Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 120095 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fahmi Nahdi
"Pada abad ke-15, bangsa-bangsa di Eropa telah mulai berpikir tentang globalisasi perdagangan. Gagasan itu lahir dan para pedagang, bukan dari pemerintah. Karena mereka memerlukan lebih banyak lagi produk-produk untuk diperdagangkan, dan mereka perlu pasar yang lebih luas untuk dikuasai. Apalagi setelah produk dari timur, seperti rempah-rempah, menjadi kesukaan konsumen, mulai dari Lisabon Portugal, Barcelona Spanyol, Amsterdam Belanda, hingga London Inggris. Perjalanan Marcopolo ke Cina dan penemuan Benua Amerika oleh Columbus adalah monumen bersejarah di mana globalisasi pertama kali diperkenalkan kepada dunia.
Globalisasi yang berbeda dengan apa yang diangankan oleh David Ricardo. Ricardo, pada abad ke-17, menyakinkan orang Inggris akan kebaikan perdagangan bebas antar negara. Dengan teori keunggulan komparatifnya (sebenarnya lebih tepat dikatakan teori keunggulan komparatifnya atau lebih tepat dikatakan teori perbandingan keuntungan ongkos. Ricardo mengatakan bahwa jika Inggris mampu membuat wool dengan lebih murah, dan Portugis mampu membuat anggur dengan murah, sebaiknya Inggris fokus di pernbuatan wool, dan Portugis takus dipembuatan anggur. Lantas keduanya melakukan perdagangan babas antar negara dan perdagangan itu berlangsung dari 1703-1882.
Belanda di Hindia Belanda yang bergabung dalam Verenigde Oost Indishe Compagnie (VOC). Mereka berantakan diabad ke-16, setelah sebelumnya menguasai perdagangan rempah dari Hindia Belanda ke Eropa. Mereka mengalami kebangkrutan sebelum kemudian diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda, dan penjajahan dalam arti sebenarnya berlangsung, untuk kemudian kepentingan bisnis (eksploitasi) pedagang Belanda di Hindia Belanda makin lanear lagi. Jadi, pada abad ke-16, globalisasi dibawa oleh kapitalisme global dengan strategi kolonialisasi atau penjajahan.
Pada abad ke-19 negara-negara jajahan tersehut merdeka, sehagai proses berantai dari usainya Perang Dunia II, ditambah menggeloranya semangat anti penjajahan dan anti perang yang melanda dunia. Terjadi sebuah titik balik (atau katakan titik nol) dalam sejarah manusia, dimana seluruh manusia dihela ideologi pembanghunan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Era pembangunan itu dimulailah. Meski dicambuk oleh perang saudara, negara-negara baru itu pun berusaha bangkit. Negara-negara kaya, eks penjajah, di Eropa Utara, dan negara bukan kes penjajah, di Amerika Utara, bergerak mengalirkan kapital teknologi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya manusia ke kawasan yang terbelakang tersebut."
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T19174
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Amir M.S.
Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979
382 AMI p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Sood
"ABSTRAK
Pembangunan selain menimbulkan dampak positif yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif yang disebut dengan risiko, seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya diutamakan faktor ekonomi, akan tetapi harus pula diperhatikan faktor lingkungan hidup, sehingga pembangunan itu disebut dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Salah satu sektor pembangunan yang sedang dan terus digalakkan oleh pemerintah, baik secara nasional maupun internasional adalah sektor industri dan perdagangan. Liberalisasi perdagangan, selain memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagal akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan perdagangan internasional, implikasi perdagangan internasional terhadap kelestarian fungsi hutan dan pengaturan perdagangan hasil hutan di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitlan normatif dengan penelaahan deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum dalam bidang perdagangan internasional yang terkait dengan upaya perlindungan hutan di Indonesia. Pengumpulan data hanya ditakukan dengan studi dokumen di perpustakaan, terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan, selain memberikan peluang ekspor bagi produk hasil hutan Indonesia, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi hutan. Hal ini sebagal akibat dari eksploitasi hutan alam yang melampaui daya dukung lingkungan (overcutting), konversi hutan alam, serta proses produksi yang tidak memperhatikan lingkungan. Salah satu upaya harmonisasi antara kepentingan perdagangan dengan perlindungan hutan adalah dengan menerapkan kebijaksanaan ecolabelling. Program ini belum merupakan kewajiban hukum bagi produsen, melainkan syarat lingkungan yang ditentukan oleh konsumen. Namun demikian, program ecolabelling dapat diterima dan diteruskan dalam upaya.perlindungan hutan. Peraturan perundang-undangan secara- khusus tentang ecolabelling di Indonesia belum ada, namun sebagai acuan penerapannya adalah undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"
2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adisti Bestari Wangsaputra
"Penelitian ini membahas analisis atas standar operasional prosedur (SOP) pengadaan barang impor pada PT XYZ dan pengendalian risiko dari masing-masing sub-aktivitas yang ada dalam SOP tersebut. Penilitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP yang digunakan dalam kegiatan pengadaan barang impor telah sesuai dengan kaidah/teori yang ada. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis risiko dan memberikan mitigasi dari risiko yang ada dalam kegiatan pengadaan barang impor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Hasil penelitian menyarankan bahwa PT XYZ dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang impornya perlu menambahkan poin-poin penting yang belum ada dalam SOP, seperti meningkatkan kontrol persediaan serta meningkatkan kontrol atas utang dan piutang yang dapat mempengaruhi berjalannya kegiatan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas kegiatan pengadaan barang impor serta dapat mendukung berjalannya proses bisnis PT XYZ secara keseluruhan.

The focus of this study are the analysis of standard operating procedures (SOP) for the procurement of imported goods at PT XYZ and the risk control of each sub-activity in the SOP. This study purposed to ensure that the SOP that used in the procurement of imported goods are in accordance with existing rules/theories. In addition, this study also purposed to analyze risks and provide mitigation of the risks in the procurement of imported goods activitiy. The study used a qualitative approach with descriptive research types.
The results of the study suggest that PT XYZ in carrying out its procurement of imported goods needs to add important points that are not yet in the SOP, such as improving inventory control and increasing control of debt and accounts receivable that can affect the process of these activities. The results of this study are expected to improve the efficiency and effectiveness of the procurement of imported goods and can support the PT XYZs business process as a whole.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mazkurillah
"ABSTRAK
Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang sedang giat dilaksanakan pemerintah sekarang, tentulah memerlukan biaya dalam jumlah yang sangat besar, Untuk mengatur tata cara pengeluaran Anggaran Belanja Pemerintah tersebut, baik untuk pembelian barang maupun untuk pemborongan pekerjaan, maka Pemerintah mengeluarkan Kepres No.14 A tahun 1981 yang mengatur tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Didalam Lampiran Kepres tadi di atur tentang cara pelaksanaan pemborongan pekerjaan pembelian, dimana dapat dilakukan melalui pelelangan umum Pelelangan terbatas dan Penunjukan Langsung. Berpangkal tolak dari hal tersebut diatas kami men coba membahas salah satu sudut pengeluaran Anggaran Negara, dalam hubungannya dengan Perjanjian Jual Beli 2 (dua) unit mesin kapal merk Yanmar antara FT. Pioneer Trading Co Ltd. dengan Proyek Rehabilitasi dan Rekondisi Alat Alat Besar termasuk Kapal Keruk Dit.Jen. Pengairan. Dalam pe1aksanaannya sampai sejauh manakah ketentuan- ketentuan dalam Kepres No.14 A/1980 dan Kepres No. 18/ 1981 telah dilaksanakan juga bagaimanakah - pelaksanaan Perjanjian itu sendiri apakah sesuai dengan apa yang di tulis dalam Surat Perjanjian serta bagaimanakah para pihak dalam perjanjian tersebut. Metode Penelitian. Dengan berlandaskan pertimbangan judu1 Skripsi de ngan objek yang sedang diteliti, supaya didapat data yang objektip untuk itu dilakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan penulis lakukan dengan cara melakukan tanya jawab dan penyampaian daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. yang Ditemukan. Pelaksanaan pengadaan 2 (dua) unit, mesin kapal merk Yanmar telah mengikuti di laksanakan menurut ketentuan dalam Kepres No. 14 A/1980 dan Kepres No.l8/i981, Dalam Pelaksanaan Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak terjadi keterlambatan penyerahan barang yang diperjanjikan, untuk ini pihak penjual (PT. Pioneer) di kenakan denda atas keterlambatan tersebut."
Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggardha Anindito
"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk meninjau bagaimana hukum World Trade Organization dan secara khusus General Agreement on Trade and Tariff (GATT) mengatur mengenai penggunaan quantitative restriction dalam industri Logam Tanah Jarang untuk melindungi, manusia, binantang, dan tanaman, serta melakukan konservasi sumber daya tidak terbarukan. Penelitian ini akan meninjau penggunaan Klausul XX(b) dan XX(g) dari GATT dalam implementasi quantitative restriction dalam industri Logam Tanah Jarang melalui pembahasan kasus China-Rare Earth. Penelitian ini juga membahas kebijakan alternatif yang dapat ditempuh selain menggunakan quantitative restriction.

This study uses normative juridical research methods through literature studies to review how the laws of the World Trade Organization and specifically the General Agreement on Trade and Tariff (GATT) regulate the use of quantitative restrictions in the Rare Earth Metals industry to protect humans, animals and plants, as well as to conserve non-renewable resources. This study will review the use of Clauses XX(b) and XX(g) of GATT in the implementation of quantitative restrictions in the Rare Earth Metals industry by discussing the case of China-Rare Earth. This research also discusses alternative policies that can be pursued besides using quantitative restrictions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdurrohman Sholeh
"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Perizinan Ekspor dan Impor online Inatrade di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis yang didasarkan pada Teori Edward III. Hasil penelitian yaitu indikator transmisi dan staf belum memadai. Diharapkan sosialisasi eksternal semakin ditingkatkan dan juga pemberian informasi secara rutin melalui buletin/newsletter yang dikirim ke e-mail., penambahan jumlah staf berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan dengan tetap memperhatikan kompetensinya

The focus of this study are about the Implementation of Export and Import Online Licensing Inatrade Policy at Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade. This study use positivist approach based on Edward III Theory. The conclusion of this study are transmition and indicator are insufficient. The advice for Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade are to develop a better external socialization wi with priodic providing information via neswletter that send by e-mail, add more staf based on work load and office job analysis that consider their competency. that consider their competency."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54201
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisia Arrifianty
"WTO adalah salah satu organisasi internasional yang memiliki peranan terpenting dalam mengatur pelaksanaan praktik perdagangan internasional. Dalam praktiknya, seringkali perdagangan internasional terutama yang melewati batasbatas suatu negara, menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Sebagai contoh dari dampak-dampak negatif tersebut adalah masalah deforestasi, pemanasan global, dan juga overfishing. Karena hal tersebut lah WTO sering kali dikritik sebagai organisasi internasional yang environmentally-biased. Untuk menghadapi berbagai kritik tersebut, sebagai salah satu upaya perlindungan lingkungan hidup dalam hukum perdagangan internasional, pada perjanjianperjanian WTO dicantumkan ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan oleh masing-masing negara anggota untuk melaksanakan perlindungan lingkungan. Beberapa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian WTO tersebut antara lain adalah ketentuan dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan juga General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Namun, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut seiring perkembangannya menimbulkan sengketa antara negara-negara anggota. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara perlindungan lingkungan dnengan hukum perdagangan internasional, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dalam menurut hukum WTO, dan juga perkembangan keterkaitan antara perdagangan internasional dengan perlindungan lingkungan hidup dalam sengketa-sengketa dagang WTO berdasarkan TBT Agreement dan juga GATT. Permasalahanpermasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridis-normatif sehingga diperoleh simpulan bahwa WTO pada intinya sudah cukup mengakomodir kepentingan masing-masing negara anggota untuk melaksanakan upaya perlindungan lingkungan dengan ketentuan-ketentuan dalam TBT Agreement dan GATT, sepanjang suatu tindakan perdagangan internasional yang diterapkan, tidak menimbulkan distorsi bagi perdagangan internasional.

WTO plays an irrefutable role in supervising and regulating the practice of international trade. More often than not, international trade can be the cause of environmental degradation, such as forest degradation, global warming, and overfishing. For that matter, WTO is often criticized as an environmentally-biased international organization, due to the fact that there are still so few regulations in the WTO itself that rules on the issue of environmental protection. To face the growing criticisms from the international community, WTO had actually put some rules on many of WTO agreements, that can be imposed by its members as a means of protecting the environment. The two examples of the rules are the one incorporated under the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) regarding products? standard (ecolabel and process and production methods) and the general exception on Article XX (b) and XX (g) of the General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). Nonetheless, the imposition of these regulations can arise an international trade dispute among WTO Members. Therefore, it is important to understand the relationship between international trade and the issue of environmental protection, the regulations regarding environmental protection under WTO law, and the development of the correlation between international trade law and environmental protection in WTO disputes based on TBT Agreement and the GATT. These problems will be reviewed using a juridical-normative research method until it can be concluded that WTO indeed had provided its Members with some provisions on its multilateral trade agreements, mainly the TBT Agreement and the GATT, that actually can be used by its Members. The usage of those provisions can be carried out by all of its Members as long as it meets the requirements required under the specific provisions, and as long as they don?t create barriers on international trade.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47454
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erwana Firdaous
"Perdagangan regional (RTA) menjadi fenomena umum yang menyebar luas ke seluruh dunia. Gelombang besar inisiatif perdagangan regional terus berlajut sejak awal tahun 1990-an. Banyak negara memilih membuat komitmen di tingkat regional karena lebih mudah dilakukan daripada komitmen bidang yang sama di tingkat multilateral. RTA merupakan bagian dari sistem perdagangan global (multilateral trading sistem), namun dalam kenyataanya persyaratan Pasal XXIV GATT 1994 sering kali diabaikan. Beberapa kelompok regional memiliki persetujuan perdagangan barang, persetujuan perdagangan jasa, persetujuan investasi, dan kerjasama ekonomi, diantaranya adalah ACFTA. Liberalisasi ACFTA akan meningkatkan kinerja perdagangan antara negara anggota, namun karena China jauh lebih siap dengan daya saing lebih tinggi, menyebabkan pertumbuhan kinerja ekspor China akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN. Kementerian Perindustrian pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa liberalisasi ACFTA berdampak buruk terhadap kinerja beberapa industri nasional. Sektor elektronik merupakan salah satu sektor yang mengalami defisit neraca perdagangan paling buruk semenjak liberalisasi ACFTA. Penelitian ini mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum pengaturan RTA dalam kerangka WTO, sedangkan dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta sebagai dipergunakan kajian empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal XXIV GATT 1994 memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok. ACFTA bukan merupakan sistem terpisah, namun merupakan bagian dari sistem perdagangan global WTO, keduanya mengejar tujuan yang sama yaitu liberalisasi perdagangan secara substansial yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian WTO. Ketidakberhasilan Indonesia memanfaatkan liberalisasi ACFTA untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya sektor elektronik, mengakibatkan China akan memperoleh manfaat lebih besar dari liberalisasi ACFTA sebagai akibat daya saing industri mereka yang lebih tinggi. Dengan demikian, industri elektonik di Indonesia harus melakukan serangkaian perbaikan berupa investasi tenaga kerja, fisik dan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi produk dari China.

Regional Trade Agreement (RTA) to be a common phenomenon that widespread throughout the world. A surge of regional trade initiatives has continued since the early 1990s. Many countries have chosen to make a commitment at the regional level because it is easier to do than the same field commitments at the multilateral level. RTA is part of the multilateral trading system, but in fact the requirements of Article XXIV of GATT 1994 is often times overlooked. Some regional groups have consent of trade in goods, trade in services agreements, investment agreements, and economic cooperation, including the ACFTA. ACFTA liberalization will improve the performance of trade between member states, but because China is much better prepared with higher competitiveness, led to the growth of China's export performance will be much higher than the ASEAN countries. Ministry of Industry in 2010 revealed that the liberalization ACFTA adversely affect the performance of some of the national industry. The electronics sector is one sector that suffered the worst trade deficit since the liberalization of the ACFTA. The study used a normative legal studies to understand the application of legal norms within the framework of the WTO RTA arrangements, whereas in digging activities and qualify the facts as used empirical study. The result of this is that Article XXIV of GATT 1994 allows WTO members to trade freely with faster among certain members that form a group. ACFTA is not a separate system, but is part of the multilateral trading system the WTO, both pursuing the same goal of trade liberalization substantially subject to the provisions of the WTO agreements. The failure to take advantage of the liberalization of Indonesia in ACFTA to improve trading performance, particularly the electronics sector, China will result in a greater benefit from the liberalization of the ACFTA as a result of their industrial competitiveness higher. Thus, the electronic industry in Indonesia must make a series of improvements in the form of investment of manpower, physical and technology to improve their competitiveness in the face of the product from China.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35462
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>