Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In generally narcotic and phsycotropics can be said good subjects is natural or syntetycs able to give stimulant effects should be use. The problem will be arose when someone consumes them without prescription from the doctor; it means consumed more than needed. The addiction of narcotics and phsycotropics has been taken in law on Undang-undang No.5 tahun 1995 dan No. 7 Tahun 1997. Occuring both of the constitutions on above, it is not less the narcotic and phsycotropics addictions but make them to be increase. It can be looked up in all of the narcotics prisoners in indonesia. Those can be found on mass media, cause of the conditions, the writer interest to knowing how the process of the addiction of narcotic and phsycotropics has been done. So he has been done the research to three of narcotic prisoners to know them how they are addicted to narcotic and phsycotropics. The research has been done by qualitative method and interview to set many data. The interview had been taken to SP, TR and DS. The research of research is showed many conditions that is influence and be the criminogetics factor of the narcotic and phsycotropics adductions. From the three prisioners can be know that the process should be take on many factors such as social environment, economics and friendship."

"Trend penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terus berkembang di masyarakat membawa resiko dan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan undang-undang anti narkotika dan undang-undang anti psikotropika serta pembentukan beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika di seluruh Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5 tahun1997 tentang psikotropika, bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, pasal 45 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, dan panduan umum pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika, bahwa narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika khususnya pemakai/pengguna wajib diberikan rehabilitasi, artinya perbaikan kembali kondisi fisik, psikis, dan social kemasyarakatan.Penelitian untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para penyalah guna narkotika dan psikotropika ini menggunakan teori penbinaan ketergantungan terhadap obat-obatan dari Shadi W. Roman dengan konsep metode Therapeutic Community (TC) yang dikembangkan oleh George De Leon. Metode yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah memakai konsep sebuah keluarga melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Metode peneltian secara deskriptif kualitatif dan studi kasus, tujuannya untuk meneliti dan menggambarkan obyek penelitian secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap subyek yang teriibat didalamnya, serta studi dokumen yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui Metode Therapeutic Community (TC) pada dasarnya dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon, namun karena adanya periedaan tahapan pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan tidak adanya anggaran keuangan, mengakibatkan tidak semua pertemuan kelompok dan tahapan pelayanan metode TC dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana melalui metode TC berjalan kurang efektif.

---

The increasing trend of narcotics and pshycotropics abuse in the society has brought some risks as well as bad effect to the society's life, Thus in order to save Indonesian from addiction to the narcotics and psychotropics, a lots of measures have been conducted by the government, such as the creation of the anti narcotics and anti pshycotropics law as well as some Narcotics Correctional Institutions (Which-so-called Lapas) all over Indonesia, which based on the article 37 (1) Law number 5 year 1997 concerning psychotropics; mentioning that the psychotropics users suffering the addiction syndrome ought to participate in the therapy or treatment program, and the article 45 Law number 22 year 1997 concerning narcotics, mentioning that the narcotics addicted should participate in a therapy and/or building process, and the general guide of the rehabilitation in the Narcotics Correctional Institution, that the prisoners of the narcotis and psycotropics abusing case, in particular the users should be given a rehabilitation, which means the process of recovering their physical, psychological as well as social condition.

The research is scrutinizing about the building and rehabilitation, towards the narcotics and psycotropics abusers by adopting the the theory of drugs addicted building/rehabilitation from shadi W. Roman, the one using the concept Therapeutic Community (TC) Method, depeloved by George de Leon. The method meant to make the change expected will be using the concept of family through some group meetings. The research-Method used here is descriptive-qualitative and case study, with purpose to scrutinize and describe the research object profoundly within the case being scrutinized. The technic used in data collecting is profound interview, and observation towards the subject involved within, as well as document study which is relevant to the research.

The research result shows that the building and rehabilitation of narcotics and psycotropics abuse prisoners through the Therapeutic Community (TC)

Method basicly can be implemented in Cirebon Narcotics Correction Institution, but due to the difference of the building/treatment steps, the limited human resources, the minimum facilities and the absence of regular budget, not all regular group meeting and the TC method steps services can be conducted well, which familiy brought cunsequence in the form of the ineffectivity of the TC method Community (TC) Method based treatment."

"In Indonesia's system law, drug crimes have death sentence (capital punishment). although capital punishment had been implementing as positive law in Indonesia but the efficacy of capital punishment as instrument of criminal policy still became debatable for Indonesia's criminologist and law practitioners. This thesis try to discover the effect of capital punishment toward prisoner's attitude to drug trading in Cipinang Prison. The basic theory as analyze in this research is deterrent theory from classical thinker Cecare Becaria and developed by modem thinker such as : Jhos Andenaes, Zimring and Hawkins, William Cambliss and etc. Research method applied in this thesis is survey quantitative approach. Population and sampling is drug prisoners (drug trader)in Cipinang Prison. The correlations and regressions analyze concludes R value= 0.925, determinant coefficient R = 0.885 and regression equations Y = 2.358 =-098765 + 0.249X3 + 0.707X4. From the analyze above we conclude that penalty would generally affect to learnt to the convicts for dealing with drugs. Deterrent effect of Capital Punishment would not depends on knowledge and perceptions of penalty, nevertheless it depends on perceptions to law enforcement and fear of capital punishment."

"Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkotika dan psikotropika akhir-akhir ini, sungguh kita dihinggapi rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkotika dan psikotropika telah mengancam langsung masa depan anak-anak kita.Menyadari bahwa ancaman bahaya yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang telah meresahkan masyarakat, maka untuk itu dilakukan upaya penanggulangan dengan mengunakan sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau psikotropika harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal."

"Jaminan kesehatan merupakan hak setiap orang. termasuk bagi pelanggaran hukum. Ada 2 (dua) paham mengenai Hak Asasi Manusia termasuk HAM kesehatan. Pertama Paham Universal, yakni : Setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Kedua Paham Partikularistik yakni : setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesehatan tetapi ada "pembatasan" terhadap individu yang bersangkutan. Artinya pemenuhan atau jaminan hak kesehatan bagi individu harus disesuaikan dengan hukum. Pemenuhan hak kesehatan harus sejalan dengan melanggar atau tidaknya individu. Dalam arti kata, pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi tersangka dan terdakwa, berbeda dengan individu yang tidak melanggar hukum. Pembedaan itu terkait dengan pidana hilang kemerdekaan yang harus ditanggung oleh terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-IJndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam hal narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus memenuhi PROTAP (Prosedur Tetap) yang berlaku di LAPAS, yakni dirawat di Poliklinik LAPAS atau dapat dirawat di Rumah Sakit Umum dengan pengawalan dari petugas.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa sistem dalam upaya penjaminan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta. Dari data yang ditemukan pemenuhan hak petayanan kesehatan di LAPAS Klas 11A Narkotika Jakarta masih mengalami beberapa hambatan. Hal tersebut antara lain diakibatkan sistem yang berjalan kurang maksimal, misalnya prosedur pelayanan kesehatan yang rumit, jumlah tenaga media, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi kurangnya sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab para narapidana sendiri. Pihak LAPAS telah berupaya untuk menutupi kekurangan tersebut antara lain dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga misalkan Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain, lain namun upaya tersebut masih belum maksimal.Kesimpulannya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum terpenuhi sepenuhnya sebagaimana yang telah diatur dalam peratran perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian disarankan agar Pemerintah, khususnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan perhatian penuh terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan para narapidana di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta.

---

Health guarantee is everybody's right, including for law breaker. There are two views about human right involving the health rights. First universal view, i.e. everybody entitles to get health guarantee without exception. Second particularistic view i.e. everybody entitles to get health guarantee, but there is "limitation" to an individual himself. It means accomplishment of health guarantee right has to the suspect or the prisoner is different with the person who doesn't break the law. The discrimination is caused the lost of freedom which is burdened by prisoner in correctional facility. The accomplishment ought to in line with the related legislation, i.e. Law Number 12 Year 1995 regarding Correctional Facility and its subordinate regulations. In the matter of prisoner who lost the freedom in correctional facility, the accomplishment should do PRATAP which is affected in correctional facility, i.e. treatment in policlinic or in hospital with guarding by jailer.

This observation aimed to analyze system in order to guarantee the rights of health service for the Correctional Facility of Narcotic in Jakarta (LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta). According to data, the accomplishment of health service right on the correctional facility has got some obstacles. The obstacles are happened because the system doesn't work very well. Example the procedure of health service right is complicated; the number of medical personnel and infrastructure are lack. The lack of instrument makes the prisoner should pay to the accomplishment of health service rights. The official of the correctional facility has made effort to cover the lack of instrument, among others, make cooperation with other party such as Health Agency, National Narcotic Agency, NGO, etc. actually, the effort is not optimal.

The conclusion is the accomplishment of health service rights has not accordance with related law, so that is recommended to the government, particularly Ministry of Law and Human Rights to give full of attention to the accomplishment of health service rights in the Correctional Facility of Narcotic in Jakarta (LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta)."