Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang asesmen kapasitas penanggulangan bencana partisipatif di Kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan instrumen kaji Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). Instrumen ini mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang secara kolaboratif dimiliki oleh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Flores Timur termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Karena sifatnya yang partisipatif maka penilaian tersebut dikonsultasikan bersama dan ditetapkan bersama oleh para pemangku kepentingan kebencanaan di Flores Timur. Hasil analisa memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator esensi ketangguhan bencana yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Instrumen LGSAT yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan konteks dan pemahaman di masyarakat.

---

The research is focused on disaster management participatory capacity assessment in East Flores District, using the Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). This tool was used to assess the capacity on disaster management which collaboratively done by various stakeholders in East Flores. Since this was a participatory process, the assessment result was jointly discussed and agreed by all the stakeholders.

The result showed that some indicators from 10 Resiliency Essentials still need to be improved. It is suggested that the LGSAT instrument used in this assessment need to be adjusted with local context and understanding of the community."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"Why did the people of the Zambesi Delta affected by severe flooding return early to their homes or even choose to not evacuate? How is the forced resettlement of small-scale farmers living along the foothills of an active volcano on the Philippines impacting on their day-to-day livelihood routines? Making sense of such questions and observations is only possible by understanding how the decision-making of societies at risk is embedded in culture, and how intervention measures acknowledge, or neglect, cultural settings. The social construction of risk is being given increasing priority in understand how people experience and prioritize hazards in their own lives and how vulnerability can be reduced, and resilience increased, at a local level.Culture and Disasters adopts an interdisciplinary approach to explore this cultural dimension of disaster, with contributions from leading international experts within the field. Section I provides discussion of theoretical considerations and practical research to better understand the important of culture in hazards and disasters. Culture can be interpreted widely with many different perspectives; this enables us to critically consider the cultural boundedness of research itself, as well as the complexities of incorporating various interpretations into DRR. If culture is omitted, related issues of adaptation, coping, intervention, knowledge and power relations cannot be fully grasped. Section II explores what aspects of culture shape resilience? How have people operationalized culture in every day life to establish DRR practice? What constitutes a resilient culture and what role does culture play in a society’s decision making? It is natural for people to seek refuge in tried and trust methods of disaster mitigation, however, culture and belief systems are constantly evolving. How these coping strategies can be introduced into DRR therefore poses a challenging question. Finally, Section III examines the effectiveness of key scientific frameworks for understanding the role of culture in disaster risk reduction and management. DRR includes a range of norms and breaking these through an understanding of cultural will challenge established theoretical and empirical frameworks."

"Bencana mengancam masyarakat dan perekonomian. Untuk menjaga kesejahteraan mereka, negara-negara memerlukan manajemen bencana yang kuat. Studi ini membandingkan Indonesia dan Zimbabwe, negara-negara yang berbeda secara geografis dan budaya. Meskipun terdapat perbedaan struktur tata kelola (Indonesia-desentralisasi, Zimbabwe-sentralisasi), lembaga ini fokus pada kerangka manajemen bencana. Keduanya memiliki peraturan inti bencana yang sama. Dengan menganalisis sistem ini, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut; melakukan analisis komparatif terhadap kerangka peraturan dan kelembagaan dalam manajemen bencana dengan mengidentifikasi komponen-komponen utama dan bidang-bidang yang potensial untuk ditingkatkan. Kedua, untuk menilai efektivitas struktur kelembagaan di Indonesia dan Zimbabwe dalam memfasilitasi upaya kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Ketiga, melakukan analisis komparatif terhadap sistem penanggulangan bencana di Indonesia dan Zimbabwe, dengan menyoroti persamaan dan perbedaan. Terakhir, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam meningkatkan kemampuan manajemen bencana mereka dan menjajaki peluang perbaikan, termasuk pemanfaatan teknologi baru, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan membina kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan data dari jurnal ilmiah, laporan, dan undang-undang nasional. Studi ini menemukan bahwa kerangka penanggulangan bencana di Indonesia sudah sejalan dengan standar internasional, sementara Zimbabwe masih memerlukan perbaikan. Rekomendasinya mencakup pembaruan kebijakan di Zimbabwe dan investasi dalam pengurangan risiko bencana (sistem peringatan dini, peningkatan infrastruktur) untuk kedua negara. Selain itu, penelitian dan inovasi dalam teknologi dan pendekatan manajemen bencana juga sangat penting. Langkah-langkah ini akan meningkatkan ketahanan dan mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

---

Disasters threaten societies and economies. To safeguard their well-being, nations need strong disaster management. This study compares Indonesia and Zimbabwe, geographically and culturally distinct countries. Despite contrasting governance structures (Indonesia-decentralized, Zimbabwe-centralized), it focuses on their disaster management frameworks. Both share core disaster regulations. By analyzing these systems, the study aims to achieve the following objectives; conduct a comparative analysis of the regulatory and institutional frameworks for disaster management identifying key components and potential areas for improvement. Secondly, to assess the effectiveness of institutional structures in Indonesia and Zimbabwe in facilitating disaster preparedness, response, and recovery efforts. Thirdly, to conduct a comparative analysis of the disaster management systems in Indonesia and Zimbabwe, highlighting similarities and differences. Finally, to identify challenges faced by both countries in enhancing their disaster management capabilities and explore opportunities for improvement, including utilizing new technologies, strengthening community engagement, and fostering international cooperation. The research used in-depth interviews and data from scientific journals, reports, and national laws. The study finds that Indonesia's disaster management framework aligns well with international standards, while Zimbabwe's needs improvement. Recommendations include policy updates in Zimbabwe and investment in disaster risk reduction (early warning systems, infrastructure upgrades) for both countries. Additionally, research and innovation in disaster management technologies and approaches are crucial. These measures will enhance resilience and lessen the impact of disasters on communities."

"Kondisi Indonesia yang berada pada zona rawan bencana, maka pada saat keadaan genting dan darurat dibutuhkan penanganan yang tanggap dan tepat di setiap kejadian bencana untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga pemerintah menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan di daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas identifikasi pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana oleh BNPB dan BPBD yang mengaitkan dengan hubungan antar wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan dalam BNPB dan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan membagi kewenangan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan, status dan tingkatan bencana yang terjadi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tersebut diberikan kepada atasan melalui laporan. Oleh karena itu lembaga yang terkait penanggulangan bencana perlu mengkaji kembali pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia pada bencana.

---

The emergence of condition of Indonesia that placed in a disaster-prone zone requires prompt and appropriate handling in every disaster event to save lives and help victims. National Disaster Management Agency (BNPB) was formed to organize disaster management at the central level. Meanwhile in the regions, the implementation of disaster management is carried out by the Local Disaster Management Agency (BPBD). By conducting normative research, this study aims to discuss the identification of the division of authority in disaster management based on legislation and accountability mechanisms in the implementation of disaster management authority by BNPB and BPBD associated with the relationship between authorities and local governments. This thesis observes that the division of authority in BNPB and BPBD is by dividing the authority for disaster implementation according to the affairs, status and management of disasters that occur as well as implementation accountability given to superiors through reports. Therefore, institutions related to disaster management need to review the regulations regarding disaster management at the central and regional levels to realize the resilience of the Indonesian nation in disasters. "

"Psikolog sosial dan pakar kepribadian telah membahas bahwa pemahaman kita terhadap perilaku prososial, terutama setelah bencana alam, akan diperkuat dengan memeriksa tingkat empathy dan agreeableness orang. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan literatur sebelumnya tentang empathy dan agreeableness pada perilaku prososial. Sampel dari 327 anggota komunitas menyelesaikan survei online yang mengukur empati, keramahan, dan perilaku membantu bencana alam. Hasil menunjukkan bahwa bantuan bencana alam didorong oleh tingkat empathy dan agreeableness yang tinggi. Diskusi dilakukan pada implikasi dari hasil ini dan pemanfaatannya. Makalah ini menggunakan istilah “bantuan bencana alam” dan “perilaku prososial” secara bergantian. Psikolog sosial dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami lebih lanjut mengapa manusia melakukan perilaku prososial dengan memahami berbagai faktor seperti empathy dan agreeableness.

---

Social psychologists and personality experts have discussed that, our comprehension towards prosocial behaviour, especially after natural disasters, will be strengthened by examining people’s degree of empathy and agreeableness. The present study intents on developing previous literatures regarding empathy and agreeableness on prosocial behaviour. A sample of 327 community members completed an online survey measuring empathy, agreeableness, and natural disaster helping behaviour. Results demonstrated that natural disaster helping is driven by high levels of empathy and agreeableness. Discussions were made on the implications of these results and their utilizations. This paper uses “natural disaster helping” and “prosocial behaviour interchangeably”. The results of this study could be used by social psychologists to understand further why humans carry out prosocial behaviours by understanding different factors such as empathy and agreeableness."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana pada penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara. Banyaknya terjadi bencana dan khususnya jumlah gunung api aktif di Indonesia yang mencapai 122 gunung aktif, harus di sikapi dengan pembuatan kebijakan.Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan penanggulangan bencana yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang di tuangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana harus dilakukan di semua daerah. Sistem penanggulangan bencana ini terdiri dari enam aspek, yaitu (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan/penganggaran, (5) aspek pengembangan kapasitas dan (6) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana yang akan dianalisis adalah (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan (5) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primernya menggunakan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui sistem penanggulangan bencana daerah masih buruk, aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya.

---

This thesis discusses the implementation of the policies outlined in the Disaster Management System in the handling of the eruption of Mount Sinabung in Karo, North Sumatra province. The number of disasters and in particular the number of active volcanoes in Indonesia which reaches 122 active volcanoes, must be take action with policy making.

This study uses implementation analysis model of George Edward III, which consists of factors communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Disaster management policies that Act No. 24 of 2007 which showcased the Disaster Management System should be made in all areas. The disaster management system consists of six aspects, namely (1) the aspect of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) the aspect of funding / budgeting, (5) and capacity development aspects (6) aspects of disaster management , Disaster management system that will be analyzed are: (1) aspects of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) financing aspect (5) aspects of disaster management. This study used a qualitative approach. The primary data collection techniques using interviews.

Based on the research results, the implementation of disaster management policies through local disaster management system is still bad, legislative aspects, institutional aspects, aspects of planning, financing aspects, and aspects of disaster management cannot be implemented. The results showed that the government dispositions factors become the most dominant factor that affecting other factors."