Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penanganan illegal logging di pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri, seperti kita ketahui bersama bahwa kehutanan telah memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan nasional Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan nasional yang memberikan dampak positif antara lain peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.Namun demikian, pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dengan melakukan penebangan liar juga membawa dampak terhadap bencana alam dalam skala nasional, mengingat kegiatan illegal logging tidak saja hanya terjadi di kawasan hutan yaitu dengan melakukan penebangan liar yang juga perlu diperhatikan adalah illegal logging yang terjadi di tempat peredarannya, di mana salah satunya adalah di pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara.Penanganan illegal logging di pelabuhan Kalibaru tidak dapat dilakukan sendiri oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri, mengingat di pelabuhan tersebut terdapat beberapa instansi pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki tanggung jawab bersama dalam pemberantasan illegal logging."

"Tesis ini tentang penanganan perampok nasabah bank oleh Unit I Jatanras Sat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam tesis ini digambarkan tentang penananganan yang dilakukan oleh Unit I terhadap perampokan nasabah bank, hubungannya dengan instansi lain, serta bagaimana perilaku petugas-petugas Unit I dalam melakukan penanganan.Kota Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Dengan situasi dan corak kehidupan yang demikian menyebabkan kejahatan (crime) tumbuh subur di kota ini. Salah satu kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda yang terjadi di wilayah Jakarta serta sangat marak akhir-akhir ini adalah kejahatan dalam bentuk perampokan terhadap nasabah bank.Dari hasil penelitian yang saya lakukan, menjelaskan bahwa semua kasus yang ditangani oleh unit I tentang perampokan terhadap nasabah bank mempunyai latar belakang kebutuhan ekonomi dari perampok. Semua hasil rampokan yang mereka dapatkan jika berhasil dipergunakan oleh sebagian untuk foya-foya dan sebagian lagi untuk kepentingan keluarga dan untuk masa depan mereka.Perampokan terhadap nasabah bank selalu diawali dengan perencanaan dan selalu diawali pengintaian terlebih dahulu. Setelah melakukan perampokan, biasanya mereka langsung membagi hasil rampokan pada saat itu juga dan membubarkan diri untuk melanjutkan kehidupan mereka kembali.Penanganan yang dilakukan oleh unit I terhadap masingmasing perampok mempunyai variasi satu sama lain. Variasi tersebut terjadi dengan melihat siapa perampok yang ditangan. Jika perampok tersebut sudah berulang kali melakukan perampokan, maka kadang-kadang petugas dan unit I melakukan rekayasa menembak kaki dari perampok atau bahkan menghabisi mereka.Dalam pengamatan saya koordinasi ini belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus perampokan nasabah bank ini, pihak kepolisian khususnya unit I telah melakukan pekerjaan yang berbahaya dan mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Ketika pelakunya sudah ditangkap, kadang-kadang Hakim menjatuhkan vonis yang sangat ringan.Peristiwa seperti ini membuat pihak kepolisian melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan KUHAP seperti menunggu terdakwa menjalankan hukuman dan melakukan penangkapan dengan kejahatan yang berbeda. Walaupun sebenarnya kejahatan yang dilakukan tersangka tersebut dapat disatukan dengan berkas perkera kejahatan yang telah dijalaninya."

"Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh penyidik dari Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran aktual tentang proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen agar dapat memformulasikan tindakan, kebijaksanaan yang mendesak dan diperlukan untuk dilakukan perbaikan, yang tidak hanya oteh Polri tetapi juga oleh instansi terkait, serta masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah proses penyidikan tindak pidana terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh Sat Indag Polda Metro Jaya, yang telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf j jo pasal 62 ayat (1) Undang undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kep. Men. Perindag RI Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi. Dengan fokus penelitian saya adalah peranan dari penyidik Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan saksi ahli yang diperlukan sebagai alat bukti.Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus-kasus pidana yang telah ditangani oleh Sat Indag. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara berpedoman dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang diawali dengan diterimanya laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Dalam pelaksanaan proses penyidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen penyidikan yang dimulai dan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti melakukan negoisasi dengan korban guna mendapatkan bantuan anggaran untuk memperlancar kegiatan penyidikan yang sedang dilaksanakan. Penyimpangan dalam proses penyidikan tersebut, tidak terlepas dari struktur pekerjaan yang membuka peluang bagi petugas untuk melakukan pemerasan.Selanjutnya, dalam upaya untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara penyidik/penyidik pembantu Sat Indag dengan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang berperan sebagai saksi ahli dalam rangka mendukung alat bukti yang ada. Dalam hal ini, pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran untuk mendukung kelancaran koordinasi tersebut.Berdasarkan uraian diatas maka peranan saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk (Manual) penggunaan dalam bahasa Indonesia adalah sangat penting dalam memberikan keterangan ataupun informasi ilmiah sesuai keahliannya yang berkaitan dalam upaya mengungkap kasus pidana yang terjadi."

"Tesis ini tentang Corak Kejahatan Dalam Masyarakat Miskin di Permukiman Kumuh Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin yang tergambar dalam hubungan antara kejahatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja. Dengan fokus penelitian tentang corak kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak kejahatan yang dilakukan warga masyarakat miskin tersebut.Tesis ini menunjukkan bahwa corak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin di Kelurahan Cengkareng Timur, terutama yang bertempat tinggal di RW 06 yang sering disebut "warga bedeng" atau Pedongkelan, dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan pembelajaran dalam berinteraksi sosial dengan para pelaku kriminalitas warga setempat. Corak kejahatan yang dilakukan meliputi pencurian kendaraan bermotor, pencurian ringan, pencurian dengan pemeratan, pemalakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Kondisi ini diperparah lagi dengan kondisi permukiman warga masyarakat yang bertempat tinggal di bedeng-bedeng atau rumah-rumah kontrakan yang kumuh dan berdempet-dempetan, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi.Polsek Metro Cengkareng dan Kelurahan Cengkareng Timur menjalankan peran dan. fungsinya dalam menangani kejahatan yang dilakukan warga masyarakat kumuh tersebut melalui pemberdayaan kehidupan warga dan kegiatan penegakan hukum, di samping langkah-langkah warga masyarakat setempat untuk menghilangkan citra sebagai tempat pelaku kejahatan melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan."

"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan di Satuan Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Metrojaya, dengan fokus penelitian pada tindakan atau perilaku penyidik Polri saat melakukan proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang tindakan dan hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan secara utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat III/Jatanras dalam melakukan penyidikan.Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.Penyidikan kasus-kasus kekerasan dilaksanakan sesuai prosedur namun masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tersebut adalah berupa penyimpangan dalam pertakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dan menganiaya dalam pemeriksaan tersangka; sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan eskternal.Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin suburnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga akan semakin terpuruknya citra Polri di mata masyarakat dan Pemerintah."

"Kejahatan adalah masalah yang tidak ada hentinya, kejahatan tidak akan bisa dihapuskan, namun kejahatan hanya bisa dikurangi. Salah satu upaya untuk mengsikapinya adalah dengan melakukan pencegahan dengan skala prioritas terhadap kejahatan yang trend-nya meningkat, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi aparat terkait dalam menfokuskan perhatian pada kejahatan yang menonjol tersebut. Untuk mengetahui bentuk kejahatan mana yang menonjol, tidak terlepas dari peran statistik kriminal, khususnya statistik kriminal yang dibuat oleh kepolisian. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana trend kejahatan dalam statistik kriminal yang dibuat oleh polisi dengan memperhatikan faktor demografi (trend fluktuasi penduduk) dan crime clearance (trend fluktuasi penyelesaian kejahatan) oleh kepolisian.Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, hal ini karena data yang akan diteliti adalah berupa dokumen-dokumen tentang statistik kriminal resmi polisi yang ada di Polies Metro Depok. Pendekatan dalam pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui meningkatnya trend kejahatan dengan memperhatikan faktor demografi (penduduk), dan crime clearance.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi fluktuasi trend kejahatan yaitu: (1). Faktor jumlah pertumbuhan penduduk, (2). crime clearance. Dari kedua faktortersebut, tidak semuanya memperlihatkan trend yang sejalan. Seperti faktor penduduk, dari hasil penelitian tidak memperlihatkan adanya trend yang sejajar. Sedangkan pada faktor crime clearance memperlihatkan trend yang tidak sejalan dengan trend kejahatan, kecuali pada kasus penyalahgunaan narkotika yang trendnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta crime clearance."

"Proses Peradilan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak, merupakan suatu Proses Peradilan Pidana dengan sifat-sifat khusus, sesuai dengan sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang anak, terutama masalah kejiwaannya. Sifat-sifat khusus inilah yang membedakannya dengan proses Peradilan Pidana yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana dewasa. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak dengan penerapan sifat-sifat khusus tersebut dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyongsong berlakunya Undang-undang Peradilan Anak. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan secara "Yuridis-sosiologis". Penentuan sampel dilakukan dengan dua cara, yaitu untuk sampel dari aparat penegak hukum dilakukan secara ?Purposive Sampling" dan untuk para tersangka, terdakwa dan terpidana ditentukan secara "Random Sampling". Sampel wilayah/lokasi penelitian adalah "Propinsi Lampung khususnya Kota Madya Bandar Lampung". Sebagai alat pengumpul data dipergunakan kuessioner. Analisis data dilakukan secara "Deskriptif-kualitatif", sedangkan analisis kuantitatif digunakan hanya sebagai pendukung analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Proses Peradilan Pidana terhadap pelaku tindak pidana anak belum dapat dilaksanakan dengan memperhatikan sifat-sifat kekhususan tersebut secara semestinya, dikarenakan masih kurangnya peraturan-peraturan di bidang peradilan pidana anak, juga masih kurangnya infrastruktur yang akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu dengan memperhatikan latar belakang sosial ekonomi seorang anak, maka kita harus melihat persoalan ini secara lebih luas. Tidak cukup melihatnya dari sudut "Kebijakan Hukum Pidana" tetapi jugs kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas yaitu dari sudut "Kebijakan Sosial" yang hendaknya secara lebih luas lagi kebijakan tersebut terintegral dengan "Kebijakan Pembangunan Nasional".

---

The Process of Criminal Trials for Juvenile Offenders is a process with special characteristics, corresponding to the special characteristics owned by juveniles particularly their psychological problems. These are special characteristics differentiating it from the process of criminal trials for adult criminals. This research is intended to understand the performance in the process of Juvenile Criminal Trials with the application of these special characteristics and what obstacles are encountered in its application. This research is carried out in anticipation of the implementation of the Juvenile Trial Act.

This research is carried out with a "Legal-sociological". The sampling procedure is carried out by two methods, namely for the sample of judicial personnel by "Purposive Sampling" and for the defendants, accused and criminals by "Random Sampling". The sample of the region/location for research is the Lampung Province in especially in Bandar Lampung Municipality. Data collection is conducted by questionnaires. Data analysis is carried out though the "Descriptive-qualitatively Method", where as qualitative analysis is used only to support qualitative analysis.

The result of analysis indicates that the performance of the process of criminal trials for Juvenile offenders can not yet be performed to take properly into account the special the characteristics of the offenders, this is caused by the lact of rules in the field of juvenile criminal trials. Likewise there is still a lack of infrastructure to support the implementation of the existing rules. In addition, to take also into account the socio-economy background of the juveniles, we must look at the criminal law policy aspect. However, we must also try to look at it in a wider contexts, namely from a social policy, integrated to a wider "National Development Policy"."

"Penduduk yang padat di Jakarta menyebabkan adanya persaingan yang keras untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di samping penduduknya padat, penduduk Jakarta juga sangat heterogen. Hal ini memungkinkan terjadinya kriminalitas sangat besar. Menurut statistik, Jakarta masih menempati urutan tertinggi untuk seluruh peristiwa kejahatan dalam hal angka laju kejahatan. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kriminalitas, di mana terjadinya kriminalitas adalah bertemunya faktor niat berbuat jahat dari calon pelaku dengan kesempatari atau peluang yang ada. Peluang untuk timbulnya kriminalitas antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda , yang tentunya akan berakibat pada pola kriminalitas. Dari data statistik tahun 1988 diperoleh bahwa Jakarta Barat mempunyai jumlah kriminalitas yang tertinggi di DKI Jakarta. Di mana sebanyak 27 persen dari jumlah kriminalitas di DKI Jakarta terjadi di Jakarta Barat. Sehubungan dengan itu, masalah yang dibahas adalah: - Di mana terdapat jumlah kriminalitas tertinggi dan terendah dan bagaimana karakteristik kriminalitas di Jakarta Barat?- Bagaimana pola kriminalitas di Jakarta Barat sehubungan dengan kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, kualitas rumah, kerapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian? Batasan: Yang dimaksud dengan kriminalitas adalah segala tindakan atau tingkah laku manusia yang diancam pidana oleh hukum. Karakteristik kriminalitas dalam tulisan ini adalah ciri-ciri kriminalitas yang dilihat dari kejadian kriminalitas dan pelaku kriminalitas, di mana kejadian kriminalitas meliputi tempat dan waktu kejadian yang terdiri dari bulan kejadian, tanggal kejadian, dan jam kejadian; sedang pelaku kriminalitas meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan daerah asal pelaku kriminalitas. Tulisan ini menekankan pada faktor keseinpatan atau peluang tenhadap timbulnya kriminalitas yang meliputi variabel kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, kualitas rumah, kenapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian. Data kriminalitas yang digunakan adalah data tahun 1990. Daerah penelitian adalah Jakarta Barat, dengan satuan analisis yang digunakan adalah wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek). Untuk menjawab masalah tersebut di atas digunakan metode dan juga dengan korelasi peta. Hasil yang diperoleh dapat diringkas sebagai berikut: - Daerah dengan jumlah kriininalitas tertinggi adalah wilayah hukuin Folsek Tamansari, Tambora, Tanjung Duren dan terendah adalah wilayah hukuin Folsek Kalideres. Kriminalitas kelompok pencurian dan penipuan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tatnansari, Tambora, Tanjung Duren; penganiayaan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tamansari dan Tambora. Untuk kriminalitas perbuatan tak inenyenangkan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tainansari, Tambora, Tanjung Duren, Kebon Jeruk; sedangkan keloinpok peinbunuhan, perkosaan, narkotika inendoininasi di wilayah hukum Polsek Tanjung Duren dan Cengkreng. Kriminalitas di Jakarta Barat banyak terjadi di kuartal ketiga (untuk tahunan), pada tanggal 11 - 20, Selain hari dan banyak terjadi di daerah pemukiman; sedang pelakunya paling banyak berumur di bawah 25 tahun, berpendidikan SD, pengangguran, dan berasal dan, DKI Jakarta. Sedangkan jenis kniminalitas yang paling banyak terjadi adalah kelompok pencurian dan yang terkecil adalah kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika. - Kriminalitas di Jakarta Barat memperlihatkan pola sebagai berikut: Jumlah kniminalitas tinggi terdapat di daerah dengan kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, pensentase rumah permanen, kerapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian yang tinggi, dan sebaliknya. Demikian pula untuk semua kelompok jenis kriminalitas, kecuali kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika tidak ada dominasi khusus terhadap kepadatan penduduk dan kepadatan pendatang. Tetapi dari segi waktu dan tempat kejadian terdapat perbedaan untuk setiap kelompok jenis kriminalitas yaitu: Kriminalitas kelompok peneunian, penganiayaan, perbuatan tak menyenangkan banyak tenjadi di kuartal ketiga (untuk tahunan), pada tanggal 11 - 20; kelompok penipuan di kuartal ke-dua (untuk tahunan), pada tanggal 1 - 10 dan untuk kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika di kuartal pertama (untuk tahunan), pada tanggal 1 - 10. Kriininalitas yang banyak tenjadi di pagi hari adalah kelompok penipuan, perbuatan tak menyenangkan dan pembunuhan, perkosaan, narkotika; sedangkan pericunian dan penganiayaan banyak terjadi pada malainkan. Di samping itu semua kelompok jenis kriminalitas banyak terjadi di daerah pemukiman, kecuali kelompok penganiayaan yang banyak terjadi di jalan-jalan umum."

"Women view according to their stereotype is a graceful, patient, loving person and has a good morality is better than men. However different with that myth, many women are doing a crime/drug abuse even increased more and more.The research methode which use is qualitative method, did through deep interview with three women prisoner repeated offender drug user (DU, IJ and S) as a key informant which available at Pondok Bambu Prison, also with another infomiant are prisoner Family and employees of Pondok Bambu Prison. Choosing of informants are based on informant, a criteria is prisoner repeated offender, young age, cooperative and start using drug from teenager.From the research found several factors that caused three women prisoner repeated offender are using drug. those factors are individual (private). factor which is weak interaction with wrong society environment (drug environment) and drug factor it self. Other than that, there are also a different between men drug user and women drug user. Women besides as a drug user, they are also a victim. On patriarki culture women always as a second party which is a weaken and suppressed. Women which addicted to drug are suspectible as a victim of vioience and men sexual despising. On community opinion women regarded has a good moraiity so unproper to do a crime."

"Di era modernitas akhir, Kriminologi budaya menekankan pentingnya peran media dalam mengkonstruksikan secara budaya mengenai makna dan gambar penghukuman yang membangun budaya punitif. Salah satu media populer yang ikut serta melakukan konstruksi ini adalah animasi YouTube bertema cerita rakyat. Versi animasi ini mengangkat cerita-cerita tradisional dan menampilkannya dalam bentuk animasi serta dengan mudah disebarkan lewat media sosial. Penelitian ini akan menganalisa pesan-pesan seputar penghukuman dengan metode ethnographic content analysis.Hasil analisis menunjukkan bahwa cerita tersebut menyampaikan makna bahwa penghukuman terhadap orang jahat diperlukan sebagai bentuk perlindungan dan pembalasan terhadap kejahatan mereka. Gambar lain seperti ide bahwa kriminalitas merupakan pilihan individu serta kerentanan korban ikut membantu konstruksi bahwa penghukuman merupakan respon yang wajar dan penting terhadap kejahatan. Artinya, cerita ini ikut menjadi referensi bagi masyarakat untuk mempertahankan sikap punitifnya terhadap kejahatan dan penyimpangan.

---

As cultural criminology suggested, in this era of late modernity, media plays a huge part in an ongoing cultural construction regarding images and meaning of punishment which supported punitive attitudes. One of more prominent media that takes part in the construction process are the animated cerita rakyat which can be accessed through YouTube. These animation adopt traditional stories, or folklores, in Indonesia and are disseminated through video sharing websites and social medias. Using ethnographic content analysis method, this article attempts to uncover the meaning and images regarding punishment which are shown in the animation of cerita rakyat.Result shows punishment are constructed as protection which are needed against the evil characters and as a way to give out retribution for their actions. Those images supported punishment as a favorable response to crime and further fostered by its depiction of nature of evil as personal choice and its emphasis on portraying the vulnerability of victims. All in all, these stories are part of cultural reference that society can draw forth for their punitive attitude toward crime and deviance."