Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab suatu pertanyaan tentang bagaimanana penjaminan dengan Hak Tanggungan dan eksekusinya pada lembaga sewa guna usaha (leasing). Sebagai bahan untuk menganalisa, diambil suatu putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 16/PDT.BTH/2000/PN.TNG.Pertanyaan tersebut muncul lantaran banyaknya permohonan eksekusi yang ditolak atau ditunda pelaksanaanya oleh pengadilan atas penjaminan dengan Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan terutama perusahaan leasing. Berdasarkan penelitian, kadangkala alasan majelis hakim menolak permohonan sita eksekusi atau mengabulkan penundaan eksekusi Hak Tanggugan tidak logis, seperti mengacu kepada salah satu Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. yang menegaskan/menjelaskan " Permohonan eksekusi hak tanggungan untuk pembayaran hutang lessee harus ditolak ". Sedangkan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan [UU No. 4 Tahun 1996] sudah dengan jelas dan tegas mengatur tentang Hak Tangggunan ini. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut bahwa pemegang Hak Tanggungan bisa saja orang perorangan atau badan hukum yang bekedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dalam hal ini, perusahaan Leasing sebagai badan hukum yang punya piutang atas pelundaan pembayaran sewa, tentu saja diperbolehkan sebagai pemegang Hak Tanggugan. Apalagi, permintaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 224 HIR semakin marak diajukan seiring dengan banyaknya dunia usaha yang collaps sehingga tidak sanggup membayar utangnya, seperti diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 14 jo Pasal 26 UUHT.Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan/studi dokumen (yuridis normatif) dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris kemudian dianalisa secara kualitatif. Metode kepustakaan ini dilakukan dalam menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan lembaga leasing dan eksekusi hak tanggungan tersebut dan kemudian diaplikasikan dengan menganalisa suatu kasus yang telah diputus oleh pengadilan.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) sudah mengakomodir aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan hak tanggungan. Bahkan untuk eksekusinya, UUHT telah mengembalikan tata cara eksekusi."

"Leasing merupakan sarana untuk membiayai perusahaan, yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan atau badan usaha lain yang bergerak di bidang leasing. Walaupun usaha leasing dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, ia tidak dapat memberikan pinjaman (loan) kepada nasabahnya seperti layaknya bank melainkan hanya pembiayaan dengan cara penyediaan barang modal. Lembaga pembiayaan leasing di Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Nomor: 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Januari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kemudian selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif dan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

---

Leasing is a method to fund a company, which may be carried out by financial institution or other business entities in the field of leasing. Although leasing may be carried out by a financial institution, unlike a bank, it cannot provide a loan to its customers but it only provides funding by supplying capital goods. Leasing institutions in Indonesia are established by virtue of Collective Decree (SKB) of Minister of Finance Number: Kep.-122/MK/IV/2/1974, Minister of Industry Number: 32/M/SK/2/1974, Minister of Trade Number: 30/Kpb/I/1974 dated 7 January 1974, on the License of Leasing Business. This research employs a normative research method and is presented in a descriptive qualitative method."

"Perlakuan akuntansi sewa guna usaha bagi lessee mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peraturan terdahulunya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2012 berbasis IFRS kemudian berganti menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 berbasis IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 dalam hal Sewa Guna Usaha bagi lessee dengan kriteria sewa operasi yang menjadi sewa pembiayaan yang memiliki kaitan dengan pengakuan aset sewa kendaraan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode analisis data menggunakan metode studi lapangan dan studi literatur dari perusahaan. Perkembangan PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (SGU) atau leasing turut mempengaruhi aktivitas perusahaan yang menggunakan skema kegiatan tersebut. PT XYZ menggunakan kontrak sewa operasi dimana pada PSAK 73 mengenai pencatatan secara sewa operasi dapat disesuaikan dengan pencatatan secara sewa pembiayaan. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan dalam menggunakan skema Sewa Guna Usaha menggunakan PSAK 30 dengan simulasi pencatatan menurut PSAK 73 dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perpajakan sehingga akan terlihat bagaimana PT XYZ dalam penerapan perhitungan sewa guna usaha akan memberikan petunjuk di masa depan dalam hal aspek pencatatan dan pengakuan aset tetap perusahaan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang sudah ahli dan berkompeten dalam penerapan sewa guna usaha.

---

The accounting of leasing treatment for lessees has undergone a significant change compared to the previous regulation, namely Financial Accounting Standard Statement Number 30 which was effective from January 1, 2012 based on IFRS and then changed to IFRS-based Financial Accounting Standard Statement Number 73 which became effective January 1, 2020. This study aims to analyze the implications of recording between PSAK 30 and PSAK 73 in terms of business leases for lessees with the criteria of operating leases that become finance leases related to the recognition of vehicle leased assets in the company's financial statements. This research uses a qualitative approach. The analysis technique in data collection used is descriptive method. Methods of data analysis using field study methods and literature studies from the company. The development of PSAK 73 which replaced PSAK 30 regarding leasing (SGU) or leasing activities also influenced the activities of companies that used these activity schemes. PT XYZ uses an operating lease contract where in PSAK 73, the recording under an operating lease can be adjusted with the recording under a finance lease. The results of this study are in the form of a review in using the lease scheme using PSAK 30 with a simulation of recording according to PSAK 73 in the company's financial statements. Then it is linked to taxation regulations so that it will be seen how PT XYZ in applying the lease calculation will provide instructions in the future in terms of the recording and recognition aspects of the company's fixed assets. The data source of this research is secondary data from the company. In this study, the data collection technique used was direct interviews with those who were experts and competent in the application of leasing."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses penjualan jasa piutang pembiayaan dimulai dari consumer acquisition, penerimaan dan penanganan aplikasi, pengambilan keputusan, pencairan dana, penagihan piutang, serta tindakan yang dilakukan terhadap piutang bermasalah. Kemudian bagaimana analisis internal control terhadap ancaman (threats) dan kegiatan pengendalian (controls) pada penjualan jasa pembiayaan pada PT. MF. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan aktivitas pengendalian internal yang ada pada perusahaan pembiayaan seperti PT. MF.

---

ABSTRACT

This study aims to determine the services sales process starts from consumer financing receivables acquisition, receipt and handling of applications, decision-making, disbursement, collection of accounts receivable, as well as actions taken towards troubled receivables. Then how internal control analysis about the threats and controls of the sales activities of receivables financing services that exist on the PT. MF. Data collection methods used in this study were interviews to obtain primary data required to analyze and describe the internal control activities that exist in finance companies such as PT. MF."

"[ABSTRAKKegiatan Leasing pesawat terbang merupakan salah satu kepentinganinternasional. Hampir semua maskapai penerbangan di Indonesia menggunakanleasing dalam pembiayaan pesawat terbang. Di Indonesia pengaturan mengenaileasing pesawat terbang kurang memadai. Dengan adanya Model Law on Leasing,UNIDROIT Convention on International Financial Leasing dan Cape TownConvention on International Interests in Mobile Equipment diharapkan dapatmempermudah para pihak untuk melakukan kegiatan leasing pesawat terbang.Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai perbandingan peraturan leasingpesawat terbang di Indonesia dengan Konvensi Model Law on Leasing,UNIDROIT Convention on International Financial dan Cape Town Conventionon International Interests in Mobile Equipment sehingga metode penelitian yangdigunakan ialah perbandingan dan peraturan perundang-undangan serta jenispenelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.ABSTRACTAircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method.;Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method., Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn’t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method.]"

"ABSTRAKEra informasi ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI) oleh sebagian besar perusahaan dalam upayanya untuk menjadi pemenang diantara sesama pemain dalam industri yang sama. Sejauh ini, pemanfaatan TI untuk kepentingan tersebut seringkali tidak dibarengi dengan penilaian besarnya kontribusi peranan TI terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat dimaklumi mengingat peranan TI adalah modal yang sifatnya abstrak, sementara sampai dengan saat ini, perusahaan masih banyak memfokuskan keberhasilan perusahaannya hanya pada modal yang tangible, dimana pengukuran modal ini tertuang dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk mengukur kontribusi peranan TI. Karena sifatnya yang intangible, maka kontribusi peranan TI harus diukur melalui pengukuran modal perusahaan yang bersifat intangible pula, yaitu melalui pengukuran modal intelektual (MI) yang diterjemahkan kedalam indikator pengukuran. Dalam tesis ini, dilakukan pengukuran kontribusi TI dalam MI perusahaan pembiayaan, dimana metode pengukuran MI menggunakan model Skandia. Sedangkan pengukuran kontribusi TI dalam MI dilakukan dengan cara pembobotan terhadap MI perusahaan. Data yang dipakai untuk pengukuran adalah data selama tiga tahun terakhir. Hasil yang diperoleh dari tesis ini antara lain : pemahaman konsep bisnis yang benar merupakan prasyarat awal yang mutlak harus dimiliki dalam proses pengukuran MI, sehingga dapat ditetapkan indikator yang mewakili keadaan perusahaan yang sesungguhnya.; perlu dieksplorasi berbagai metode pengukuran lain untuk melengkapi model Skandia; sebagian besar indikator untuk perusahaan pembiayaan sama dengan indikator yang terdapat pada model Skandia, beberapa indikator yang berbeda adalah indikator yang disebabkau oleh e-business; terdapat dua peran MI dalam menghasilkan nilai bagi perusahaan pembiayaan yaitu sebagai value extracting dan value creating; dan bahwa TI telah berperan dalam menghasilkan nilai, yang tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang bisnis utamanya bergerak dalam bidang TI tetapi juga perusahaan yang bisnis utamanya tidak bergerak dalam bidang TI, dalam hal ini, adalah perusahaan pembiayaan.

---

ABSTRACTToday, most of companies use information technology (IT) as a tool to bring them to be a winner among other players in the same industry. So far, the companies utilizing IT almost never measure how much the IT contribution in their corporate value. It is because, the IT contribution is a kind of intangible assets; meanwhile many companies only focus on their value from their tangible assets which are put down on an annual financial report. As it has been known that the corporate value is derived from two kinds of capital, those are financial capital and intellectual capital (IC). Financial capital is a kind of tangible asset, whereas IC is a kind of intangible asset. Therefore, in order to know value of the IT contribution is needed to measure intangible assets of the company.This thesis analyzes and applies a practical way to measure the IT contribution in a leasing company. First step is to measure intangible asset of the company. It is done by measuring IC based on Skandia model and second step is to measure the IT contribution by weighing indicators of the IC.Among important results of the thesis are the starting point of IC measurement is the company strategy itself, so that it can be determined some IC indicators which are relevant for the company; it is needed to explore other IC measurement methods to complement the Skandia; most of leasing company indicators are same as the indicators of Skandia, some indicators different from the Skandia are indicators related to e-business; there are two roles of IC in generating value for leasing company, those are value extracting and value creating; and the IT contribution in generating value is not limited just for company which its core business is IT, but also for company that its core business is not related to IT."