Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya memperlihatkan bagaimana proses rekrutmen politik dilakukan oleh panai politik di Kota Depok menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005. Studi ini hanya memfokuskan pembahasan mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh tiga parpol (PKS, PD dan PAN) untuk pcncalonan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Depok.Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang mengkaji sifat proses rekrutmen, apakah bersifat terbuka atau tertutup, berorientasi pada achievement oriented style (kecakapan) atau ascriptive style (ketokohan). Studi ini melihat bahwa keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seseorang berkaitan dengan beberapa faktor seperti ketokohan, kemampuan finansial, keturunan, latar belakang organisasi, agama, gender serta pendidikan dan pengalaman.Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan kunci dan telaah terhadap dokumen tertulis yang bersumber dari dokumen partai maupun artikel Surat kabar.Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa rekrutmen untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dilakukan oleh partai politik pada dasarnya tidak melibatkan masyarakat secara mendalam sehingga menimbulkan protes dan pengalihan dukungan dari kader partai politik kepada calon lain di luar yang ditetapkan partainya.Studi ini memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen relevan dalam memahami proses rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi seperti Indonesia.

---

This thesis aims to discuss the process of political recruitment conducted by political parties in Depok for the Direct Mayoral Election in 2005. This study only focuses on the discussion of recruitment process conducted by three political parties' (PKS, PD and PAN) to select the candidates for the election.

Analysis to the recruitment process employs theories of recruitment that analyze the nature of recruitment process, whether it is open or closed, achievement oriented style or astrictive style. The study shows that the decision to recruit or not to recruit someone is related with several factors such as figure, financial capability, descends, organizational background, religion, gender as well as education and experience.

The research undergoes several phases; data collection is conducted through in-depth interview with key informants and a review of some documents from the parties or articles in the newspaper.

The study finds that recruitment for the prospective Mayor and Deputy Mayor of Depok does not involve the community at large so it triggers protests and shift in support from the cadres that eventually give their votes to the candidates from other parties.

This study shows that the theories of political recruitment are still relevant in analyzing recruitment process in the countries that are still in the stage of consolidation towards democracy, including Indonesia."

"Depok merupakan salah satu daerah dengan angka keterwakilan politik perempuan yang cukup tinggi di lembaga legislatif. Namun fenomena tersebut tidak terjadi dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru memunculkan satu kandidat perempuan pada Pilkada tahun 2020. Afifah Alia merupakan perempuan pertama yang ditetapkan sebagai calon wakil walikota pada Pilkada Depok tahun 2020. Skripsi ini meneliti tentang fenomena kemunculan Afifah Alia sebagai kandidat perempuan pertama dalam Pilkada Kota Depok, dengan fokus pada proses pencalonan dan penetapan Afifah Alia sebagai calon wakil walikota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi proses pencalonan Afifah Alia di internal PDI-P hingga ditetapkan menjadi calon wakil walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Proses pencalonan Afifah Alia akan dianalisis menggunakan teori proses rekrutmen kandidat dari Richard Matland dan Kathleen A. Montgomery, dan ditunjang dengan teori feminis-institusionalis dari Mona Lena Krook. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme rekrutmen dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di internal partai bersifat netral gender tanpa kebijakan afirmatif bagi perempuan. Keberhasilan Afifah Alia melewati proses penjaringan terbuka, penyaringan, dan ditetapkan sebagai calon wakil walikota tidak dipengaruhi oleh faktor gender, melainkan karena faktor modal finansial dan peran dari gatekeepers di internal PDI-P.

---

Depok is one of the cities with a fairly high number of womens political representation in the legislature. However, in the context of the Depok Local Leaders Election, this phenomenon did not occur because there was only one female candidate in the Depok Local Leaders Election, namely Afifah Alia. Afifah Alia is the first woman to be appointed as a deputy mayor candidate for Depok Local Leaders Election in 2020. This thesis examines the phenomenon of the emergence of Afifah Alia as the first female candidate in the Depok Local Leaders Election. This paper attempts to answer the problem of how the candidacy process of Afifah Alia as a deputy mayor candidate in the Depok Local Leaders Election in 2020. The purpose of this study is to identify the process of the candidacy of Afifah Alia in Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) until being appointed as a candidate for deputy mayor in the Depok Local Leaders Election in 2020. Afifah Alia candidacy process will be analyzed using the political recruitment process theory from Richard Matland and Kathleen A. Montgomery and supported by the feminist-institutionalist theory from Mona Lena Krook. This study uses qualitative research methods with in-depth interview techniques. The results showed that the mechanism for the recruitment and candidacy of mayor and deputy mayor candidate was gender neutral without an affirmative policy for female candidates. Afifah Alia success through an open screening process, candidacy, and being appointed as a candidate for deputy mayor was not influenced by gender, but because of financial capital and the role of gatekeepers in PDI-P."

"Keterlibatan selebritis dalam perpolitikan menjadi sebuah tren baru dalam perpolitikan Indonesia. Arzeti Bilbina yang sebelumnya seorang model dan selebriti mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif dari PKB pada Pemilu 2019, dan berhasil memenangkan satu kursi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo). Keberhasilan Arzeti Bilbina tersebut berkaitan dengan kampanye poliik yang dilakukan dan pemanfaatan modal sosial untuk meraih suara masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Kampanye Politik dan konsep modal sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan metode kualitatif yang dilakukan secara induktif, maka penelitian bergerak dari data yang ada di lapangan terlebih dahulu kemudian memakai sejumlah studi literatur untuk memperkaya hasil temuan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik emotional appeal memiliki signifikansi dibandingkan teknik lain dalam Pemilihan Legislatif 2019. Tidak hanya itu, Pemanfaatan modal sosial seperti jaringan, norma sosial dan kepercayaan (trust) yang dimiliki Arzeti Bilbina membantu dalam meraih suara yang dibutuhkan.

---

The involvement of celebrities in politics has become a new trend in Indonesian politics. Arzeti Bilbina, who was previously a model and celebrity, nominated herself as a Legislative Member from PKB in the 2019 elections, and managed to win one seat from the Electoral District of East Java I (Surabaya and Sidoarjo). The success of Arzeti Bilbina is related to the political campaigns being carried out and the use of social capital to gain people's votes. This study uses the theory of political campaigns and the concept of social capital. The research method used is qualitative. With a qualitative method that is carried out inductively, the research moves from existing data in the field first and then uses a number of literature studies to enrich the findings. The findings from this study show that the emotional appeal technique has significance compared to other techniques in the 2019 Legislative Elections. Not only that, the use of social capital such as networks, social norms and trust owned by Arzeti Bilbina helps in getting the votes needed

"

"Penelitian ini menganalisis fenomena party switching di Indonesia. Dengan mengambil kasus party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, penelitan ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana bentuk party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029? dan mengapa kader PSI melakukan party switching pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029? Melalui kerangka konsep party switching oleh Heller dan Mershon (2009)dan teori sistem insentif partai politik oleh Ware (1996), penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat beberapa bentuk party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, yaitu: (1) berdasarkan arah, berbentuk inswitch dan outswitch; (2) berdasarkan dampaknya terhadap jumlah partai politik, berbentuk across existing parties; (3) berdasarkan seberapa dekat waktunya dengan kasus party switching lainnya, berbentuk near-simultaneous maupun simultaneous; dan (4) berdasarkan sejauh mana aktor yang terlibat dapat melakukan pilihan bebas, berbentuk voluntary. Kedua, kader PSI melakukan party switching pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029 karena kader PSI mendapatkan disinsentif materiel, solidaritas, dan tujuan dari PSI sebagai partai politik asal dan di sisi lainnya mendapatkan insentif material incentives, solidary incentives, dan purposive incentives dari partai politik tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka.

---

This study analyzes the phenomenon of party switching in Indonesia. By taking the case of party switching of PSI cadres in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029, this research wants to answer the questions of how the form of party switching of PSI cadres in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029? and why PSI cadres do party switching in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029? Using the party switching conceptual framework by Heller and Mershon (2009) and the political party incentive system theory by Ware (1996), this study shows that first, there are several forms of party switching by PSI cadres in the candidacy for the 2024-2029 Jakarta DPRD, namely: (1) based on direction, in the form of inswitch and outswitch; (2) based on its impact on the number of political parties, in the form of across existing parties; (3) based on how close in time with other party switching cases, in the form of near-simultaneous and simultaneous; and (4) based on the extent to which the actors involved can make free choices, in the form of voluntary. Second, PSI cadres do party switching in the candidacy for the 2024-2029 DKI Jakarta DPRD because PSI cadres get material, solidary, and purposive disincentives from PSI as the original political party and on the other hand get material incentives, solidary incentives, and purposive incentives from the destination political party. This research uses a qualitative method with primary data obtained from in-depth interviews and secondary data obtained from literature review."

"Penelitian ini membahas mengenai koalisi diantara Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat proses yang mendorong partai untuk membentuk atau tergabung dalam suatu koalisi. Koalisi yang terbentuk diantara ketiga partai tersebut merupakan sebuah upaya kerja sama dalam memenangkan Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan dilengkapi dengan data sekunder lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa survei calon kandidat dan pengaruh dari interaksi partai baik secara internal maupun interaksi partai dengan pihak luar sangat mempengaruhi sikap partai dalam membentuk koalisi.

---

This research analyzes the coalition among Partai Gerindra, PKS, and Partai Demokrat in Pemilukada Kota Depok in year 2015. The focus of this research is to explain that there is a process that encourage parties to form or to join a coalition. The coalition that was formed by mentioned parties is a form of cooperation in order to make Idris Abdul Shomad and Pradi Supriatna the winner of the Pemilukada. This research used qualitative method with in-depth interviews and other secondary data. The research finds out that survey for candidates and the effect of interaction, both internally and externally, by the party are extremely effecting the party preference on making coalition."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi Pilkada Makassar yang merupakan satu-satunya pilkada calon tunggal yang berakhir dengan kekalahan calon tunggal. Pasangan calon tunggal yang kalah bukan petahana maupun kerabat petahana. Pertanyaan penelitian adalah mengapa terjadi pilkada calon tunggal dan pasangan calon tunggal kalah serta bagaimana dinamika kompetisi yang terjadi? Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan teori boundary control Edward Gibson (2012) dan antagonistic cooperation Heinrich Best (2010) serta otonomi elit Etzioni-Halevy (1993). Argumen penelitian adalah terjadi kerja sama antagonistik antar elit serta dinamika boundary control antara petahana walikota dan penantang yang menyebabkan pilkada menjadi kompetisi calon tunggal dan pasangan calon tunggal kalah. Pilkada calon tunggal terjadi karena keberhasilan nasionalisasi oleh penantang melalui pelibatan elit nasional. Terdapat dua mekanisme pelibatan elit nasional yaitu melalui party-led transitions dan center-led transitions. Petahana hanya berhasil merespon party-led transitions dengan mendaftar melalui jalur perseorangan. Petahana tidak dapat bertahan menghadapi center-led transitions sehingga didiskualifikasi. Setelah pilkada calon tunggal terjadi, petahana melakukan penguatan (boundary strengthening) melalui parokialisasi kekuasaan, sebagai respons terhadap gugatan hukum lawan yang menyebabkannya didiskualifikasi. Parokialisasi kekuasaan terjadi berupa penguatan birokrasi dan RT/RW serta mobilisasi isu ke ruang publik secara maksimal. Saat bersamaan pasangan calon tunggal gagal mempertahankan boundary opening dengan lemahnya citra figur. Koalisi pasangan calon tunggal lemah dalam mengantisipasi banyaknya kepentingan strategis pada kolom kosong seperti proyeksi elit untuk pilkada berikutnya, munculnya sentimen negatif terhadap korporasi politik, protes atas party-led transitions dalam penetapan calon serta respon terhadap dinamika politik berdasar nilai budaya lokal. Pilkada Makassar terdiri dari dua fase interaksi elit yang melibatkan elit lokal, elit nasional dan elit partai politik berupa mekanisme penguatan diri dan pelemahan terhadap lawan.

---

Makassar local election was the only one single-candidate election which the candidate failed to win the election. The failed single-candidate were not an incumbent nor had relationship with the incumbent. The research questions are: Why did the single candidate election happen, why did the single-candidate could be failed and how did the dynamic competition among elites The research was conducted by qualitative method using Edward Gibson`s (2012) boundary control theory, antagonistic cooperation theory of Heinrich Best (2010) and elite autonomy theory of Etzioni-Halevy (1993). The research argument is there were elites antagonistic cooperations as well as dynamic of boundary control between incumbent of mayor and his competitors which caused the election turned into single-candidate election then ended up with the failed of single-candidate. The single-candidate election caused by the success of opposition nationalization carried out by national elites. There were two transitions which national elites involved i.e. through party-led transitions and center-led transitions. The incumbent did the boundary strengthening after the party-led transitions by registered as a candidate independently (without political party stripe). The incumbent failed to do boundary strengthening after the center-led transitions which caused him to be disqualified from the election. As the single-candidate election ensued, the incumbent did boundary strengthening by parochialization of power in response to the opposition`s lawsuit that had caused him been disqualified. Parochialization of power consisted of the strengthening of bureaucracy, RT/RW, as well as the mobilization of issues to the public. At the same time the single candidate failed to maintain their boundary opening with the weakness of candidates in political experiences. The coallition could not anticipated many important interests of its opponent (kolom kosong) such as many elites strategies for the next election, negative sentiment of political corporation, protest over party-led transitions and respons to political dynamic based on local culture. Makassar local election consists of two elit interaction phases which involved of local elites, national elites, and political party elites such as self-strengthening and weakening against the opponent."

"ABSTRAK

Pada periode pemilu 2004, 2009 dan 2014, PKS merupakan satu-satunya partai politik dengan keterpilihan perempuan paling sedikit di antara partai politik lain. Namun pada pemilu 2019 perolehan kursi bagi perempuan caleg PKS mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penelitian ini menguraikan mengenai proses kandidasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan caleg PKS pada pemilu 2004-2019. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah keterpilihan caleg perempuan PKS pada pemilu 2004-2014 dipengaruhi oleh proses kandidasi yang melihat modal politik dan jaringan modal sosial. Sementara pada pemilu 2019 keterpilihan beberapa perempuan caleg PKS dipengaruhi adanya male power relation dari elit lokal yang pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran proses kandidasi dalam PKS yang awalnya bersifat inklusif-eksklusif menjadi inklusif-pragmatis.

---

ABSTRACT

 

---

In the 2004, 2009 and 2014 election periods, PKS was the only political party with the least women elected among other political parties. But in the 2019 election the seats for PKS women candidates improved a significant increase. In this study describes the process of candidacy and the factors that influence the election of women PKS candidates in the 2004-2019 election. The result of this research discussion is the election of PKS women candidates in the 2004-2014 election by the process of candidation that looked at political capital and social capital networks. While in the 2019 election the electability of several PKS women candidates showed that there was a relationship of male power from the local elite who had and were being prepared as regional heads. This difference shows that there is a change in the process of candidacy in PKS that starts from inclusive-exclusive to pragmatic-inclusive.

 

"

"Penelitian ini akan menggambarkan proses kandidasi yang dilakukan Partai NasDem sebagai partai politik yang meraih peningkatan suara tertinggi peserta Pemilu Anggota DPR tahun 2019. Teori yang digunakan adalah teori Rekrutmen Politik Pippa Norris (1997). Argumen penelitian adalah peningkatan suara Partai NasDem dipengaruhi oleh proses kandidasi Partai NasDem. Temuan penelitian ini adalah proses kandidasi Partai NasDem mampu meningkatkan perolehan suara Partai NasDem karena menerapkan 3 (tiga) strategi. Pertama, merekrut kandidat yang tidak saja memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga berasal dari kandidat yang memiliki latar belakang ganda (cross cutting background) yang dianggap mampu menjamin keterpilihan. Strategi tersebut dapat dilihat dari interaksi yang terjadi antara kebutuhan selectorate Partai NasDem untuk memenangkan pemilu (demands of gatekeeper), dengan penawaran para kandidat (supply of aspirants) berupa modal politik yang kuat. Kedua, Partai NasDem menggunakan metode survei untuk memastikan elektabilitas kandidat yang direkrut bersifat konsisten bahkan meningkat hingga menjelang pemungutan suara. Sesuai teori Norris bahwa sistem pemilu dan sistem kepartaian akan mempengaruhi proses rekrutmen yang dilakukan partai politik, maka dalam konteks Pemilu 2019, kedua sistem tersebut membuat Pemilu 2019 sangat terpusat pada kandidat (candidate centered). Hal tersebut mendorong Partai NasDem untuk memastikan elektabilitas kandidatnya selalu tinggi dan konsisten, dengan melakukan survei secara berkala bahkan sejak Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Ketiga, melakukan pembiayaan terhadap kebutuhan kandidat tertentu sebagai wujud dari pelaksanaan slogan politik tanpa mahar. Strategi ini selain semakin menarik minat kandidat dari banyak kalangan untuk bergabung dengan Partai NasDem, juga berhasil membentuk citra positif masyarakat terhadap Partai NasDem sehingga mampu mempengaruhi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada Partai NasDem. Pada gilirannya, ketiga strategi tersebut di atas berhasil mendongkrak perolehan suara Partai NasDem pada Pemilu 2019.

---

This study will describe the candidacy process carried out by the NasDem Party as a political party that won the highest increase in votes for participants in the 2019 DPR Member Election. The theory used is the Political Recruitment theory of Pippa Norris (1997). The research argument is that the increase in the NasDem Party's votes is influenced by the NasDem Party's candidacy process. The finding of this study is that the NasDem Party's candidacy process was able to increase the NasDem Party's vote acquisition because it implemented 3 (three) strategies. First, recruiting candidates who not only have high electability, but also come from candidates with cross cutting backgrounds who are considered capable of guaranteeing electability. This strategy can be seen from the interaction that occurs between the needs of the NasDem Party selectorate to win the election (demands of gatekeepers), and the supply of aspirants in the form of strong political capital. Second, the NasDem Party uses a survey method to ensure that the electability of recruited candidates is consistent and even increases before voting. According to Norris' theory that the electoral system and the party system will affect the recruitment process carried out by political parties, in the context of the 2019 election, the two systems make the 2019 election very candidate centered. This has prompted the NasDem Party to ensure that the electability of its candidates is always high and consistent, by conducting periodic surveys even since the 2015, 2017, and 2018 regional elections. Third, financing the needs of certain candidates as a manifestation of the implementation of political slogans without dowry. This strategy in addition to attracting more candidates from various circles to join the NasDem Party, also succeeded in forming a positive image of the public towards the NasDem Party so that it was able to influence voters to make their choice to the NasDem Party. In turn, the three strategies above succeeded in boosting the NasDem Party's vote acquisition in the 2019 General Election."

"Adalah suatu kenyataan bahwa banyak caleg perempuan yang gagal dalam pemiliban dengan mekanisme suara terbanyak pada Pemilu 2014. Mencengangkan sekaligus mempribatinkan, karena tindakan afrrmasi terhadap caleg perempuan seakan "tidak berdaya" menghadapi suatu pemiliban langsung. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa yang menyebabkan kekalahan tersebut. Apakah modal ekonomi, modal sosial dan modal politik berimbas terhadap keberhasilan caleg perempuan pada Pemilu 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif berperspektif gender, dengan metode tekbnik pengumpulan data, melalui wawancara terfokus, observasi dan studi dokumen. Temuan penelitian ini sebagai berikut; pertama, partai politik adalah penguasa tunggal dalam menentukan nomor urut maupun daerah pemiliban caleg; kedua, modal ekonomi caleg perempuan tidak sebesar caleg laki-laki kebanyakan didapat dari hasil sharing diantara anggota keluarga; ketiga, kekalahan caleg perempuan pada pemilu dengan mekanisme suara terbanyak lebib kepada ketidak pahaman mereka akan makna sebenarnya dari modal sosial, sehingga sebagian besar dari mereka teijebak pada kegiatan penggalangan pada tahapan seremonial; keempat, beban caleg perempuan lebib berat. Mereka harus terlebib dahulu menyelesaikan persoalan relasi kekuasaan dalam intern keluarga untuk mendapatkan ijin menjadi caleg bam kemudian "bertarung" menghadapi persaingan bebas pada pemiliban langsung di Pemilu 2014; kelima, para informan dapat menerima kekalahan mereka dengan legowo dan tidak "patah arang"keenam, seluruh caleg perempuan subjek penelitian ini menghendaki agar pemiliban kembali ke sistim nomor urut; ketujuh, caleg perempuan ada kesempatan untuk menang, jika mereka memaksimalkan kekuatan modal sosialnya.

---

It is the reality that many Indonesia woman candidates failed during the most votes system at last 2014 election.Flabbergast andalso be apprenhensive about the election, because avirmative action towards women candidates looks "helpless" confront the direct vote system. The objective of this study is to find out cause of their failure. Wether or not, financial capital, social capital, and political capital confront to the sucsesfullnes of woman candidates at the 2014 election. The research was based on qualitative approach with gender's perspektif, and applied data collecting technique by means of; observation, in depth interview, and document study.

The result of this research discovered that; first, Political Party is the sole decision maker for sequential number and electoral region, to parliamentary candidate; second, The amounts of financial capital ofWoman's candidates are less than man Usually they collect it together with the family; third, The failure of woman's candidates at the election, because they didn't understand about the true meaning of social capital, that's why most of them seems to be trapped at ceremonial activity; fourth, Women's candidates burden, heavier than man because as a candidate, firstly they have to solve their own problem concerning with the relation of power in their family.

They have to get their permission to be a candidate. Sothat they can fight through the direct vote election 2014; fifth , All the informant can receive their discomfiture, and they were not "charcoal broken"; sixth, All the informant prefer election with the sequential number; seventh, Woman's candidates still have chance to win, by maximize their social capital."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden

---

This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate."