Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 123134 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Herman
"Tax as one of revenue of the country has a strategic role in funding the government operation: whether routine or development funding. As for regulator it could be used 1w the government as an accelerator of economic development by giving a conclusive stimulus for effort field.
Tax as an obligation of citizen to the state, which could be forced by law generating, contain in the implementation. The contrary generated in the form of the effort that done by the taxpayer to keep minimizes the tax payment. The contrary of the taxpayer on the tax collection is caused by the nature of the tax that does not have direct impact to the party who spend the cost.
The tax planning is an initial stage of tax management that is integrated part of the strategic management of the entire company. Therefore that will be necessary if the tax planning conducted has the contribution to determine the success of strategic management made by the company.
Income tax-article 21 is one of direct taxes that the third party conducts the collection by deducting the obliged or paid amount. The employer shall account, deduct, and report the amount of the deducted tax.
In this thesis, writer discusses the planning of income tax article 21 that conducted by PT. XYZ. The planning of income tax article 21 conducted is to minimize the tax burden especially corporate income tax as minimum as possible.
The main problem of the research could be formulated as: How PT. XYZ conducting the planning of income tax article 21 so that the main objective of the planning which is to minimize tax burden could be obtained and to avoid the wasting of the company's resources optimally caused by administrative sanction in the form of fine, interests, or the tax increase and criminal sanction.
The objective of this thesis writing was to explain the terms of taxation law affected and to find out whether tax planning could minimize the amount of tax burden that should be paid by PT. XYZ.
Writing method of the thesis is descriptive analyze, which is, by description the existing data then analyzing them to resolve the main problem of the research.
At the end, conclusion and suggestion will be given. Conclusion contains whether the tax planning that conducted by PT. XYZ has already accord to the terms of affecting tax and reach the objective of the planning itself and the suggestions contains a thought contribution from writer for the implementation of tax planning in PT. XYZ to be better and more effective.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22066
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Debora Novayanti
"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Wijaya
"Dalam rangka menghadapi arus globalisasi saat ini perkembangan sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada cara-cara perusahaan tersebut menyiasati perubahan-perubahan didalam lingkungan bisnis yang terjadi. Hal ini berlaku pula pada bisnis tekstil yang ada di Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan dan hampir tidak mampu bersaing dengan produsen dari luar negeri. Untuk dapat terus bertahan di dalam arus globalisasi, maka setiap perusahaan harus dapat melakukan efisiensi di setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan mengelola kewajiban perpajakannya dengan sebaik mungkin agar perusahaan dapat menekan beban pajak ( tax burden) yang dikeluarkannya menjadi serendah mungkin. Dalam rangka meminimalkan beban pajak tersebut, maka perusahaan perlu mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik, untuk mengelola kewajiban perpajakannya tersebut perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak.
Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan cara melakukan peremajaan mesin-mesin produksi yang dimilikinya, karena disamping perusahaan dapat menekan jumlah beban pajak yang dbayarkannya perusahaan juga dapat meningkatkan output yang dihasilkan agar dapat memenuhi permintaan pasar. Cara perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease). Dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) perusahaan dapat memperoleh mesin-mesin produksi yang dapat langsung dipergunakan untuk berproduksi dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan, kuartal ataupun semesteran kepada lessor, sehingga dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance Iease) perusahaan dapat dengan cepat memperoleh mesin-mesin produksi yang dibutuhkan tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama sampai penusahaan mempunyai dana untuk meIakukan pembelian tunai.
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan, untuk tetap dapat bersaing dengan produsen lainnya tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan metode deskritif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pemilihan altematif pembiayaan pengadaan mesin-mesin produksi dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) dapat dijadikan sarana perencanaan pajak, karena alternatif ini lebih menghasilkan penghematan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan pengadaan mesin-mesin produksi dengan pembelian tunai. Sehingga leasing dengan hak opsi (finance lease) dapat dijadikan salah satu altematif pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan Iikuiditas keuangan didalam menjalankan aktifitas perusahaan, hal ini dimungkinkan karena dengan memilih pembiayaan dengan menggunakan leasing dengan hak opsi (finance lease) perusahaan tidak perlu menyediakan uang tunai untuk pengadaan mesin-mesin produksi."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22378
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Barus, Indriany Novita
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S10155
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rainy Ega Djumantiara
"ABSTRAK
Kebijakan Biaya Jabatan ditujukan menjadi pengurang penghasilan dalam perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Kebijakan ini sudah berjalan hampir satu dekade sejak terakhir dikeluarkan yakni pada Tahun 2008 melalui PMK 250/PMK.03/2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu utama biaya jabatan serta diselaraskan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penentu utama kebijakan biaya jabatan adalah biaya transportasi yang dikeluarkan pegawai tetap dari rumah ke kantor serta sebaliknya dan kebijakan batas maksimal biaya jabatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian berupa kenaikan apabila dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini.

ABSTRACT
The policy of ldquo Biaya Jabatan rdquo individual operational cost is intended to be a deduction of income in the calculation of Withholding Tax Article 21 for employment income tax. This policy has been running almost a decade since the last issued in 2008 through PMK 250 PMK.03 2008. This research has goals to analyze the proxy of this policy and harmonized with the current economic development. The method of this research is qualitative. The results of this study indicate that the proxy of this policy is the cost of transportation issued by permanent employees from home to the office and vice versa and the limitation of this policy needs to be increase with the current economic development as the source."
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudolf, George
"Penghasilan yang diterima oleh pengemudi ojek online merupakan potensi bagi sektor perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini menganalisis perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan pengemudi ojek online di PT. X. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menunjukan PT. X memberikan tambahan penghasilan yang disebut sebagai bonus yang merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 namun PT. X belum melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut karena pengemudi ojek merupakan mitra perusahaan. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pengemudi ojek merupakan pegawai tidak tetap berdasarkan kriteria peraturan yang berlaku, sehingga perlakuan pajak penghasilan yang tepat pada pengemudi ojek online PT. X ialah dengan menggunakan aspek perpajakan pegawai tidak tetap yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER - 16/PJ/2016.

The earnings generated by ride sourcing ojek drivers presents an opportunity for taxation, especially by referring to the Income Tax Article 21. This study seeks to analyze this potential tax imposition by employing a qualitative approach based on in depth interviews as a method to collect data. This study illustrates that PT X hands out additional incomes to its drivers in the form of bonuses. While these bonuses are subject to the Income Tax Article 21, the company has not withheld any taxes from the drivers as the latter are considered as partners of the company. Using the criteria mentioned in prevailing regulations, this study concludes that ojek drivers can be considered as temporary employees. Therefore, the appropriate tax accounting for the earnings made by these drivers should be based on the tax practice for temporary employees which is formally set out in the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER mdash 16 PJ 2016."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Fauzan Katiandago
"Perencanaan pajak penghasilan atas revaluasi aset tetap dilakukan oleh PT XYZ dengan tujuan untuk memenuhi debt to equity ratiosebesar 4:1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa manfaat dari perencanaan pajak belum dapat dirasakan secara maksimal oleh PT XYZ pada tahun 2015, karena selisih lebih revaluasi aset tetap tidak diperhitungkan dari awal tahun pada saat menentukan debt to equity ratio untuk tahun 2015.

Planning on Fixed Asset Revaluation conducted by PT XYZ with purpose to comply debt to equity ratio 4 1. The research using qualitative approach with data collection through in depth interview and literature study. The research conclude that the benefit of tax planning cannot be felt maximally, due to gain of fixed asset revaluation is not calculated from the beginning 2015 to decide debt to equity ratio in 2015. The benefit of tax planning will be felt maximally in 2016. Keywords Tax Planning, Fixed Asset Revaluation, Debt to Equity Ratio.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66722
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Belianto
"Skripsi ini membahas tentang mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Skripsi ini berfokus pada analisis penggunaan metode Estimasi dan Bayangan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Estimasi dan Bayangan memiliki hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang sama dalam setahun, tetapi dalam hal penghitungan setiap masanya terdapat perbedaan hasil. Metode Bayangan tidak dicontohkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penghitungan ulang oleh petugas pajak dengan metode Estimasi dan terdapat selisih kekurangan bayar, maka atas selisih kekurangan bayar PPh Pasal 21 tersebut dan sanksi administrasi perpajakan atas selisih kekurangan bayar tersebut akan ditanggung oleh pihak pemotong pajak.

This thesis discusses about the mechanism of calculation of Income Tax Article 21 on a permanent employee. This thesis focuses on the analysis of the use Forecast and Running method in calculating Tax Article 21 of the permanent employee. This study uses a qualitative approach with descriptive. The results of this study indicate that the use of methods Forecast and Running has the same count results Tax Article 21 in in a tax year, but in terms of counting every month there are differences in the results. Method of Running is not exemplified in in the provisions of legislation, so that if there is a recount by the tax officer with the method Forecast and there is a difference underpayment, then the difference between the underpayment of income tax Article 21 and sanctions the tax administration on the difference underpayment will be borne by the tax withholder."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66336
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khairan Luthfi Ismail
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY periode tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan program audit KAP PKX dan refleksi diri terhadap aktivitas selama kegiatan magang. PT KNY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen konstruksi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY berdasarkan program audit KAP PKX dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY telah sesuai dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang berlaku serta dapat memenuhi asersi yang diuji.

This internship report aims to evaluate a detailed review of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY for the 2022 period which was carried out based on the KAP PKX audit program and self-reflection on activities during the internship. PT KNY is a company engaged in the field of consulting in the field of engineering services and construction management. The evaluation was carried out by comparing the detailed testing procedures for Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY based on the KAP PKX audit program with the detailed testing procedures in the Auditing reference book and Auditing Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). Based on the evaluation carried out, the detailed examination of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY complies with the detailed testing procedures in the applicable Auditing reference book and Auditing Standards and can fulfill the assertions being tested."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hisyam Afif
"Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23. Proses yang dievaluasi adalah proses pengenalan objek pajak, penghitungan beban pajak, pembuatan Surat Keterangan Pemotongan Pajak, dan Pemantauan Jumlah PPh. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mendasarkan kewajiban pelaporan PPh Pasal 15 & PPh Pasal 23 dan Standar Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penulisan laporan ini adalah membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktek nyata yang dilakukan di tempat magang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar proses pelaporan sudah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur, tetapi salah satu proses tidak sesuai dengan Standar Prosedur karena kurangnya pekerja dan tugas yang berlebihan. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang di PT. XYZ. Pengalaman menjadi landasan bagi proses pengembangan penulis di masa yang akan datang.

.This Internship report aims to evaluate the Withholding process of Income Tax Article 15 and Income Tax Article 23. The process that are evaluated is the tax object recognition process, the calculation of tax expense, the making of the Certificate of Withholding Tax, and Income Tax Monitoring Process. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of both Income Tax Article 15 & Income Tax Article 23 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method of this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result shows that most of the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure, but one of the processes did not complies with the Standard of Procedure due to lack of worker and overwhelming task. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period at PT. XYZ. The experience become the foundation of the author’s development process in the future."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>