTAH) atau sekarang dijadikan hasil pemeriksaan semester-an (HAPSEM) dan Pemberitahuan atas Hasil Perhitungan Anggaran (PAN) melalui peme- rintah selanjutnya diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas menjadi Undang-undang.Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya ditindaklanjuti dalam rangka pengawasan terhadap jalannya pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah. Tindak lanjut yang dilakukan sekarang masih terbatas kepada apa yang dipahami dari laporan hasil pemeriksaan. Adapun tindaklanjut lainnya berupa dengar pendapat dan keikutsertaan dalam pembahasan masalah-masalah yang berkait-an dengan keuangan negara belum sepenuhnya terlaksana. Agar hubungan kerja tersebut dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan seperangkat peraturan yang mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa tanggungjawab keuangan negara, seperti Undangundang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang tentang Pemeriksaan Keuangan, serta ketentuan lain yang mendukung hubungan tugas Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat."

"Tujuan penulisan ini adalah terutama untuk memberi gambaran mengenai Hukum Perikatan Islam dan bagaimana mengaktifkan kembali fungsinya di masyarakat dalam rangka mengupayakan perbaikan sistem perekonomian yang berlangsung dewasa ini. Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. l4 Tahun 1967 Bab I pasal l yang mensyaratkan adanya bunga dalam pemberian kredit pada kegiatan usaha lembaga keuangan, seolah-olah telah menutup pintu bagi Hukum Perikatan Islam yang salah satu asasnya adalah "Pengharaman Riba" untuk berfungsi di masyarakat, khususnya dalam bidang usaha yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian negara ini. Akan tetapi dengan dimulainya pelaksanaan prinsip-prinsip Mu' amalat yang berlaku dalam bidang ekonomi serta penggunaan beberapa jenis aqad yang merupakan penerapan terhadap Hukum Perikatan Islam pada model Lembaga Keuangan Islam (Baitut-Tamwil), membuktikan bahwa hukum Perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini, yang selain memberi ketentraman bagi. umat Islam dalam kepatuhan pada hukum agmanya, juga merupakan langkah awal bagi terciptanya sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD. 1945."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempercepat waktu alur proses pelaksanaan anggaran dan rencana investasi di lembaga keuangan dan menyeimbangkan beban kerja pegawai pada lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode business process reengineering untuk memperbaiki proses. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah dengan memetakan kondisi saat ini, merancang alternatif perbaikan, membuat skenario dari kombinasi alternatif perbaikan untuk disimulasikan dengan Igrafx, dan mengolah data hasil simulasi. Alternatif perbaikan yang diusulkan antara lain implementasi teknologi informasi, penerapan manajemen keuangan pusat, dan aplikasi empat kriteria perbaikan yaitu eliminate, simplified, integrate, and automate (ESIA) pada tiap aktivitas dalam proses pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dan penerapan manajemen keuangan pusat memberikan perbaikan terbesar yaitu pengurangan waktu sebesar 26,67% untuk proses penerimaan dan 40,44% untuk proses pengeluaran serta persentase utilisasi sumber daya manusia mendekati 90% pada pelaksanaan penerimaan anggaran tunai dan pengeluaran anggaran tunai.

---

This study aims to reduce the cycle time of budget and investment plan realization in financial institution and to balance the workload of its human resource. This study uses business process reengineering to enhance processes. There are several steps conducted in this study, which are mapping current condition (as-is), designing improvement alternatives, generating an Igrafx simulation of scenarios by combining these improvement alternatives, and analizing the output data from simulation conducted. The improvement alternatives are installation of IT, installation of central payment, and the application of four improvement criteria which are eliminate, simplified, integrate, and automate (ESIA) to each activities in budget realization processes. The result of this study shows that implementing information technologies and central payment gives the biggest benefits of reducing the cycle time by 26,67% for income processing and 40,44% for disbursement processing and maximizing the percentage of resource utilization by 90%."

"Automatic Exchange of Information (AEoI) yang diusul oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan OECD ditujukan untuk mengatasi bentuk penghindaran maupun penggelapan pajak pada negara yang terkenal akan tax haven. Penelitian ini membahas dua rumusan permasalahan, yaitu pengaturan kebijakan terkait prinsip rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura dan dampak pengaturan Automatic Exchange of Information perpajakan terhadap prinsip rahasia bank yang diatur di Indonesia, Swiss, dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap penerapan teori-teori dan norma-norma hukum terhadap implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di Swiss, pengaturan prinsip rahasia bank diatur Federal Law on Banks and Saving Banks 1934 dan beberapa yurisprudensi. Di Singapura, pengaturan prinsip rahasia bank diatur dalam Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). Adapun dampak dari kebijakan AEoI terhadap rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura mengakibatkan adanya perubahan karakteristik rahasia bank, wewenang otoritas pajak dalam pembukaan rahasia bank dan jangkauan keberlakuan nasabah selaku subjek yang dituju. Peneliti menyarankan perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai karakteristik subjek pelapor entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 agar pengaturan subjek pelapor yang dituju ditentukan secara tegas, sehingga tidak dikenakan kepada subjek pelapor yang merupakan nasabah domestik yang tidak memiliki domisili selain di negara Indonesia.

---

Automatic Exchange of Information (AEoI) proposed by countries incorporated in the G20 and OECD aimed at overcoming forms of avoidance and tax evasion in countries that are known for tax havens. As for countries that are AEoI participating countries, including Indonesia, Switzerland and Singapore. This study discusses two formulation of the problem, namely policy arrangements related to the principles of bank confidential in Indonesia, Switzerland and Singapore and the impact of the regulation of Automatic Exchange of Information taxation on the secret principles of regulated banks in Indonesia, Switzerland and Singapore. The research method used is juridical-normative research by conducting a study of the application of theories and legal norms to their implementation.

The results of the study indicate that the regulation of the principle of bank confidential in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 1992 amanded by Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. In Switzerland, the regulation of the principle of bank confidential is regulated in Federal Law on Banks and Savings Banks 1934 and several jurisprudences. In Singapore, regulation of the principle of bank secrecy is regulated in Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). The impact of the AEoI policy on bank secrets in Indonesia, Switzerland, and Singapore has resulted in changes in the banks secret characteristics, the authority of the tax authority in opening bank secrets and the range of customer validity as the intended subject.

The researcher suggests that changes in provisions regarding the characteristics of the reporting subject must be carried out which must be reported as stipulated in Article 19 paragraph (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 so that the intended subject matter of the reporting subject is determined so that it is not imposed on the reporting subject who is a domestic customer who does not have a domicile other than in the country of Indonesia."

"Berdasarkan empat Peraturan Pemerintah (PP) no. 152, 153, 154 dan 155 tahun 2000 yang bersandar pada PP 60/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, mengakibatkan perubahan status pendidikan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yaitu sebuah badan hukum yang memiliki hak atas penyelenggaraan pendidikan secara penuh yang diberikan kepada empat universitas di Indonesia yaitu UI, UGM, ITB dan IPB.PTN yang telah berubah status menjadi BHIMN mendapat segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai akademik maupun administratif yang menjadi pegawai dan aset milik universitas. Selain itu, PTN diberikan keleluasaan untuk menentukan struktur pengambilan keputusan, struktur kepegawaian dan merman sumber pembiayaan sendiri. Tetapi hal ini tidak mengubah karakteristiknya sebagai organisasi nirlaba.Perubahan status tersebut di atas juga mengakibatkan berubahnya struktur organisasi universitas. Perubahan struktur organisasi ini juga terjadi di lingkungan fakultas. Dalam mengemban statusnya sebagai BHMN, UI menjalankan berbagai perubahan dengan memperlihatkan sumber daya manusia, kemampuan dan budaya institusi yang telah lama melekat dalam seluruh elemen yang berada dalam lingkungan universitas.FEUI merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan UI. Perubahan yang sedang dilakukan FEUI dalam mengakomodir perubahan status UI sebagai BHMN secara garis besar dilakukan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan berupa SIAK FEUI untuk memenuhi kebutuhan kegiatan akademik. Dikembangkannya aplikasi SIAK FEUI ini untuk menjawab tantangan berupa kebutuhan akan sistem informasi akademik yang handal dan informatif untuk mampu menghadapi dinamika kegiatan akademik dan tuntutan akses informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin tinggi.Dalam rangka pengembangan sistem informasi akademik yang handal maka dibutuhkan implementasi sebuah konsep baru berkaitan dengan hubungan suatu lembaga dengan konsumennya yaitu konsep Customer Relationship Management (CRM). Dimana implementasi dari konsep ini membutuhkan suatu Business Process Reengineering (BPR) guna mengakomodir perubahan strategis yang terjadi baik dalam struktur kelembagaan/organisasi maupun business process-nya. Adapun Customer Relationship Management (CRM) sendiri adalah salah satu konsep yang merupakan pengembangan dari adanya Enterprise Information System dan merupakan bagian dari teknologi informasi dan jasa dengan pasar terbesar yang berkembang paling cepat dan dinamis.Dengan adanya era perdagangan babas yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berarti persaingan usaha akan semakin meningkat. Persaingan usaha ini tidak hanya dialami oleh organisasi laba tetapi juga dialami oleh organisasi nirlaba seperti Perguruan Tinggi di Indonesia. Untuk dapat bersaing dengan perguruan tinggi dari luar negeri yang menawarkan jasa yang sama seperti yang ditawarkan oleh perguruan tinggi dalam negari, mengharuskan perguruan tinggi dalam negeri dalam hal ini FEUI meningkatkan pelayanannya kepada para konsumen yang dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa dan calon mahasiswa FEUI.Adanya tuntutan untuk meningkatkan pelayanan berarti membuat FEUI berkewajiban juga untuk mengenali konsumennya dan berusaha untuk mengerti hubungan mereka dengan konsumen melalui jasa mereka dengan tujuan memberikan nilai (value) dan pengalaman (experience) yang akan membuat mahasiswa menjadi aset yang menguntungkan bagi FEUI.Tujuan dari Customer Relationship Management adalah menciptakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan konsumen terbaik perusahaan. Jika ini diterapkan dalam kondisi di FEUI berarti dengan CRM diharapkan akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara FEUI dan mahasiswa, yang pada akhirnya membuat FEUI dikenal sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang handal sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.Informasi sebagai kata kunci untuk dapat menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara FEUI dengan para mahasiswanya berusaha dikelola dengan lebih efisien dan efektif dengan melakukan implementasi aplikasi Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIAK) FEUI. Oleh karena itu aplikasi ini bertujuan untuk menunjang kegiatan akademik demi kelancaran kegiatan akademik sehari-hari, merupakan media informasi kegiatan akademik sehingga pengguna dapat setiap saat mengetahui informasi akademik fakultas, dan juga berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan reliability sistem akademik.Dengan meningkatnya pengguna internet, maka FEUI berusaha memanfaatkan media web sehingga para mahasiswa FEUI dapat mengakses aplikasi SIAK FEUI dimana saja dan kapan saja, untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka akan informasi akademik. Selain itu seluruh civitas akademika di FEUI, seperti pimpinan fakultas, departemen, dosen, dan pihak lain dalam lingkungan FEUI yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan akademik dan perlu berinteraksi dengan mahasiswa atau membutuhkan informasi tentang bidang akademik dapat juga mengakses aplikasi ini setiap saat tanpa dihalangi oleh jarak dan waktu. Hal ini tentu akan semakin mempermudah dan mempermulus hubungan atau komunikasi dalam lingkungan akademik FEUI.Karya akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan apa saja yang telah dilakukan oleh FEUI yang mengalami perubahan status menjadi BHMN ketika menerapkan SIAK dalam kegiatan akademiknya untuk memuaskan konsumennya dalam hal ini para mahasiswa, terutama dalam hal user interface dan kebutuhan akan pengembangan sistem.Selain itu juga akan dilihat hubungan antara implementasi SIAK FEUI ini dengan konsep Customer Relationship Management untuk dapat mengetahui bagaimana FEUI memandang konsumennya, bagaimana hubungan yang dijalin FEUI dengan konsumennya, siapa saja pihak manajemen yang terlibat dalam sistem dan apa peranan mereka serta bagaimana pengukuran mengenai keberhasilan penerapan SIAK FEUI sebagai langkah awal bagi FEUI dalam menerapkan konsep CRM ini dalam bidang akademik, dalam rangka membangun one-stop shopping untuk semua konsumennya."